DPRK Banda Aceh Gelar Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS APBK-P 2019

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh gelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Perubahan Tahun Anggaran 2019. Rapat berlansung di Ruang Rapat Gedung Utama DPRK dipimpin langsung Ketua DPRK, Arif Fadillah, Banda Aceh, Jumat, (02/08/2019).

Dalam kesempatan itu Arif Fadillah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Anggaran Dewan dan Tim TAPK Banda Aceh yang telah merampungkan pembahasan R-KUA dan RPPAS perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.

“Insyallah hari ini telah sampai pada penandatanganan bersama nota kesepahaman DPRK dan pemerintah kota Banda Aceh,” kata Arif Fadillah di sela-sela memimpin sidang.

Sementara Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menjelaskan Pendapatan Daerah direncanakan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.301.052.703.323.

“Hal itu mengalami peningkatan sebesar Rp7.910.208.175 atau 0,61% dari Pendapatan Daerah dalam APBK 2019 murni yang ditetapkan sebesar Rp1.293.142.495.148.” kata Aminullah dalam sambutannya.

Secara rinci Aminullah menerangkan pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp287.348.675.461 pada Perubahan APBK menjadi sebesar Rp289.778.308.636, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.429.633.175 atau0,85%.

Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan deviden dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy yang direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.

“Sedangkan target penerimaan dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Syariah mengalami penurunan sebesar Rp570.366.825,” ujar Aminullah.

Untuk Dana Perimbangan direncanakan pada APBK Tahun anggaran 2019 sebesar Rp773.796.907.000 dan mengalami perubahan pada Perubahan APBK Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar Rp774.154.982.000 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp358.075.000 atau 0,05%.

“Peningkatan ini karena adanya penambahan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Harian Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp358.075.000 yang belum teralokasikan pada APBK Murni TA. 2019,” sebutnya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diestimasikan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp231.996.912.687 mengalami peningkatan sebesar Rp5.122.500.000 sehingga menjadi Rp237.119.412.687 atau meningkat 2,21%.

Kenaikan ini bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp5.122.500.000. Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Aceh, Peruntukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp122.500.000 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000.

Belanja daerah direncanakan pada APBK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.315.342.495.148 di dalam perubahan direncanakan sebesar Rp1.326.768.683.402 mengalami peningkatan sebesar Rp11.426.188.254 atau 0,87%.

Peningkatan belanja daerah ini bersumber dari kenaikan pendapatan daerah, penyesuaian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan efisiensi-efisiensi kegiatan, baik yang berasal dari sisa kontrak maupun efisiensi kegiatan yang telah tercapai target kinerjanya.

Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp30.000.000.000 menjadi sebesar Rp29.515.980.079 atau mengalami penurunan sebesar Rp484.019.921 atau -1,61% yang berasal dari perhitungan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 terjadi penurunan sebesar Rp4.000.000.000 atau 51,28% dari yang semula direncanakan sebesar Rp7.800.000.000 menjadi sebesar Rp3.800.000.000.

“Hal ini dikarenakan adanya pengurangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota Banda Aceh pada PT. Bank Aceh Syariah,” tutur Aminullah Usman.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK