IF8, Munirwan dan Sikap Salah Jeip Ubat

Teuku Murdani. dosen UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Oleh T. Murdani*

Berbagai narasi telah terbangun baik di media sosial maupun dalam opini yang di terbitkan di berberapa media online (salah satunya adalah AcehTrend) terhadap kasus yang menimpa seorang geuchik di kecamatan Nisam.

Pro kontra pun tidak dapat dihindari di mana banyak pihak yang memberi dukungan kepada sang geuchik dan tidak sedikit yang berpendapat kalau sang geuchik telah melanggar UU. No 12 tahun 1992. Tetapi yang jelas geuchik tersebut telah dijadikan tersangka oleh Polda Aceh dan saat ini telah ditangguhkan penahanannya, dalam artian dapat dipanggil kapan saja untuk diadili.

Terlepas dari persoalan hukum yang mencoba menjerat Teungku Munirwan, Geuchik Menasah Rayeuk yang juga merupakan Direktur Bumides Nisami (bukan BUMDES) sedikit terasa janggal. Kejanggalannya adalah karena dianggap melanggar hukum dalam hal peredaran bibit padi IF8 yang belum dilepas varitasnya. Karena bagi orang yang tidak bergelut dalam bidang hukum akan memiliki pertanyaan sederhana. Kalau belum dilepas bagaimana sang geuchik mendapatkan bibit tersebut?. Setelah ditelusuri ternyata bibit IF8 merupakan bantuan Lembaga pemberdayaan Masyarakat Aceh (LPMA) yang diserahkan langsung oleh Iwandi Yusuf kepada 315 petani di kecamatan Nisam. Di mana setiap petani mendapatkan seratus kilogram pupuk urea, lima puluh kilogram pupuk posca, lima puluh kilogram pupuk SP3D, lima kilogram bibit padi IF8 yang langsung dipesan dari IPB Bogor, satu botol obat semprot rumput dalam padi, satu botol obat perangsang tanaman, buah padi, dan satu botol obat pencegahan hama wereng dalam padi (Portalsatu, 2017)

Setelah ditanami, para petani melihat bahwa bibit IF8 lebih unggul dari bibit bantuan pemerintah lainnya, sehingga ramai masyarakat yang tidak menerima bantuan ingin mencoba menggunakan bibit tersebut. Teungku Munirwan melihat peluang ini sangat menguntungkan dan kemudian memanfaatkannya dengan mendirikan perusahaan dan memperbanyak bibit tersebut untuk diperdagangkan.

Kenyataannya jelas bahwa geuchik tidak mencuri bibit IF8, tetapi dia terima sebagai hadiah (bantuan) dan kemudian dia sebarkan kepada sesama petani. Dari sekian berita ketika bantuan tersebut diberikan, tidak ada larangan untuk disebarkan kepada non penerima bantuan.

Pemerintah Tidak Cerdas

Melihat respon pemerintah baik provinsi maupun kabupaten Aceh Utara terhadap Teungku Munirwan dapat dipahami bahwa pemerintah tidak mampu memahami makna pengembangan masyarakat dan kawasan. Pemerintah bukan hanya tidak berpihak kepada rakyat (petani) tetapi malah mengkriminalisasi rakyat, yang akhirnya petani akan ketakutan dan tak berani berinovasi.

Jauh sekali berbeda misalnya dengan Gubernur Morihiko Hiramatsu di provinsi Oita, Jepang dengan program One Village One Product (OVOP). Hiramatsu memberi dukungan penuh kepada para petani untuk melakukan berbagai inovasi bahkan mengirim mereka keluar negeri untuk melakukan studi banding. Ketika petani melakukan inovasi, pemerintahannya dengan sangat antusias membimbing dan membantu memberikan sertifikasi kepada para petani. Program ini kemudian diikuti oleh Thailand, Pakistan, dan Sierra Leone, dan banyak Negara lainnya. Program OVOP ini kemudian menjadi terkenal karena mampu mengurangi kemiskinan dan mengurangi angka kerja muda pindah ke kota-kota besar.

Seharusnya dalam kasus Munirwan pemerintah Aceh lebih pro aktif untuk membimbing sang geuchik dalam mensertifikasi bibit IF8, bukan malah menyalahkan dengan dalih telah mengedarkan bibit tanpa lebel. Kalau langsung melakukan penangkapan terhadap petani yang berupaya untuk kreatif dan menjadi pengusaha itu sama artinya tindakan “salah jep ubat”.

Pada satu sisi penegakan hukum itu perlu, tetapi dalam kasus Teungku Munirwan bagi masyarakat awam tidak perlu waktu untuk berfikir bahwa bisa saja dengan antusiasme masyarakat dalam menggunakan bibit tersebut telah terganggu jalur suplai bibit pemerintah. Kondisi lain mungkin saja, pihak yang menemukan dan menangkar tersebut sudah gerah melihat keuntungan sang geuchik yang konon sudah miliaran rupiah.

Pemerintah Aceh khususnya Aceh Utara hendaknya lebih pro rakyat dan perlu memahami inti dari pengembangan masyarakat. Pemerintah bukanlah sekelompok elit yang memisahkan diri dari rakyat, tetapi pemerintah adalah pengguna uang rakyat yang selalu harus menyediakan informasi kepada rakyat, berkonsultasi dan mengikut sertakan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Di samping pemerintah juga harus melakukan pertanggungjawaban publik.

Untuk itu pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawal proses pendidikan kepada masyarakat agar mampu mandiri baik dalam perencanaan maupun dalam mengambil keputusan untuk mereka sendiri dan bersama pemerintah mengkonversikan kekayaan alam untuk kemamuran rakyat.

*)Penulis adalah Putra Nisam Antara Kandidat Doktor jurusan International development University of Canberra, Australia.

KOMENTAR FACEBOOK