14 Tahun Perdamaian Aceh, Bagaimana dengan Ekonomi Rakyat?

Elizar Lizam @aceHTrend/Masrian Mizani

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Perdamaian Aceh yang telah disepakati antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI pada 2005 silam harus menjadi renungan bagi seluruh rakyat Aceh, khususnya dalam bidang peningkatan ekonomi. Apalagi pascadamai Aceh diberikan hak otonomi khusus oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan tokoh Abdya Elizar Lizam kepada aceHTrend, Kamis (15/8/2019).

“Perdamaian yang diteken pada 15 Agustus 2005 lalu sangat berdampak besar bagi masyarakat, salah satunya adalah rasa aman, terkhusus bagi pelaku usaha. Apalagi pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan dan travel. Dengan damai ini orang dari luar Aceh juga sudah lega masuk kemari untuk berdagang dan melakukan investasi karena adanya rasa aman pascadamaia,” ungkap Elizar Lizam.

Elizar Lizam menyebuutkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh telah memberikan 26 kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh. Kewenangan khusus ini harus dikelola dengan baik agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Apalagi, katanya, keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut pada hakikatnya manifestasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945.

“Kita harus tahu bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Di Indonesia sendiri satuan pemerintahan daerah yang berstatus istimewa di Indonesia hanya dua provinsi, yaitu Provinsi Aceh sesuai dengan UU Nomor 44 tahun 1999, dan Daerah Istimewa Yogyakarta  sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012,” jelasnya.

Elizar Lizam menyebutkan, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Provinsi Istimewa Aceh telah memberikan legitimasi secara yuridis formal keistimewaan. Dalam UU tersebut Aceh mendapat empat keistimewaan, terdiri atas penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat istiadat, dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan daerah.

Maka dari itu, sambungnya, semua komponen masyarakat terutama eksekutif dan legislatif di Aceh untuk mengimplementasikan perintah-perintah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang masih belum terealisasi. 

Ia menyebutkan, dengan adanya perdamaian dan lahirnya UUPA, Aceh yang selama ini besitegang dengan pemerintah pusat mendapatkan kucuran dana segar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

“Persoalan bahwa dana itu belum mampu mengangkat perekonomian di Aceh, itu lain permasalahannya, mungkin akbat salah urus. Intinya, para pelaku bisnis sangat menikmati perdamaian 14 tahun ini karena jika tidak ada perdamaian, maka para pengusaha tidak bisa bergerak,” ulasnya.

Dirinya berharap agar pihak legislatif dan eksekutif harus bisa menjalankan perannya sesuai dengan UUPA nomor 11 tersebut. Artinya, ketika mengajukan program, maka harus banyak mengarah kepada pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Harapan kita program yang diajukan itu oleh pihak pemerintah harus benar-benar bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat kecil, jangan hanya mengejar penkerjaan yang berbentuk fisik semata,” harapnya.

Ia menuturkan, dengan adanya jalinan kerja sama antara pemrintah pusat, Pemerintah Aceh, dengan perdana menteri India terkait ruang kerja sama, baik bidang kesehatan, dan ekspor impor hasil pertanian, maka Pemerintah Aceh harus melakukan pembinaan bagi masyarakat petani kecil dalam peningkatan perekonomian mereka.

“Dalam mewujudkan itu, maka pemerintah harus memplotkan anggaran untuk membinan pengusaha-pengusa yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Aceh. Sebab tidak ada arti damai jika uang tidak berputar di masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya perdamaian ini, semoga mampu menyejahterakan masyarakat Aceh secara kolektif,” kata Elizar Lizam.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK