KKR Aceh: Pemenuhan Hak Korban Harus Jadi Agenda Utama Perdamaian

Ilustrasi @aceHTrend/Cut Putri Aya Sofia

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Salah satu amanat dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam ialah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Saat ini KKR Aceh telah terbentuk melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 yang didirikan dengan tujuan melakukan pengungkapan kebenaran untuk memperkuat perdamaian, memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi berbasis kearifan lokal Aceh, dan merekomendasikan pemenuhan hak atas reparasi (pemulihan) hak korban kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh.

Komisioner KKR Aceh Afridal Darmi mengatakan, Komisioner KKR Aceh dilantik pada Oktober 2016 dan efektif bekerja sejak Juli 2017. Hingga saat ini KKR Aceh telah mengambil pernyataan dari para saksi dan korban pelanggaran HAM di 12 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebanyak 3.040 pernyataan, terhitung sejak 2017 hingga Juli 2019 sebagai upaya awal dalam mengungkapkan kebenaran.

“Selain pengambilan pernyataan KKR Aceh juga telah melakukan Rapat Dengar Kesaksian (RDK), dengan menghadirkan para penyintas dari berbagai wilayah untuk didengar kesaksiannya seputar peristiwa yang telah dialami, dampak bagi korban, dan keluarganya serta harapan mereka,” ujar Afridal Darmi melalui siaran pers, Kamis (15/8/2019).

RDK telah dilakukan sebanyak dua kali pada November 2018 di Anjong Mon Mata Banda Aceh dan pada Juli 2019 di Gedung DPRK Aceh Utara – Lhokseumawe.

KKR Aceh juga telah memberikan rekomendasi atas pemenuhan reparasi (pemulihan) korban, yang mendesak Pemerintah Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh sebanyak 77 korban yang prosesnya saat ini masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Aceh. Prinsip kerja KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran adalah berdasar pada sifat kesukarelaan semua pihak untuk memberikan pernyataannya melalui KKR Aceh.

Sementara itu, upaya untuk melakukan rekonsiliasi korban dengan pelaku yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM, sedang dalam proses merumuskan konsep yang komprehensif untuk mencari kearifan lokal yang relevan dalam rangka melakukan rekonsiliasi.

“Dalam regulasi internal KKR Aceh, rekonsiliasi ini nantinya akan diselenggarakan dengan berbasis pada kearifan lokal Aceh,” ujarnya.

Terkait hal itu, dalam rangka refleksi 14 tahun perdamaian Aceh, KKR Aceh merekomendasikan empat hal penting, yaitu agar Presiden RI segera memperkuat kelembagaan KKR Aceh melalui Peraturan Presiden (Perpres) agar KKR dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal di sisa periode 2016 – 2021.

“Kami juga meminta  Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan Pemerintah RI untuk meningkatkan dukungan penuh kepada KKR Aceh untuk menjalankan mandat pengungkapan kebenaran. Selama ini sudah terjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat melalui Dirjen HAM, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko-polhukam,” kata Afridal Darmi.

Bukan hanya itu, Pemerintah Aceh juga diharapkan segera menjalankan atau merealisasikan reparasi atau pemulihan yang mendesak sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh KKR Aceh. Dalam dokumen rekomendasi tersebut berisikan identitas lengkap korban, peristiwa yang dialami, dampak yang diderita hingga kini.

“Pemerintah Aceh dan DPR Aceh ke depan harus menggunakan perspektif penyusunan legislasi dan anggaran berbasis kebutuhan korban pelanggaran HAM sebagaimana rekomendasi yang telah disampaikan oleh KKR Aceh. Hal ini penting, mengingat masih banyak korban yang belum memperoleh pemenuhan hak atas pemulihan,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK