MoU Helsinki & Saling Curiga Aceh -Jakarta

Ikhwan Rahmatika Latif.

Oleh Ikhwan Rahmatika Latif*

Kesepakatan mengakhiri konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah tertuang dan tertandatangani dalam Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia. Turunan dari konsensus tersebut telah melahirkan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Proses panjang untuk berdamai yang dilalui oleh kedua belah pihak yang berseteru ini tidak terasa sudah menginjak usia 14 tahun (15 Agustus 2005-15 Agustus 2019), sebuah usia yang cukup matang untuk mewujudkan perdamaian dan merealisasikan semua kesepakatan yang dulunya telah disepakati bersama. Namun fakta dalam pelaksanaan butir-butir kesepakatan tersebut masih ada yang tidak sepakat dan saling curiga mencurigai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh.

MoU Helsinki telah mengamanahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan beberapa kewenangan yang luas pada penyelenggaraan pemerintahan bagi Aceh, kewenangan itu diberikan dalam bentuk Otonomi Khusus sebagai sebuah kompensasi karena telah menanggalkan ide merdeka untuk menjadi negara terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud meliputi; Aceh berkewenangan dalam semua sektor publik, kecuali bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne sebagai wujud dari keistimewaan dan kekhususan. Aceh akan menentukan nama Aceh dan gelar pejabat senior. Aceh memiliki qanun sebagai peraturan daerah (perda) yang akan menghiasi kebutuhan hukum Aceh. Aceh memiliki Lembaga Wali Nanggroe sebagai Lembaga Adat yang mewarnai jalannya penyelenggaran kepemerintahan Aceh.

Selanjutnya Aceh memiliki wewenang tersendiri dalam partispasi politik, dalam hal ini Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang ikut dalam kontestasi pemilu di tingkat kabupaten/kota dan tingkat Aceh. Dalam hal ekonomi, Aceh berhak memperoleh dana melalui pinjaman luar negeri dan akan menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan Bank Sentral Republik Indonesia. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan internal yang resmi dan juga berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta manarik investasi dan wisatawan asing langsung ke Aceh.

Aceh memiliki kewenangan atas Sumber Daya Alam (SDA) yang hidup di wilayah teritorial Aceh. Aceh pun berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya. Semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh akan dikelola oleh Pemerintah Aceh. Aceh juga dapat menikmati perdagangan bebas pada semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.

Kemudian Aceh akan bisa menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara. Dan terakhir pada hal ekonomi ini bahwa Pemerintah Republik Indonesia menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.

Lain halnya pada bidang peraturan perundang-undangan, di mana Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum sebagaimana tercantum dalam Konvenan Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian di Aceh akan dibentuk suatu sistem peradilan yang independen dan tidak memihak, termasuk pengadilan tinggi dalam sistem peradilan Republik Indonesia. Lalu pada pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi serta pada penerimaan dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan Kepala Pemerintah Aceh sesuai dengan standar nasional.

Terakhir pada bidang ini telah disepakati juga bahwa semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh. Semua kewenangan yang dipaparkan di atas tertulis rapi dalam naskah MoU Helsinki yang menjadi pegangan kedua belah pihak yang pernah bertikai itu.

Resolusi Konflik atau Pemicu Konflik Baru

Menurut Holsti (1995) ada tiga cara yang dikenal untuk menyelesaikan konflik, yaitu pertama melalui negosiasi baik itu bilateral maupun multilateral. Kedua mediasi oleh pihak ketiga dan terakhir keputusan hukum atau ajudikasi (adjudication) oleh lembaga independen. Berkaca dari yang dikemukan oleh Holsti, cara resolusi konflik yang ditempuh antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia adalah dilakukannya mediasi oleh pihak ketiga, dalam kasus ini Crisis Mangement Initiative (CMI), yang dipimpin oleh Mr. Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia.

MoU Helsinki adalah buah dari resolusi konflik dari Pemerintah Indonesia untuk Aceh, namun diusianya yang telah menginjak pada tahun ke 14 itu, apakah benar MoU Helsinki sudah menjadi resolusi konflik yang tepat untuk Aceh?

Mari kita lihat bagaimana nasib dari MoU Helsinki ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menjalankan dan melobi turunan dari kesepakatan (UUPA) masih menuai hambatan dan rintangan. Hal itu dikarenakan banyaknya kebijakan Pusat tidak mampu bersinergi dengan UUPA. Semisal pada kasus Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Namun setelah Qanun ini disahkan oleh DPRA, pemerintah pusat menolaknya dengan berbagai alasan termasuk didalihkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah, sehingga selalu berakhir pada cooling down yang ber-episode. Bahkan seminggu yang lalu heboh dengan beredarnya surat Kemendagri tertanggal 26 Juli 2016, yang berisi tentang pembatalan Qanun secara sepihak tentang bendera Aceh oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo. Akibat sikap itu menyebabkan Qanun tersebut tidak dapat dilaksanakan hingga saat ini dan timbul reaksi untuk melawan Mendagri oleh politisi dan elit Aceh.

Berkaca pada Qanun Aceh No.8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, kemunculan qanun ini yang merupakan turunan dari MoU pun tak luput dari penolakan dan koreksi dari Pemerintah pusat serta gelombang protes juga datang dari rakyat Aceh yang mendiami di wilayah tengah dan barat selatan yang merasa terdeskriminasi dengan Qanun tersebut. Belum lagi dulunya polemik pengangkatan Badan Regitrasi Kependudukan Aceh, antara UUPA pasal 110 dan 111 dengan Pasal 83A UU No.24 tahun 2013 yang terjadi tarik menarik kewenangan antara Pusat dan Pemerintah Aceh. Masih banyak persoalan lain baik yang terkandung dalam MoU Helsinki maupun yang tertuang dalam UUPA yang masih belum diselesaikan. Dari permasalahan ini, political will dari Pemerintah Pusat untuk Aceh masih terus dipertanyakan, agar MoU Helsinki dan UUPA ini tidak menjadi momok pemicu konflik baru antara pusat dan Aceh.

Harapan bersama

14 tahun bukanlah waktu yang singkat, sudah sepatutnya persoalan MoU Helsinki dan UUPA itu menemui titik temu dan tidak lagi diributkan antara Aceh dan Pusat. Kalau hal itu belum juga selesai, maka tercapainya MoU Helsinki yang menjadi dasar terbentuknya UUPA bukanlah jaminan akan kebersinambungannya perdamaian di Aceh pada masa yang akan datang. Meski konflik sudah bersepakat untuk diakhiri, bukan berarti konflik akan hilang begitu saja. Ketidakpuasan antara kedua belah pihak akan menjadi pemicu konflik baru, apalagi isu referendum kembali mencuat dan mengemparkan sampai ke Nasional yang digagas oleh mantan Panglima GAM beberapa waktu lalu dengan alasan lambannya turunan MoU Helsinki diselesaikan oleh pusat. Walaupun pada akhirnya Mualem (mantan Panglima GAM) sendiri mengklarifikasi idenya tersebut.

Dengan demikian semoga Pemerintah Pusat menjalankan amanah yang sudah disepakati bersama dengan Aceh, dan tidak harus menaruh curiga satu sama lain. Sehingga resolusi konflik yang diberikan Pusat benar-benar menjadi resolusi bukan menjadi pemicu konflik baru di Aceh. Dikarenakan luka yang Aceh alami masih belum terlalu kering.

*)Alumni UIN Ar-Raniry, Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

KOMENTAR FACEBOOK