Tata Cara Ibadah dan Pengajian di Masjid Jabir Al-Ka’biy Meulaboh

Ustaz Edy Saputra Asyek, M.Pdi

Sebagai tindak lanjut atas beredarnya berita di media sosial perihal rekomendasi MPU Aceh Barat untuk menghentikan pengajian di Masjid Jabir Al-Ka’biy yang berada di ruas Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak, serta isu-isu lain yang berkembang di tengah masyarakat, maka pengurus dan jamaah Masjid Jabir Al-Ka’biy memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Masjid Jabir Al-Ka’biy berada di bawah naungan/kepemilikan Yayasan Hadyur Rasul sesuai dengan akta notaris peralihan wakaf dari Saudara Nurhadi selaku pengurus Yayasan Sheikh Eid Al-Tsani Qatar. Artinya, masjid ini statusnya sebagai masjid komunitas, seperti Masjid At-Taqwa milik organisasi Muhammadiyah yang berada di seluruh Indonesia atau seperti masjid-masjid milik pesantren yang berada di kompleks pesantren. Terkait hal tersebut, maka tata cara ibadah yang dipraktikkan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain selama tidak melenceng dari Alquran dan hadis. Namun demikian, Masjid Jabir selalu terbuka untuk seluruh masyarakat walaupun berbeda mazhab atau organisasi. Terbukti bahwa jamaah Masjid Jabir sangat heterogen dari berbagai kalangan. Prinsip yang kami kedepankan adalah ukhuwah islamiyah. (Bagi yang membutuhkan data terkait legalitas masjid dapat menghubungi pihak yayasan atau pengurus masjid pada alamat di atas).

2. Tata cara ibadah dan pengajian yang diselenggarakan di Masjid Jabir Al-Ka’biy masih dalam koridor Alquran dan hadis. Terkait tata cara ibadah serta penyampaian materi kajian dilindungi oleh regulasi yang ada di Indonesia dan qanun yang ada di Aceh.

a. Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan:

1) Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

2) Pasal 28E ayat (2)  UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.

3) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga mengakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia.

4) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

5) Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Bab VI Bagian Kesatu tentang Ibadah pada Pasal 14 disebutkan bahwa:

“(1) Penyelenggaraan ibadah di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan syari’ah.

(2) Penyelenggaraan ibadah diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut Mazhab Syafi’i.

(3) Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada Mazhab Syafi’i dibolehkan selama dalam bingkai Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman.

(4) Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, tidak dapat dipaksakan mengamalkan Mazhab Syafi’i.

(5) Dalam hal kelompok masyarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham organisasi keagamaan yang sesuai dengan Alquran dan hadis serta diakui secara sah oleh negara tetap dibenarkan/dilindungi.”

b. Tentang materi pengajian juga dilindungi oleh:

1) UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

2) UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Tempat Umum, pada Pasal 2 disebutkan bahwa: “(1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.”

Berdasarkan regulasi-regulasi di atas baik UUD 1945 hingga Qanun Aceh, tata cara ibadah dan penyampaian materi kajian tidak melanggar aturan serta dilindungi oleh regulasi tersebut. Kami paham kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak, tetap dalam bingkai menghormati hak-hak orang lain termasuk keyakinan dan tata cara beribadah orang lain. Jika memang ada pelanggaran terhadap hal tersebut, ada mekanisme hukum yang berlaku di negeri ini.

3. Kami berharap MPU dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah mengayomi seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang organisasi dan mazhab sebagai wujud pengamalan regulasi-regulasi yang telah kami sebutkan pada poin sebelumnya. Kami sangat berharap MPU dan Pemerintah Daerah tidak berpihak pada kalangan tertentu. Sebagai contoh, MUI Pusat yang beranggotakan dari berbagai macam kalangan dan tidak didominasi oleh kalangan tertentu.

4. Terkait pengajian di Masjid Jabir Al-Ka’biy sangat terbuka dan masih dalam bingkai Ahlussunnah wal Jama’ah. Pengajian boleh diikuti oleh siapa pun dan terdokumentasikan dengan baik (dapat dilihat pada Facebook “Ahlussunnah Meulaboh”). Khusus kajian Fiqh menggunakan kitab Matan Abi Syuja’ (karya Imam Abu Syuja’), Al-Fiqh Manhaji (karya Prof. Dr. Mustafa Dib Bugha dkk) serta Al-Mu’tamad fi Fiqh Syafi’ie (karya Prof. Dr. Muhammad Zuhaily). Pendekatan yang digunakan adalah perbandingan mazhab. Di samping mengajarkan Fiqh Syafi’ie, juga kami sampaikan beberapa pendapat lain di luar mazhab Syafi’ie sebagai pengetahuan bagi peserta kajian atau jamaah, bahwasanya fiqh itu luas sehingga apabila melihat sesuatu yang berbeda dengan yang didengar pada kajian tidak langsung menyalahkan. Intinya kami ingin mengajarkan toleransi dalam fiqh berbasis ilmu atas dasar pengetahuan.

5. Masjid Jabir Al-Ka’biy tidak memaksa seluruh jamaah dalam tata cara ibadah dengan model ibadah tertentu. Setiap jamaah memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai ilmu dan pilihan masing-masing. Walaupun kitab fiqh yang diajarkan adalah kitab mazhab Syafi’ie tetapi masjid tidak memaksa seluruh jamaah mesti beribadah sesuai mazhab Syafi’ie. Masyarakat sudah cerdas dan biarkan masyarakat beribadah sesuai ilmu dan pilihan masing-masing. Tidak boleh ada pemaksaan di Masjid Jabir Al-Ka’biy. Bahkan, banyak jamaah yang berbeda pendapat dan pilihan dengan pemateri kajian. Masjid Jabir Al-Ka’biy akan merawat keberagaman tersebut.

6. Untuk menjawab berbagai isu fitnah yang berkembang di tengah masyarakat, kami mengajak masyarakat untuk salat atau hadir di pengajian. Masyarakat dapat melakukan tabayyun (klarifikasi) langsung kepada pengurus dan jamaah Masjid Jabir Al-Ka’biy sebagai salah satu bentuk pengamalan Firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Mujadalah: 6).

7. Masjid Jabir Al-Ka’biy juga melakukan berbagai program keagamaan sebagai wujud nyata dukungan terhadap program pemerintah yang menggalakkan penerapan syariat Islam di Aceh Barat. Alhamdulillah, Masjid Jabir Al-Ka’biy rutin melaksanakan salat berjamaah lima waktu serta pengajian-pengajian baik bagi orang dewasa maupun anak-anak (TPA) sebagai bentuk upaya memakmurkan masjid. Selain itu, ada pula program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk ukhuwah islamiyah. Contohnya: layanan kesehatan gratis, bantuan makanan bagi keluarga masyarakat yang meninggal di sekitar masjid, bantuan beras bagi fakir miskin, buka puasa bersama, rehab rumah warga miskin, dan beasiswa bagi warga miskin sekitar masjid.

Sebagai penutup, kami mengingkari semua tuduhan yang tidak berdasar yang ditujukan kepada kami. Demikian untuk dimaklumi.

Hormat kami,

Pengurus dan Jamaah Masjid Jabir Al-Ka’biy Meulaboh

Tertanda

Ustaz Edy Saputra Asyek, M.Pdi
Ketua Seksi Pendidikan Masjid Jabir

KOMENTAR FACEBOOK