Dalam “Diam” Mendagri Batalkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Bendera Bintang Bulan yang dibawa massa ke lokasi kampanye. @aceHTrend/Mulyadi Pasee

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang, rupanya sudah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri, melalui surat Nomor: 188.34/2723/SJ, tanggal 16 Juli 2016. Rakyat Aceh masih berpikir bila masalah qanun tersebut masih cooling down.

Publik Aceh terkejut, anggota DPRA terkejut, “diam-diam” Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah membatalkan keberadaan Qanun Aceh Tentang Bendera dan Lambang, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, mengutamakan kedaulatan NKRI, serta meredam munculnya gerakan anti Pemerintah Republik Indonesia.

Demikian pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Dalam suratnya, Tjahjo menyebutkan juga, bahwa keputusan membatalkan qanun tersebut merupakan hasil pertemuan dengan kementerian/lembaga dan TNI, Kepolisian RI, dan kejaksaan Agung, yang menyepakati untuk membatalkan qanun tersebut.

Cooling Down

Sejak disahkan oleh DPRA, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang, segera menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang menilai DPRA memaksakan kehendaknya, yaitu atribut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi bendera dan lambang daerah.

Bahkan banyak yang menilai bila kelahiran qanun tersebut hanyalah bentuk kamuflase Pemerintah Aceh kala itu, walau sudah mengetahui bila qanun tersebut berbenturan dengan PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Regulasi ini melarang bendera, lambang, dan himne daerah memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan bendera, lambang, dan himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis.

Akan tetapi, sepertinya Pemerintah Aceh dan DPRA kala itu mengabaikan begitu saja kehadiran PP tersebut. Akibatnya Pemerintah Pusat meradang. Beberapa upaya pengibaran bendera bintang bulan oleh warga secara diam-diam, harus berurusan dengan polisi.

Akibatnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh harus kembali duduk bersama membahas jalan keluar terbaik atas masalah tersebut. Akhirnya disepakati untuk cooling down sebanyak dua kali. Terakhir Gubernur Aceh dan pemerintah Pusat kembali memperpanjang cooling down dari 23 Januari hingga April 2014.

“Saya sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan kami sepakat memperpanjang lagi masa cooling down sampai 15 April, setelah pemilu,” kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI di Pendoponya, Kamis (23/1/2014).

Dikutip dari Okezone.com, Zaini mengatakan, perpanjangan masa jeda ini karena dalam beberapa bulan ini intensitas politik sangat tinggi jelang pemilu. Untuk itu sulit untuk fokus membahas masalah bendera dan lambang. “Kami akan lakukan lagi nanti setelah pemilu,” sebutnya.

Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua yang memimpin 16 anggota DPR RI ke Aceh, Priyo Budi Santoso meyakini, akan ada titik temu dan solusi terbaik terkait bendera dan lambang Aceh. “Saya yakin kita akan bisa melewati masalah ini,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu meminta semua pihak untuk tetap menahan diri, tanpa memberi pernyataan yang bisa memperkeruh suasana terkait persoalan ini. DPR, kata dia, akan terus membantu penyelesaian masalah-masalah Aceh.

Dibatalkan Sepihak

Fraksi partai Aceh di DPRA, adalah pihak pertama yang meradang, begitu “mengetahui” bila Qanun Bendera dan Lambang yang mereka sahkan dalam paripurna DPRA pada 23 Maret 2013, dibatalkan sepihak oleh Pemerintah Pusat. Pembatalan itu dilakukan –menurut pengakuan mereka– sepihak.

Anggota DPRA Azhari Cagee, yang juga bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga Ketua Komisi I DPRA, Jumat (2/8/2019) mengatakan pihaknya baru mengetahui pembatalan itu tiga tahun setelah surat tersebut dikeluarkan oleh Kemendagri. Untuk itu pihaknya siap melawan.

Menurut Azhari, surat tersebut sangat janggal, karena walau sudah berusia tiga tahun, akan tetapi pihak DPRA tidak pernah diberitahu. Atas sikap Kemendagri yang dinilai “mbalela”, pihaknya akan melawan dengan menggunakan jalur hukum yang ada.

Sementara itu, dikutip dari Serambi Indonesia, Plt Dirjen Otonomi Daereh Kemendagri, Drs Akmal Malik, MS.i menyatakan keputusan Mendagri tentang pembatalan beberapa pasal dalam Qanun No.3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah terbit lama sekali pada 2016.

“Itu produk lama, kenapa kok muncul sekarang ini. Itu sudah selesai,” kata Akmal Malik menjawab Serambi di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Ia menyatakan bahwa keputusan Mendagri soal pembatalan beberapa butir dalam Qanun No. 3 Tahun 2013 itu sudah disampaikan kepada Gubernur Aceh dan DPRA Aceh pada masa itu.

Akmal Malik balik bertanya kenapa tiba-tiba soal pembatalan qanun bendera itu muncul sekarang ini.

Sikap Partai Aceh

Ketua Umum DPA Partai Aceh H. Muzakir Manaf melalui Juru Bicara Partai Aceh H. Muhammad Saleh, Minggu (4/8/2019) mengatakan Pemerintah Indonesia (Pusat), Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPR Aceh, diminta untuk ikut bertanggungjawab, terkait surat Kemendagri, Nomor: 188.34/2723/SJ, tanggal 26 Juli 2016, tentang pembatalan Qanun Aceh, Nomor: 3/2013, tentang bendera dan lambang Aceh.

Karena itu, baik Pemerintah Indonesia, Pemerintah Aceh yaitu, Plt Gubernur Aceh, Ketua maupun Pimpinan DPR Aceh, wajib menjelaskan kepada masyarakat tentang posisi kasus ini yang sebenarnya, sehingga tidak melanggengkan polemik dalam masyarakat.

“Partai Aceh meminta kepada semua pihak untuk segera menghentikan gaya politik naratif yang cenderung menghujat serta saling melempar tanggungjawab. Sebaiknya, mulailah dengan langkah-langkah kreatif dengan memberi solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang sedang kita hadapi bersama”.

Menurut Muhammad Saleh, persoalan bendara dan lambang Aceh merupakan keputusan politik serta hukum yang sah dari DPR Aceh, yang mewakili berbagai anggota partai politik nasional dan lokal periode 2009-2004, disusul 2014-2019, yang dipilih oleh rakyat secara sah dan sesuai konstitusi Indonesia.

Hanya saja, dalam perjalanannya, masih belum mencapai titik temu dengan pemerintah pusat (Jakarta). Ini dibuktikan dengan berlangsungnya pembahasan bersama atau round table (pembahasan satu meja) antara Pemerintah Aceh, DPRA Aceh bersama Pemerintah Indonesia.

Itu sebabnya, menuding dan mendesak secara sepihak, telah menciderai nilai-nilai demokrasi dan proses perdamaian yang wajib kita jaga bersama.

“Round table yang sudah berlangsung beberapa kali ini, merupakan bukti bahwa masih ada ruang terbuka untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bermartabat,” sebut Muhammad Saleh.

Hanya saja, terbitnya surat Kemendagri, Nomor: 188.34/2723/SJ, tanggal 26 Juli 2016, secara sepihak, menurut Juru Bicara Partai Aceh (PA), Muhammad Saleh, telah menciderai semangat dan nilai-nilai perdamaian (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005 dan kekhususan Aceh, sesuai dengan UU No: 11/2006, tentang Pemerintah Aceh.

Karena itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh (Plt Gubernur Aceh) bersama Ketua serta Pimpinan DPR Aceh, jangan diam dan segeralah bertindak cepat, menjelaskan kepada rakyat Aceh serta melakukan aksi nyata, menjawab semua tanda tanya rakyat Aceh secara terbuka.

“Kepada berbagai elemen rakyat Aceh kami meminta untuk melihat masalah ini secara lebih substantif. Perdamaian yang sudah kita rasakan saat ini, merupakan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang merupakan representasi dari mandat politik dan hukum dari rakyat Aceh saat itu, untuk mengakhiri konflik bersenjata. Semua ini tidaklah gratis, tapi ditebus dan nyawa, darah dan air mata. Karenanya, Partai Aceh (PA), memiliki tanggungjawab moral serta politik untuk menyelesaikan masalah bendera dan lambang Aceh secara bermartabat,” tegas Muhammad Saleh.

KOMENTAR FACEBOOK