Wakaf dan Arus Utama: Catatan untuk Laporan World Bank, INCEIF dan ISRA

Oleh Fahmi M. Nasir & Hidayatul Ihsan*

Wakaf belakangan ini semakin menemukan momentumnya. Bahkan tidak salah kalau kita katakan sekarang ini isu-isu seputar perkembangan dan pembangunan wakaf sudah berada di arus utama. Wakaf bukan lagi ‘the next big thing’ dalam dunia keuangan Islam, malah sudah menjadi ‘the big thing’.

Pada 12 Juli 2019 lalu, di Conference Hall 2, Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia, The World Bank Group Global Knowledge and Research Hub in Malaysia, INCEIF dan ISRA meluncurkan sebuah laporan mengenai wakaf yang diberi nama ‘Maximizing Social Impact Through Waqf Solutions’.

Laporan ini memberikan gambaran umum kondisi wakaf, rekam jejak gemilang institusi wakaf sepanjang sejarah Islam, peran wakaf dalam sektor pembangunan dan sosio-ekonomi masyarakat di era keemasan wakaf, potensi besar yang dimilikinya kini dan tawaran berbagai strategi untuk memajukan dan mengoptimalkan industri wakaf.

Laporan ini juga memaparkan contoh keberhasilan pengembangan wakaf terkini untuk direplikasi oleh berbagai pihak terkait. Pengembangan wakaf di negara-negara seperti Saudi Arabia dan Singapura yang berhasil menggunakan instrumen sukuk dalam memajukan sektor wakaf juga menjadi bagian penting yang diberikan penekanan dalam dokumen yang semuanya berjumlah 89 halaman itu. Begitu juga dengan beberapa kisah sukses (best practices) pengembangan wakaf di Malaysia, Kuwait, Afrika Selatan dan Inggris, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sendiri-sendiri ataupun kolaborasi antara kedua entitas itu.

Laporan ini juga memaparkan beberapa kebijakan dan hukum wakaf di beberapa negara yang memberikan dampak terhadap perkembangan wakaf di negara terkait seperti Saudi Arabia, Malaysia, Nigeria, Turki dan Indonesia. Kebijakan dan regulasi di beberapa negara merupakan penyebab stagnannya wakaf di sana. Sebaliknya kebijakan dan regulasi di beberapa negara lain mendorong dinamisnya perkembangan wakaf di negara itu.

Ketika melihat pembahasan mengenai Indonesia, penulis menemukan setidaknya ada dua masalah yang harus diberikan catatan terhadap laporan ini.
Pertama, tidak akuratnya data yang digunakan dalam laporan ini. Ada data yang sudah outdated masih juga digunakan, padahal ada data terbaru mengenai wakaf di Indonesia. Indikasi pertama mengenai hal ini dapat dilihat dalam sambutan yang diberikan mewakili pihak International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) yang mengatakan sekarang ini Indonesia memiliki 15 Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).
Padahal kalau kita buka situs Badan Wakaf Indonesia (BWI) di situ jelas tertulis ada 18 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). 18 lembaga itu adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BPD Sumsel & Babel Syariah, Bank BJB Syariah dan BPD Kaltim & Kaltara Unit Usaha Syariah.

Hal yang sama juga ditemui ketika laporan ini menyebutkan bahwa total luas tanah wakaf Indonesia pada tahun 2014 adalah 4.142.464.287 meter persegi. Sedangkan data terakhir per Maret 2016 pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berasal dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf di negara kita adalah 4.359.443.170 meter persegi.
Beberapa fakta dan angka-angka yang diberikan dalam laporan itu sama sekali tidak tepat. Dalam laporan itu, BWI disebutkan berdiri pada tahun 2004. Ketidakakuratan informasi ini bisa saja terjadi karena salah dalam memahami informasi mengenai BWI. Di dalam situs BWI disebutkan bahwa BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Sejatinya BWI ini baru terbentuk pada tahun 2007, tepatnya 13 Juli 2017 pasca terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum terdaftar dan tersertifikasi. Alasan yang disebutkan di situ adalah negara sama sekali tidak memberikan anggaran dana untuk sertifikasi aset wakaf? Benarkah demikian? Hanya dengan melakukan pencarian secara daring yang memerlukan waktu beberapa detik saja, ternyata kita menemukan fakta bahwa ada alokasi dana dari pemerintah untuk biaya sertifikasi aset wakaf. Meskipun alokasi data itu masih terbatas, namun tetap saja alokasi dana itu ada.

Kedua, dalam isu perkara-perkara hukum yang mempengaruhi perkembangan wakaf, penulis melihat laporan ini tidak berhasil menggambarkan perkembangan terkini di negara kita terutama dalam isu pendaftaran (registration) aset wakaf dan isu tata kelola (governance).

Untuk isu pendaftaran aset wakaf, kita di Indonesia sudah tidak lagi menjadikan masalah pendaftaran aset wakaf sebagai fokus utama, akan tetapi sudah berada di tataran isu urgensi pendataan aset wakaf. Kita sudah berbicara mengenai perlunya revisi undang-undang dengan memasukkan pasal mengenai sensus atau pendataan wakaf.

Pendaftaran harta wakaf ini sangatlah berbeda dengan pendataan. Pendaftaran hanyalah dilakukan semata-mata berdasarkan informasi yang diberikan oleh nazhir wakaf kepada petugas yang berwenang atau dalam hal ini adalah PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Sedangkan pendataan adalah dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan investigatif untuk mengetahui sekaligus mengenal pasti potensi aset wakaf baik yang didaftarkan ataupun tidak.

Pendataan akan bermuara kepada adanya gambaran yang jelas tentang macam bentuk aset wakaf, nilai, pendapatan dari aset itu, potensi dan kondisi finansial harta benda wakaf. Pendataan ini nantinya akan melahirkan suatu pangkalan data tentang harta benda wakaf yang sangat penting untuk dapat menetapkan skala prioritas aset wakaf mana saja yang perlu dikembangkan terlebih dahulu.

Begitu juga halnya dengan isu tata kelola. Laporan itu menyebutkan masalah tata kelola wakaf di Indonesia antara lain disebabkan oleh kurangnya kompetensi nazhir. Laporan itu kemudian menerangkan bahwa kurangnya kompetensi nazhir itu disebabkan oleh minimnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mengelola wakaf.

Bagi penulis isu kompetensi nazhir dan alokasi dana untuk mengelola wakaf adalah dua hal yang sama sekali tidak berhubungan. Bahkan nazhir sama sekali tidak perlu digaji oleh pemerintah. Nazhir itu sendiri yang harus kreatif mengelola wakaf sehingga menghasilkan keuntungan di mana undang-undang dengan jelas sudah menyebutkan nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf maksimum 10% (sepuluh persen), sesuai dengan pasal 12, Undang-Undang Nomor 41/2004 tentang Wakaf.

Di sisi lain, laporan ini tidak menyajikan bagaimana kompleksnya masalah tata kelola wakaf di Indonesia selama ini yang disebabkan oleh tumpang tindihnya peran berbagai lembaga otoritas wakaf. Memahami kompleksitas tata kelola wakaf di Indonesia menjadi suatu keharusan agar tidak memberikan penilaian yang salah terhadap nazhir. Banyak nazhir wakaf di Indonesia, baik individu atau badan hukum, yang memiliki rekam jejak gemilang.

Dalam sesi tanya jawab, penulis sempat mengutarakan hal ini dan pihak yang menyiapkan laporan ini mengatakan akan melakukan pengecekan ulang terhadap isu yang penulis sampaikan, dan mungkin akan merevisi data yang disajikan khususnya untuk Indonesia.

Bagi penulis, ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi semua pegiat dan peneliti wakaf di Indonesia untuk mengisi ruang kosong masalah validitas data dan kekurangfahaman para peneliti luar tentang kondisi aktual wakaf di negara kita yang kaya dengan berbagai kebijakan lokal dan punya keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Marilah kita sama-sama mengisi ruang kosong ini sejalan dengan usaha kita memajukan dan menempatkan wakaf dalam arus utama serta menjadikan wakaf sebagai the big thing dalam pembangunan nasional kita.

*)Fahmi M. Nasir, pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa D’Meusara (JDM) Banda Aceh & Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia) dan Dr. Hidayatul Ihsan, Ketua Lembaga Wakaf Politeknik Negeri Padang.

KOMENTAR FACEBOOK