ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Hari ini, Kamis, 15 Agustus 2019 Pemerintah Aceh kembali memperingati Hari Perdamaian Aceh ke-14 yang berlangsung di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.
Hari Perdamaiam Aceh ini lahir dari rahim perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau yang dikenal dengan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia.
Banyak kisah dan hikmah yang dapat dikulik di balik lahirnya kesepakatan damai tersebut. Mantan Panglima GAM Wilayah Linge, Fauzan Azima, yang saat ini dipercaya sebagai Penasihat Khusus Gubernur Bidang Sosial menuturkan makna damai Aceh kepada Wakil Pemimpin Redaksi aceHTrend, Irwan Saputra.
“Konsep damai bagi mantan kombatan yang tertulis di dalam Memorandum of Understanding (MoU Helsinki) sebenarnya tidak memprioritaskan bagi kombatan, tetapi lebih kepada kebutuhan rakyat Aceh secara umum. Kalau para kombatan hanya memikirkan diri sendiri tentu para kombatan menerima tawaran damai Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Muzakir Manaf,” ujar Fauzan Azima, Kamis (15/8/2019).
Menurut Fauzan, begitu dia akrab disapa, surat tawaran damai Jusuf Kalla berisi: di antaranya hibah PT Perkebunan, pengelolaan bandara, pelabuhan seluruh Aceh, dan seluruh BUMN yang ada di Aceh diserahkan kepada kombatan, tetapi perjuangan GAM bukan semata untuk para kombatan saja, sehingga tawaran itu tidak diterima langsung oleh Muzakir Manaf, sebagian dari isi surat Jusuf Kalla tersebut diakomodir di dalam MoU Helsinki. Sayangnya “pengelolaan sepenuhnya BUMN” di Aceh oleh kombatan tidak dimasukan dalam butir perjanjian damai.
Surat tersebut awalnya diberikan kepada Aswin Manaf, kakak kandung Muzakir Manaf atau Mualem. Namun karena Aswin Manaf saat itu putus komunikasi dengan Muzakir Manaf dan tidak mengetahui keberadaannya, surat itu diserahkan kepada salah seorang bernama Ibrahim yang belakangan diketahui bernama Doni Monardo. Sekarang menjabat sebagai Kepala Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB Pusat).
Feeling “Ibrahim” bahwa Muzakir Manaf sedang berada di wilayah tengah (Aceh Tengah dan Bener Meriah), membuatnya berusaha mendapatkan kontak Panglima Wilayah Linge, dan menghubungi atas nama pengusaha Aceh yang lahir di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Surat tersebut dititipkan kepada ibu kandung Fauzan Azima yang saat itu menjabat sebagai kepala Sekolah Dasar, Rusmawati, yang sedang diwajibkan lapor ke Makodim 0106 Aceh Tengah karena diketahui menerima transferan uang dari utusan Mualem senilai Rp20 juta.
“Ibrahim” kemudian membebaskan ibu Fauzan Azima, yang menurut penuturannya sebagai penguasa yang dekat dengan Wapres Jusuf Kala. Ia lantas menitipkan surat tersebut kepada Rusmawati untuk diteruskan kepada Fauzan Azima yang sedang bersama Mualem di Bukit Rebol, Kecamatan Bener Kelifah, Kabupaten Bener Meriah.
“Setelah hampir sebulan ibu saya memegang surat tersebut, baru kemudian sampai kepada saya. Kemudian saya bacakan kepada Mualem lewat handphone selular karena Mualem sendiri sudah di bawah perlindungan pasukan GAM Wilayah Batee Iliek. Setelah Aceh dami pada 15 Agustus 2005 baru surat tersebut diserahkan kepada Mualem,” ujar Fauzan berkisah.
Dari seluruh rangkaian cerita surat tawaran damai dari Jusuf Kalla kepada Mualem, bahwa kombatan adalah hanya salah satu komponen dari keseluruhan masyarakat Aceh dan tentu saja apa pun maksud dari muara perjuangan tersebut adalah untuk kemaslahatan masyarakat Aceh. Sehingga ketika sedang berlangsung perundingan menuju perdamaian, masyarakat selalu dimintai pendapat soal butir-butir kesepakatan perjanjian damai RI-GAM di Helsinki, Finlandia.
“Setelah perjanjian damai disepakati, dana tidak serta mengalir kepada kantong mantan-mantan pasukan GAM, tetapi semua dikelola oleh Pemerintah Aceh yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat Aceh. Jadi salah besar kalau mantan-mantan kombatan saja yang menikmati hasil perdamaian, tetapi seluruh rakyat Aceh, terutama Dana Alokasi Khusus (DOKA) itu murni karena perjuangan GAM dan akibat-akibatnya: korban nyawa, harta benda, darah dan air mata rakyat Aceh,” tutup Fauzan.[]
