MoU Helsinki Hendak dibawa Kemana?

Oleh Muhammad Zaldi*

“Kita hanya berfikir ketika kita terbentur pada suatu masalah” – (Jhon Dewey)

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan Teungku Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 adalah gagasannya sejak Januari 1965 untuk membentuk Negara Aceh. Baginya, nilai adat Aceh telah dicampakan oleh kemajuan industri pada masa Soeharto.

Kontak senjata berkepanjangan ini memakan korban yang sangat banyak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kebanyakan korban adalah masyarakat sipil yang sama sekali tidak terlibat dalam unsur kepentingan apapun. Hingga kini, keadilan untuk para korban tak tahu harus kita adukan pada siapa. Seolah-olah semuanya selesai pasca perjanjian damai yang dicetuskan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu, ditandatanggani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, sedangkan GAM mengutus Malik Mahmud Al Haytar yang kini menjabat sebagai Wali Nanggroe.

Dalam Kesempatan itu, Menkumham Hamid mengatakan perdamaian ini merupakan sejarah baru. “Mari kita bangun bersama, jangan lagi ada perselisihan.” Pun demikian yang disampaikan Ketua Delegasi GAM Malik Mahmud. “Perdamaian ini merupakan batu loncatan untuk seluruh warga Aceh menatap masa depan lebih baik. Memang naïf jika tidak ada rintangan mewujudkannya. Tapi kami tahu, kita harus bekerja keras.”

Namun, apa mau dikata perdamaian sudah disepakati dengan berbagai janji-janjinya. Salah satunya yang hingga kini terus menjadi polemik adalah tentang “Bendera dan Lambang Aceh” yang tak kunjung naik tiang! Hal ini tak lepas dari beredarnya surat dari Kemendagri nomor : 188.34/2723/SJ tertanggal 26 Juli 2016 tentang pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Sejatinya perdamaian tak melulu hanya sekedar janji tentang sebuah simbol, Helsinki bukan hanya kota yang melahirkan kesepahaman dua pihak yang sekian lama bertempur. Helsinki harus menjadi tempat lahirnya keadilan baru dengan harapan Aceh hebat yang hingga kini tak kunjung hebat.

Bukankah perdamaian Aceh dijadikan model penyelesaian konflik bagi dunia Internasional? Lalu apa yang harus rakyat Aceh banggakan dengan MoU Helsinki? Rasa-rasanya Aceh sama saja seperti yang dulu, atau bahkan lebih parah dari yang sudah. MoU di Helsinki hanya melahirkan kesepahaman tanpa penyelesaian. Memalukan!

Apakah sekarang diumur perdamaian yang sudah 14 tahun rakyat Aceh pantas untuk bertanya tentang “Quo Vadis MoU Helsinki?” Iyaa, pasalnya rakyat tak benar-benar paham arah tentang nota kesepahaman ini. Ada sebuah kebinggungan, mengapa MoU Helsinki hanya terdengar di saat musim kampanye dan 15 Agustus saja sebagai sebuah peringatan tanpa kejelasan apalagi kebermanfaatan!
Padahal, dalam nota kesepahaman antara GAM dan RI ini meliputi banyak maksud yang disepakati, misalnya : Penyelenggaraan Pemerintah Aceh, HAM, amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan Misi Monitoring Aceh (AMM), dan penyelesaian perselisihan. Yang mana dari keenam hal ini termaktup point-point yang menjelaskan lebih rinci di dalamnya. Bahkan turut disaksikan oleh Martti Ahtisaari mantan Presiden Finlandia dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative sebagai fasilitator proses negosiasi.

Hari ini MoU Helsinki tak berdampak hebat bagi rakyat Aceh, masih banyak anak yang tak punya masa depan cerah karena tak mengenyam pendidikan layak, masih banyak janda yang tak sanggup membeli susu untuk bayinya, masih terlalu banyak orang tua yang sudah sepuh tinggal digubuk peyot. Semakin bertambah lamanya umur perdamaian, Aceh semakin menjadi-jadi saja. Kesepahaman yang terjadi di Helsinki tak benar-benar paham apa yang terjadi di Aceh hari ini dalam bingkai NKRI harga mati!

Kelak, sejarah akan mencatat bahwa sebuah kesalahan menjadikan MoU Helsinki sebagai role model perdamaian dunia. Sebab yang menderita tetap rakyat dan terus rakyat dan akan selalu rakyat. Jika memang tak punya niatan atau keberanian merealisasikan seluruh point yang termaktup dalam MoU Helsinki, setidaknya jangan terus menerus membohongi kami. Jelaskan pada kami bahwa sekarang MoU Helsinki hanya sebatas seremoni. Siapa berani?

*)Muhammad Zaldi, Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK