Ke Depan Praktik Kadi Liar dan Nikah Siri Bisa Dicambuk

Ketua Komisi VII DPRA, Ghufran Zainal Abidin.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi VII DPRA telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk Raqan Aceh Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga. RDPU ini digelar sebagai salah satu proses penyempurnaan produk legislasi dan berlangsung pada Kamis (1/8/2019).

Ketua Komisi VII DPRA, Ghufran Zainal, kepada wartawan mengatakan, dari semua pasal yang ada di dalam Raqan Keluarga ini, fungsinya untuk ketahanan rumah tangga dan meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat. Selain itu juga untuk menertibkan praktik kadi liar yang meresahkan.

“Dengan adanya qanun ini nanti, kita berharap ke depan tidak ada lagi praktik kadi liar. Ke depan kadi liar ini akan ada sanksi berupa denda 20 sampai 100 gram emas, atau dikonfersi ke hukuman cambuk dari lima sampai 25 kali cambuk, bagi yang melanggar ketentuan di dalam qanun ini,” kata Ghufran usai RDPU.

Menurut Ghufran, dengan adanya qanun ini nantinya tak ada lagi praktik kadi liar di Aceh, sehingga tidak ada lagi pernikahan yang tidak tercatat di lembaga resmi dan hanya bermodalkan selembar surat keterangan menikah dari kadi liar tersebut.

“Bahkan untuk hal poligami yang beberapa waktu lalu sempat viral, kita melihat di pasal pengaturan hukum keluarga ini, harus melalui mahkamah syariah, dan ada syarat dan kriterianya, kewenangan ada di hakim yang akan mempertimbangkan apakah lelaki ini akan diberikan izin untuk menikah lagi,” kata Ghufran.

Semua masukan yang konstruktif dari RDPU ini, terkait dengan legal drafting dan peraturan perundang-undangan, nanti pihaknya akan duduk kembali untuk melakukan penyempurnaan, semuanya akan diperbaiki.

“Semua masukan akan kita pertimbangkan, dan kita berharap, bisa selesai pada bulan September 2019 ini,” katanya.

Terkait soal melegalkan poligami yang dianggap publik seakan-akan tidak memiliki aturan, di dalam RDPU semua telah melihat bahwa itu tidak mudah bagi seseorang untuk menikah lebih dari satu, karena harus melalui mahkamah syariah.

“Bahkan untuk nikah siri yang selama ini terjadi kita jadikan pelanggaran, sehingga akan mendapatkan sanksi, siapa pun yang terlibat, setiap orang yang terlibat dalam pernikahan yang tidak tercatat, sebagaimana disebutkan dalam pasal, akan mendapatkan sanksi seperti diatur dalam pasal 187, maksimal hukuman cambuk 25 kali,” jelasnya.

Ia menambahkan, qanun ini lebih kepada kebaikan dan ketertiban di masyarakat dalam memberikan hak kepada perempuan dan anak yang lebih baik.

“Setelah raqan ini disahkan, maka semua itu tidak dibolehkan lagi, kita larang,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK