ACEHTREND.COM,Bireuen- Teungku Darwis Djeunib bin Abdullah, bekas Panglima TNA Wilayah Batee Iliek, yang kini memegang jabatan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Batee Iliek, mengatakan setelah ditandatanganinya MoU Helsinki di Finlandia pada 15 Agustus 2005, Aceh telah keluar dari fase konflik berkepanjangan.
Sebagai salah seorang pejuangan kemerdekaan Aceh, Darwis Djeunib mengatakan, 14 tahun usia perdamaian Aceh bukanlah waktu yang singkat. Banyak negara lain di dunia yang gagal mempertahankan perdamaian dengan entitas perlawanan yang ada. Aceh dan Indonesia, telah membuktikan bahwa keduanya sama-sama memiliki komitmen untuk terus melanggengkan perdamaian.
Ditemui di kediamanannya di Gampong Janggot Seungko, Kecamatan Djeunib, Bireuen, Rabu (14/8/2019), Darwis mengatakan salah satu sebab lahirnya perlawanan GAM terhadap Indonesia, karena ketidakadilan pembangunan. Pemerintah Pusat kala itu memperlakukan Aceh seperti daerah jajahan. Padahal di sisi lain, hasil bumi Aceh disedot untuk membiayai pembangunan Jakarta.
Menurut lelaki alumnus pelatihan militer di kamp Tanzura, Libya, serta pernah menjadi askar pengawal istana Presiden Libya Muammar Khadafi, setelah ditandatanganinya MoU Helsinki, perhatian Pemerintah Pusat sudah sangat besar kepada Aceh. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh serta alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh, Aceh telah banyak alami kemajuan di bidang pembangunan. Selain itu banyak program pembangunan di luar Otsus yang juga diberikan kepada Aceh oleh Pemerintah Pusat.
“14 tahun damai, Aceh berhasil melakukan banyak pembangunan di berbagai sektor. Ini tentu sangat menggembirakan. Alhamdulillah. Perhatian Pemerintah Pusat sudah sangat bagus,” ujar Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Bireuen.
Pun demikian, perihal implementasi butir-butir MoU Helsinki, masih ada beberapa yang belum tuntas. Ia berharap baik Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat, memperhatikan kesepakatan Helsinki sebagai ruh utama pembangunan Aceh.
“Ini yang harus kita dorong bersama. MoU Helsinki sebagai pegangan kita bersama haruslah menjadi rujukan tiap kali membuat aturan dan program pembangunan di Aceh,” ujar Darwis.
Darwis berharap perdamaian Aceh berusia abadi. Ia tidak ingin Aceh kembali dilamun perang. Pernyataan tersebut bukan karena Darwis merasa takut. Tapi ia ingin masa depan Aceh mencapai kemajuan. Kemajuan yang diimpikan Darwis tidak akan terjadi bila Aceh terjerembab kembali ke dalam perang bersenjata.
