Soal APBA-P 2019 , Pemerintah Aceh Tunggu Hasil Evaluasi Kemendagri

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) Bustami Hamzah. aceHTrend/Taufik Ar-Rifai.

ACEHTREND.COM-Banda Aceh- Kepala Badan Pengelola keuangan Aceh (BPKA) Bustami Hamzah, Rabu (31/7/2019) membenarkan sampai sekarang belum menyerahkan KUA-PPAS APBA-Perubahan 2019, ke pihak Legislatif Aceh. Hal ini karena masih menunggu hasil evaluasi LPJ APBA 2018 dari Kementerian Dalam Negeri.

Bustami menjelaskan, sampai sekarang DPRA belum membahas LPJ tahun 2018 hasil audit BPK, yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Aceh. Sehingga secara tahapan, membuat pihak eksekutif belum bisa menyerahkan KUA-PPAS APBA-Perubahan 2019.

Pun demikian, tambah Bustami, bukan berarti KUA-PPAS tidak bisa diserahkan kepada Parlemen Aceh. Hanya saja, sesuai aturan, bila DPRA tidak membahasnya, maka Pemerintah Aceh harus menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri.

“Sesuai aturan, Pemerintah Aceh sudah menyerahkan LPJ kepada DPRA jikalau saya tidak keliru, pada 28 Juni lalu. Bila DPRA tidak membahas LPJ 2018, maka Pemerintah Aceh harus menunggu sampai 31 Juli tahun 2019. Oleh demikian, maka kami menunggu jadwal tersebut,” ujar Bustami.

Sesuai dengan ketentuan PP nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 169 disebutkan: ayat (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

“Kami sudah meminta kepada Kemendagri untuk mempercepat evaluasi LPJ 2018. Sesuai PP 12, maka paling lambat minggu pertama Agustus ini sudah selesai. Baru kemudian Pemerintah Aceh menyerahkan KUA-PPAS APBA-Perubahan kepada DPRA,” kata Bustami.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRA Teungku Anwar menyebutkan, sampai saat ini, Selasa (30/7/2019) belum menerima dokumen perubahan APBA 2019. Sehingga janji TAPA untuk memasukkan sebagian program hibah dan bansos ke APBA-P belum bisa dibuktikan.

Anwar menjelaskan, bila berlarut-larut, bisa saja apa yang menjadi komitmen Pemerintah Aceh yang disampaikan oleh sejumlah anggota TAPA beberapa waktu lalu, hanya akan menjadi angin lalu. Karena waktu yang tersisa semakin sedikit.

“Inilah masalahnya, komitmen itu belum direalisasikan. Sejauh ini saya belum menerima dokumen perubahan APBA 2019,” ujarnya, saat menggelar konferensi pers di ruang Banggar DPRA.

Pentingkah dilakukan APBA-P? Anwar mengatakan, tentu sangat penting bila mengingat banyaknya program yang harus dilaksanakan. “Tapi lagi-lagi ini soal komitmen saja. Kami DPRA tidak boleh meminta terjadinya APBA-P, karena sifatnya sunat, bila tidak ada hal substansial. Tapi ini kan banyak yang substansial,” katanya.[]

KOMENTAR FACEBOOK