Pungo Terlatih

Ilustrasi @viakoo.com

Oleh Boy Abdaz*

Schmid mengangkat sigap tangannya membalas penghormatan dari Amad Leupon, seorang warga yang kebetulan lewat. Sang Kapten sedang memimpin apel pasukannya. Schmid belum menurunkan tangannya ketika sebilah rencong telah menembusi perutnya. Ia ditikam Amad Leupon ketika ia lengah. Terluka parah dan kemudian mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Charles Emile Schmid adalah Komandan Divisi V Marsose di Lhoksukon, Aceh Utara.

Sementara Scheepens ia mati ditikam dengan rencong saat menengahi sebuah sengketa di Landraad (musapat) di Titeu. Ia memberi putusan dengan tegas: tiga bulan hukuman untuk pelaku pemukulan terhadap anak seorang ulee balang yang kebetulan dilakukan oleh penduduk biasa. Tapi ulee balang protes, dan Scheepens semakin tegas: “Tetap tiga bulan; habis!” Dan tiba-tiba rencong ulee balang menghujam rusuknya. Tiga hari kemudian ia meninggal dalam perawatan.

Ini gambaran keberanian orang Aceh melawan penjajahan. Semangat itu dicatat sebagai Aceh moorden yang sering dimaknai sebagai Aceh gila alias Aceh pungo. Dan itu membingungkan pasukan Belanda sampai Paul Van ‘t Veer menulis; “For 69 years the Dutch had fough continuously in Aceh, and this was more than enough.”  69 tahun bertempur sudah lebih dari cukup!

40 tahun lalu, ketika konflik berkecamuk, gaya-gaya pungo pun terjadi di mana-mana. Ada gerilyawan yang mengadang aparat dengan bom rakitan, dan itu bukan isapan jempol. Hanya saja dengan jarak target 100-an meter, bom rakitan itu meledak di 50 meter pertama yang justru mengancam sang eksekutor. Ada yang memakai pelontar, tapi meledak beberapa meter di hadapannya dan membuat ia terpental jauh. Ini juga pungo!

Pungo harus dilihat berbeda dengan sakit jiwa pada umumnya. Karena orang yang mempunyai gangguan mental cenderung mengalami kecemasan pada situasi tertentu dan ketakutan/panik. Sementara pungo tampil dengan gagah berani. Nah, sejauh ini pungo cenderung mengarah kepada pelaku sedangkan gangguan mental lebih kepada penerima akibat atau korban.

Konflik dan tsunami yang menelan begitu banyak korban tentu saja memberi dampak yang sangat luas. Para korban yang kehilangan keluarga dan harta benda mengalami tekanan psikologis yang luar biasa. Apalagi para korban yang langsung melihat peristiwa alam yang mahadahsyat itu, pasti trauma yang dapat memicu gangguan mental.

Unsyiah-IOM-Harvard University pada 2006 merilis 34 persen masyarakat Aceh mengalami gangguan stress pascatrauma. Post-traumatic stress disorder merupakan gangguan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami kejadian yang traumatis, seperti kematian anggota keluarga yang dicintai secara tiba-tiba, pelecehan seksual, atau bencana alam.

Harian Kompas memperkirakan, 1 dari 5 penduduk Aceh berpotensi mengalami gangguan jiwa di 2011. Konflik 30 tahun dan tsunami merupakan penyebab utama. Itu di atas rata-rata nasional. Lalu pada 2014 masih ada 18.000 orang pasien jiwa yang belum mendapat perawatan menurut Dinas Kesehatan Aceh. Itu pasien, sudah terdaftar atau terdata.

Satu dekade pacsatsunami dan perjanjian damai, ketika upaya healing, program pemulihan, dan sebagainya terlewati justru angkanya bertambah. Ada 22.033 kasus warga Aceh mempunyai masalah dengan kejiwaan (OMDK). Rata-rata usia produktif, dari skala ringan sampai berat.

Tapi bagaimanapun, warga Aceh selain mempunyai pemahaman keagamaan yang kuat juga sudah ‘terbiasa’ dengan bermacam peristiwa kekerasan dan penghilangan nyawa. Sehingga cobaan sebesar tsunami sekalipun tidak membuat pikiran kalap sampai melakukan bunuh diri akibat stres berlebihan.

Tidak mudah bagi korban konflik yang sekian lama dalam penderitaan. Setidaknya butuh 30 tahun post konflik untuk membuat kondisi menjadi normal kembali. Menghapus segala kecurigaan, sadar hukum, dan memiliki cara pandang yang sama dengan masyarakat di wilayah lainnya. Upaya ini mutlak membutuhkan dukungan dan perhatian khusus pemerintah.

Pemerintah tidak boleh berdiam diri. Kemiskinan di tengah berlimpahnya dana secara tidak langsung mendongkrak angka ODMK di Aceh. Tidak perlu kebijakan populis, tapi harus menuju titik inti membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh. Tidak manusiawi jika masyarakat Aceh mengalami efek ganda; karena masalah kejiwaan (di atas) itu sendiri dan masalah kejiwaan yang ditimbulkan oleh pengelolaan pemerintahan yang tidak lazim yang menyerobot hak-hak rakyat.

Pemerintahan harus berjalan normal, menyejahterakan dan memberi kemakmuran bagi seluruh rakyat. Karena pemerintah sejatinya pemegang kuasa dari rakyat, bukan atas rakyat. Dipilih untuk mewakili, bukan menyerahkan diri.

Kembali ke pungo. Kesimpulan sementara, pungo tidak selalu melekat pada orang yang sakit jiwa, tapi lebih kepada tindakan gila yang juga bisa dilakukan oleh orang-orang sehat, normal tapi suka gila. ODMK akan naik level menjadi pungo ketika ia melakukan hal-hal yang tidak biasa dalam pandangan orang normal sekalipun, yang jika dilakukan oleh orang normal, tetap akan dianggap pungo.

Semoga para pengambil kebijakan menjadi pelaku yang baik. Bukan pelaku pungo. Atau justru kita sedang berada di antara para pungo terlatih?[]

*Penulis buku Proses Damai Aceh

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK