ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, mengajak seluruh masyarakat Aceh dari berbagai etnis dan suku bersatu padu membangun Aceh. Menurutnya, perdamaian yang telah dirasakan lebih dari satu dekade silam ini memiliki jalan panjang akibat konflik perang selama tiga puluh tahun lebih.
“Kepada seluruh etnis dan suku di Aceh, baik suku Aceh, Gayo, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Aceh, Jawa, Batak, Minang, dan Tionghoa sekalipun mari kita bergandengan tangan membangun Aceh dan Indonesia sebagai negara besar dan kuat di rantau Asia Pasifik,” ujar Malik Mahmud Al-Haytar pada peringatan 14 tahun damai Aceh di Taman Sulthanah Safiatuddin Lampriet, Banda Aceh, Kamis (15/8/2019).
Malik Mahmud yang juga salah satu tokoh sentral di balik perjanjian damai Aceh berharap, rakyat Aceh dapat kritis dan berpartisipasi dalam pengawasan atas keseluruhan proses pembangunan di gampong dan pembangunan Aceh umumnya.
Menurutnya, 14 tahun perdamaian Aceh dapat terlaksana oleh dukungan dan partisipasi penuh dari seluruh masyarakat Aceh. Begitu halnya soal dukungan masyarakat Indonesia yang menginginkan suasana damai tercipta di Aceh. Kemudian dukungan internasional yang tidak hanya ingin terciptanya perdamaian tetapi juga terlibat dalam membangun kembali Aceh setelah bencana tsunami.
“Untuk itu, tidak berlebihan jika Pemerintah Aceh di bawah pimpinan saudara Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf menetapkan 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh,” ujar Malik Mahmud Al-Haytar.
Malik Mahmud menambahkan, 14 tahun lalu, rakyat Aceh menghadapi berbagai problematika dan tantangan yang sangat berat. Tantangan itu berupa tantangan internal maupun kelanjutan diplomasi dengan pemerintah pusat. Kedua tantangan tersebut telah dilewati dengan beragam dinamika yang menguras tenaga, pikiran, dana dan waktu, pengorbanan tersebut bukan tanpa hasil.
Kendati demikian, banyak hasil dari perdamaian yang telah dicapai meski juga banyak mengalami kegagalan. Dalam bidang pembangunan demokrasi, Aceh sudah tiga kali melaksanakan pilkada dan pilpres langsung serentak tanpa ada halangan yang menggagalkan, sehingga tak heran jika Badan Pusat Statistik pernah memposisikan Aceh sebagai wilayah dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia.
“Tentu masih ada banyak ‘pekerjaan rumah’ yang harus kita tuntaskan, di antaranya soal kesejahteraan dan kemiskinan. Kita akui tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi, Pemerintah Aceh harus segera membuat sebuah kebijakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan kesenjangan. Begitu soal keadilan bagi korban konflik, mengoptimalkan implementasi butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA yang belum tuntas,” tutup Malik Mahmud Al-Haytar.[]
Editor : Ihan Nurdin
