DPRA Desak Kapolda Aceh Hukum Polisi Pelaku Pengeroyokan Anggota DPRA

DPRA Sesali Pernyataan Kapolresta Banda Aceh

Ketua DPRA Sulaiman, SE., (kanan) dan Azhari Cage (Berkopiah dan berbaju koko). DPRA mengecam aksi pengeroyokan terhadap Azhari yang dilakukan oleh anggota polisi dari Polresta Banda Aceh. (aceHTrend/Taufan Mustafa)

ACEHTREND.COM,Banda Aceh-Anggota DPRA lintas farksi, Jumat (16/8/2019) pukul 16.30 WIB, menggelar konferensi pers di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRA, menyikapi aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah anggota polisi dari Polresta Banda Aceh, terhadap Azhari (Cage) anggota Fraksi Partai Aceh, Kamis (15/8/2019) ketika berlangsungnya unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang mendesak pengesahan bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh.

Ketua DPRA Sulaiman, SE., dalam kesempatan itu membacakan sejumlah butir pernyataan, sebagai berikut:

1. Mengecam serta mengutuk tindakan oknum polisi yang melakukan pemukulan dan atau penganiayaan terhadap Ketua Komisi I DPR Aceh saudara Azhari Cage yang sedang melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRA sesuai dengan perintah dari pimpinan DPR Aceh, untuk menangani dan menerima aspirasi yang akan disampaikan oleh peserta aksi demontrasi mahasiswa.

2. Menyesalkan statement Kapolresta Banda Aceh yang menyatakan di media massa/media elektronik, bahwa tidak ada terjadinya kekerasan fisik terhadap saudara Azhari, yang berlawanan dengan realitas yang terjadi di depan gedung DPR Aceh.

3. Melihat dari kronologis peristiwa yang terjadi, oknum-oknum polisi pelaku kekerasan telah melampaui prinsip penggunaan kekuatan dalam pengendalian massa yang harus sesuai hukum, memang perlu diambil tindakan lanjutan, prinsip proporsionalitas, preventif yang masuk akal.

4. Bahwa anggota DPR Aceh adalah wakil rakyat yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, diatur dengan undang-undang dan mempunyai hak imunitas dalam menyampaikan pendapatnya. Termasuk dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab anggota DPR Aceh adalah menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat yang seharusnya dilindungi dan diayomi oleh pihak oknum Polresta Banda Aceh sebagai abdi Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban umum.

5. Kami fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh untuk mengambil tindakan hukum tegas lanjutan, sesuai dengan laporan polisi yang telah disampaikan oleh saudara Azhari dengan bukti lapor LP/ 130/ VIII/YAN 2.5/2019/SPKT tanggal 15 Agustus 2019 ke Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh.

Editor: Muhajir Juli

KOMENTAR FACEBOOK