Bendera Aceh, Elite Politik Pajoeh Jaloe Toeh Kapai

Teuku Murdani. dosen UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Oleh T. Murdani*

Persoalan bendera kembali muncul, DPRA kembali mengancam Jakarta dan kegaduhan politik terkait dengan MoU Helsinki kembali disuarakan. Di mana Jakarta tidak benar-benar serius mengimplementasikan seluruh butir-butir MoU. Kondisi ini jelas sangat mengecewakan, karena setelah 14 tahun setelah ditanda tangani perjanjian damai, ternyata belum seluruh butir kesepahaman dilaksanakan. Khususnya bendera dan lambang Aceh.

Kita dapat memahami kekecewaan para Anggota Dewan Terhormat (ADT) terhadap Kementrian Dalam Negeri yang dinilai “telah membatalkan qanun bendera Aceh secara sepihak”. Arogansi Jakarta ini patut dipertanyakan, apa yang terjadi di balik peristiwa pembatalan tersebut. Apakah Aceh melalui elit politiknya mampu mencari solusi terhadap polemik tersebut?

Jika kita melihat sedikit ke belakang bahwa qanun bendera telah disahkan pada tahun 2013 melalui Qanun nomor 3 tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Hal ini ditegaskan sendiri oleh ketua Banleg ketika itu dengan menyatakan bahwa qanun tersebut sudah sah karena tidak ada rekomendasi apapun dari Kementrian Dalam Negeri (Merdeka.com, 2015)

Pada kesempatan lain, dalam kunjungannya ke Aceh mantan ketua Aceh Monitoring Mission (AMM), Peter Feith telah menyampaikan kepada elit politik Aceh untuk mengubah bentuk bendera karena menurut Feith bendera tersebut mirip bendera GAM dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam MoU Helsinki. Hal senada juga telah disampaikan oleh Mediator Helsinki Special Advisor AMM, Juha Christensen (Merdeka.com, 2015)

Dalam menanggapi kondisi ini, DPRA pada tahun 2015 telah membentuk Pansus yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi qanun bendera serta lambang Aceh (Tempo.co, 2015).

Dari rentetan peristiwa tersebut di atas sepertinya perencanaan telah dilakukan dengan baik. Namun menjadi persoalan ketika baru-baru ini DPRA mengatakan tidak mengetahui kalau Kementrian Dalam Negeri telah melayangkan surat pembatalan terhadap qanun tersebut melalui surat No. 188.34/2723/SJ, tanggal 16 Juli 2016 yang menurut DPRA pembatalan sepihak.

Perlu kita cermati Bersama adalah Kementrian Dalam Negeri bukanlah suatu organisasi kelas teri di mana stempel selalu berada di dalam tas ketua dan dalam keadaan darurat ketua dapat merangkap sekretaris dan bendahara sekaligus. Kementrian Dalam Negeri telah memiliki sistem surat menyurat yang baku dan memiliki sistem pelacakan proses surat menyurat begitu juga dengan DPRA. Lantas kalau kita berpijak pada kondisi ini, siapa sebenarnya yang sebenarnya telah menipu siapa? Apakah kemendagri telah menipu DPRA, atau anggota DPRA telah menipu diri sendiri.

Dalam ilmu konflik manajemen kondisi ini bisa dipahami sebagai situasi yang sengaja didesain untuk menjaga ritme politik dan menjaga popularitas politisi yakni dengan tetap menyuarakan isu-isu hangat pada waktu yang tepat. Sedikit masuk akal dengan kondisi bendera karena dihembuskan pada kondisi-kondisi tertentu, yakni ketika pemilu, ketika sedang mencari panggung dan ketika elit politik Aceh sedang mencari kenderaan politik.

Tidak perlu berburuk sangka terlalu jauh, tetapi menjadi pertanyaan besar bagi kita apa yang telah dilakukan oleh Pansus yang telah dibentuk pada tahun 2015? Dengan kondisi yang ada tentunya jelas gagal total. Mungkin bisa dipahami bahwa para elit politik Aceh (DPRA) saat ini tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan Jakarta dan tidak mampu menerjemahkan kondisi yang ada untuk kepentingan pembangunan Aceh.

Dengan tidak mendengar saran baik Peter Feith dan Juha Christensen, elit politik Aceh jelas memiliki perasaan “pajoeh jaloe toeh kapai” sehingga mengakibatkan kegagalan dalam menyelesaikan persoalan bendera.

Elit politik Aceh hari ini seharusnya memahami bahwa mereka adalah produk generasi X di mana teknologinya rata-rata manual. Sedangkan saat ini adalah generasi Y di mana serba online dan cepat dengan semua data yang diperlukan tersedia dan dapat dibuka dengan hanya menggunakan android dan internet. Untuk itu sebaiknya elit politik lebih cerdas dalam berargumentasi di media dan tidak melakukan provokasi-provokasi yang dapat merugikan diri sendiri.

Untuk menyelesaikan persoalan politik semacam ini ke depan yang dibutuhkan Aceh bukanlah provokasi media, tetapi lebih kepada interpersonal skills dalam melakukan lobi-lobi politik dengan membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan Jakarta. Tidak dibutuhkan lagi ancam mengancam (hana peureulei goek-goek droe) kalau hasil akhir tidak ada. Sangat dibutuhkan sikap gentlemen untuk mengakui kalau memang tidak mampu agar orang lain bisa membantu demi kepentingan Aceh hebat ke depan.

*)Penulis Dosen Pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Ar-Raniry.

KOMENTAR FACEBOOK