Oleh Wahyu Chandra*
Saya ingin sedikit bicara mengenai wacana Bank Gala yg menjadi program politik Bupati Abdya saat ini. Berdasarkan berita baru-baru ini mengenai akan dijalankan Bank Gala, maka mari kita coba menghitung tentang wacana menjalankan bank tersebut, yaitu mengenai pemberian pinjaman dan sistem pembayarannya.
Jumlah pinjaman adalah 10 juta untuk satu naleh sawah. Jika sekali panen harus bayar dua gunca, satu gunca untuk pengembalian modal hutang dan satu gunca untuk biaya operasional. Jika dalam satu tahun dua kali panen maka biaya operasional 2 gunca. Kalau seandainya harga gabah 5 ribu/kg di kali 360 kg maka uangnya 1,8 juta. 1,8 juta dari 10 juta pinjaman adalah 18% per tahunnya. Sedangkan untuk waktu lima tahun yaitu 18% x5 jumlahnya 90%.
Lucunya adalah 18% per tahun biaya operasionalnya sampai tahun kelima pun biaya operasionalnya tidak pernah turun. Sedangkan jumlah hutang sudah berkurang dengan cicilan satu gunca per sekali panen. Bukannya semakin kecil hutang maka operasionalnya juga semakin kecil?
Jika kita hitung lebih detail, biaya operasionalnya melebihi 100% dalam jangka lima tahun. Biaya yang dikeluarkan oleh debitur atau petani untuk biaya operasional melebihi bunga bank yang dijual oleh bank-bank konvensional.
BACAAN LAINNYA
Kemudian, CSR Bank Aceh adalah dana bantuan, maka jika Pemkab Abdya mengelola dana itu untuk modal Bank Gala maka telah mengubah fungsi dan tujuan CSR. Dengan kata lain pemkab akan menjual uang tersebut.
Pertanyaan adalah, uang CSR tersebut dipakai oleh bank Gala dalam bentuk pinjaman atau bentuk bantuan CSR. Jika dalam bentuk bantuan CSR, maka itu uang tidak boleh dijual (dipinjamkan dengan pengembalian lebih).
Jika pinjaman, maka pemerintah harus bahas dulu dengan dewan untuk disetujui.
Saya tidak bicara tentang berbenturan atau tidak dengan regulasi. Tapi jika itu dana diterima sebagai hibah lalu dijual atau menjadi kreditur terhadap petani maka itu sangat menyalahi prinsip atau tujuan bantuan.
Seandainya Pemkab Abdya sebagai debitur dari Bank Aceh, apakah Bank Aceh menjadi kreditur yg akan mendapatkan kembali pengembalian bantuan CSR tersebut plus bunganya.
Kalau benar berarti itu bukan CSR, tapi pinjaman Pemkab Abdya terhadap Bank Aceh. Dan jika tidak benar berarti itu dana seharusnya difungsikan sesuai tujuan dari CSR itu sendiri.
Pihak Bank Aceh harus menjelaskan ke publik tentang hal tersebut. Bila benar nantinya pihak Bank Aceh menyetujui pemberian uang tersebut, apakah itu bantuan atau pinjaman.
Sebaiknya Bank Aceh dalam menyalurkan CSR, melibatkan pihak profesional agar tujuan CSR tersebut tercapai dan jangan sampai dana CSR tersebut nantinya disalah gunakan untuk kepentingan tertentu, individu atau kepentingan politik. Karena Bank Aceh milik semua rakyat Aceh.
Saya berharap persoalan Bank Gala yang diwacanakan oleh Bupati Abdya, menjadi perhatian Bank Aceh selaku pihak yang memberikan dana CSR.
*)Pegiat media sosial dan juga Juru Bicara LSM Koalisi Rakyat Bersatu Abdya. Alamat Gampong Kuta Tinggi, Blangpidie, Abdya.
