Mengupas di Balik Layar Film Dokumenter “Minor” (2)

Umat Kristen sedang melakukan ibadah di Gereja Hati Kudus Banda Aceh. @ADC

Oleh Akbar Rafsanjani*

Problem keberagamaan (bukan problem agama) atau cara kita beragama terletak pada bagaimana kita menarik agama menjadi identitas secara an sich. Padahal agama itu sendiri hadir untuk membasmi identitas-identitas yang tidak adil. Pada zaman jahiliyah ras kulit hitam identik sebagai budak dan direndahkan, hingga turun Nabi Muhammad saw mengangkat derajat mereka seperti yang dilakukan kepada Bilal bin Rabbah. Bilal bin Rabbah diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menjadi muazzin (orang yang menyeru manusia untuk salat ketika masuk waktu), suatu pekerjaan yang bergengsi. Di pihak lain identitas perempuan pada masa jahiliyah yang menjadikannya sebagai aib keluarga dan bayi perempuan siap dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Islam kemudian hadir untuk membasmi ketidakadilan identitas tersebut dan menempatkan perempuan pada derajat yang tinggi, tempat yang setara dengan lelaki sebagaimana hadir dalam jiwa-jiwa pahlawan Aceh, Laksamana Malahayati dan Cut Nyak Dhien yang memimpin perang melawan kolonial Belanda.

Apa yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya. Agama ditarik sedemikian rupa menjadi identitas secara harfiah. Ini akhirnya menjadi hal yang terus dipertimbangkan bukan untuk kemaslahatan agama, tetapi untuk kemaslahatan identitas tersebut. Gadis kristiani dalam film dokumenter “Minor” terkena imbasnya. Sekitar sepuluh tahun yang lalu ia tidak jadi diwawancarai oleh salah satu surat kabar atas keputusan pihak sekolahnya karena tidak bersedia untuk memakai jilbab ketika difoto. Sekolah mungkin mempertimbangkan kemaslahatan identitas Aceh sebagai provinsi bersyariat Islam, bukan mempertimbangkan Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Namun setelah kejadian itu gadis kristiani ini mulai mencoba untuk berjilbab. Mulai saat itu dia tertarik untuk mengenakan jilbab pada waktu-waktu tertentu. Kemudian muncul masalah baru, orang tua dari gadis kristiani ini mulai tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Sikap protektif berlebihan muncul hingga mengganggu keharmonisan mereka.

Dari interaksi sosial dengan lingkungan, masalah mengerucut ke dalam keluarga. Kepindahan keyakinan ibunya baru disadari oleh gadis kristiani setelah ia kuliah. Ia mengingat bahwa orang tuanya itu pernah melakukan ibadah salat ketika ia masih berada di bangku sekolah dasar kemudian mereka dibaptis bersama. Pergaulan gadis kristiani ini dalam komunitas muslim saat ia menetap di Banda Aceh mengantarkannya pada menyerap beberapa kebiasaan muslim seperti mengenakan jilbab dan menjalin asmara dengan pemuda muslim. Cerita kerukunan umat beragama ini kemudian lebih dari sekadar saling menyapa dan membantu di dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mengganggu prosesi peribadatan.

Cerita ini sudah masuk lebih dalam kepada ruang yang lebih personal, yaitu keluarga. Jika selama ini kita fokus pada ruang yang lebih besar, wilayah yang lebih luas, yaitu bagaimana hubungan antarkomunitas agama yang berbeda di Aceh. Film dokumenter “Minor” mengantar kita dari ruang yang besar dalam hubungan umat beragama kepada ruang yang lebih personal, yang selama ini mungkin abai dari perhatian kita.

Sutradara film “Minor”, Vena dan Nufus membawa kita untuk melihat lebih dalam terhadap duduk perkara ini. Inilah yang membuat film dokumenter berbeda dengan media lain dalam berkomunikasi dengan penonton. Kerukunan umat beragama dalam sebuah komunitas masyarakat telah mengantarkan penganutnya ke dalam masalah baru, di mana perpindahan keyakinan sangat mungkin terjadi. Bagaimana kemudian keluarga dari kedua belah pihak menyikapi hal tersebut. Jelas masalah yang lebih besar akan terjadi dalam interaksi personal antaranggota keluarga. Meskipun perihal hak dalam beragama ini merupakan salah satu dari non-derogable rights (Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dan ditambah dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun), bahkan oleh orang tuanya sendiri.

Dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun kemudian dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Orang tua lelaki dari gadis kristiani ini bahkan tidak memaksa istrinya untuk mengubah keyakinannya, dari semula beragama Islam untuk masuk ke dalam agama Kristen. Ia pindah agama atas dasar kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Tetapi, sang bapak sangat tidak setuju apabila anak gadisnya pindah ke agama Islam karena hubungannya dengan orang Islam. Apalagi didasari oleh pengalaman bahwa anak lelaki tertuanya sudah pindah ke agama Islam. Apakah ini tergolong dalam diskriminasi pula? Melarang personal anak untuk memilih keyakinan dalam  beragama. Pertanyaan ini sangat berat jika dihadirkan ke publik, karena akan menimbulkan berbagai polemik.

Sekali lagi, Vena dan Nufus menghadirkan fakta ini ke publik dengan elegan melalui film dokumenter “Minor”. Tulisan ini juga hadir untuk memberi pandangan yang luas terhadap film dokumenter “Minor”. Film dokumenter ini bukan hanya mempertontonkan ibadah di gereja, maupun aktivitas peribadatan umat Kristen di Aceh, juga permasalahan diskriminasi. Tetapi menghadirkan fakta yang sangat sensitif untuk bisa didiskusikan secara mendalam tanpa menimbulkan huru-hara karena sikap tidak mau mempelajari lebih dulu.

Kembali kepada pembahasan Islam sebagai identitas Aceh, juga sudah keliru dalam pelaksanaannya. Seharusnya Islam menjadi identitas orang Aceh sacara transenden bukan imanen. Artinya Islam menjadi identitas kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia lain. Misalnya, dalam hal penyebutan Nabi Muhammad saw kita harus menyertai gelar keagungan beliau (baik nabi, easul, dsb). Ini menjadi tanggung jawab umat Islam kepada Allah. Allah Swt selalu menyertakan gelar keagungan Nabi Muhammad saw ketika menyebut namanya. Maka sebagai umat Islam, identitas ini harus dipertahankan, identitas secara trasenden. Berbeda hal dengan identitas imanen, pada saat perjanjian Hudaybiah, Nabi Muhammad saw merupakan salah satu pihak yang harus menandatangani perjanjian tersebut. Saat itu tertulis nama “Muhammad Rasulullah” di atas kertas surat perjajian, spontan pihak Suhail bin ‘Amru dari perwakilan musyrik Quraisy menolak nama itu. Mereka memberi argumen bahwa itu tidak mewakili keyakinan mereka. Musyrik Quraisy tidak mengimani bahwa Nabi Muhammad saw adalah Rasulullah, maka tidak bisa menerima nama itu yang tertulis di surat perjanjian.

Para sahabat kemudian mulai berang dengan pernyataan pihak musyrik Quraisy. Bagi mereka hal tersebut merupakan penghinaan terhadap identitas Islam. Tetapi Nabi Muhammad saw menerima permintaan tersebut. Nabi menyuruh untuk menghapus Rasulullah dan tinggallah Muhammad bin Abdullah yang tertera pada surat perjanjian tersebut. Nabi Muhammad saw jelas tidak mempermasalahkan identitas Islam dalam ranah hubungan manusia dengan manusia dan tidak mengurangi identitas Islam antara manusia dengan Tuhan. Dari sini kita dapat mengambil iktibar, bahwa identitas Islam secara imanen tidak perlu kita perdebatkan, tetapi yang harus secara serius dipertanggung-jawabkan adalah identitas Islam secara transenden. Jangan sampai ketika Islam hadir untuk menghapus identitas-identitas yang tidak adil, namun karena salah pemahaman justru menghadirkan identitas-identitas baru. Jika antar agama saja identitas ini harus dihilangkan, bagaimana dengan sekarang identitas antarkelompok di dalam sebuah agama? Wallahu a’lam bis sawab.[]

Akbar Rafsanjani, Programmer Aceh Film Festival

KOMENTAR FACEBOOK