Oleh Muhajir Juli
Di penghujung jabatan sebagai anggota Parlemen Aceh, Azhari Cage kembali dibicarakan. Bukan karena statemennya yang kerap meletup-letup. Tapi karena satu hal: Ia dipukuli oleh beberapa polisi yang bertugas mengawal demo mahasiswa di depan DPRA.
Mahasiswa memaksa mengibarkan bendera Bintang Bulan di tiang tinggi yang sampai sekarang masih kosong. Di sebelah tiang yang tiap hari dikibarkan merah putih. Tiang itu dibangun dengan APBA, setelah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh.
15 Agustus 2019, setidaknya menjadi catatan penting. Belasan mahasiswa digebuk. Satu orang anggota DPRA juga kena gebuk. Mahasiswa digebuk karena memaksa menaikkan bendera yang dilarang berkibar oleh Pemerintah Pusat. Azhari digebuk–menurut pengakuannya– karena salah seorang mahasiswa yang kena gebuk berlindung di balik badannya.
Mahasiswa yang digebuk kemudian ditangkapi. Mereka digelandang ke kantor polisi. Setelah belasan orang bergerak melakukan advokasi, para calon intelektual itu dibebaskan. Cage tidak ditangkap. tapi kemudian melapor ke Propam Polda Aceh. bagaimana kelanjutannya? masih belum jelas. Kapolda belum angkat bicara.
Walau berlakap Cage, di tengah amukan para bhayangkara, Azhari menjadi bulan-bulanan. Ia bertubi-tubi–dari tayangan video– mendapatkan pukulan dan tendangan. Sejumlah polisi lain memberikan perlindungan. Azhari tak berdaya.
Saya sering menonton Geographic Channel, ketika seekor singa dibuat tak berdaya di depan puluhan banteng yang mengamuk. Walau kiasan demikian tak elok pula disematkan untuk peristiwa itu, tapi minda saya menyeret ingatan ke sana. Ke Taman Nasional Serengeti.
Pemukulan terhadap anggota parlemen, oleh polisi, bukan sesuatu yang lazim. Juga kehadiran anggota parlemen di tengah aksi yang chaos, juga bukan sesuatu yang lazim. Biasanya, urusan chaos menjadi urusan peserta demo dengan polisi. Pihak yang didemo memiliki mekanisme tersendiri dalam menghadapi pendemo.
Tapi, yang terjadi pada 15 Agustus 2019 di depan gedung DPRA, merupakan sesuatu yang tidak lazim. Di luar kebiasaan anggota Parlemen Aceh.
Bintang Bulan memang masih menjadi momok. Walau beberapa anggota Parlemen Aceh dari Fraksi Partai Aceh, mengatakan bila bendera itu sudah sah, tapi di tempat-tempat resmi, bendera itu tidak berkibar. Bahkan di rumah-rumah dinas anggota DPRA juga tidak berkibar. Semua seperti ketakutan untuk mengibarkan bendera yang sejatinya sudah dipagar besi dengan PP 77 Tahun 2007.
Hanya setiap jelang 15 Agustus, bendera itu menjadi polemik. Dipaksa kibarkan oleh mahasiswa, serta pernah pula berkibar di tempat-tempat sepi, yang tidak jelas siapa pengibarnya.
Pun demikian, di penghujung kariernya sebagai anggota DPRA, Cage telah meninggalkan satu pesan penting. Bahwa MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006, masih belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh Pemerintah Pusat dalam menyusun kebijakan terkait dengan Aceh.
Akankah aksi “martir” Azhari Cage akan disambut oleh rekan-rekannya di GAM dan kelompok sipil Aceh? Misalnya membuat sebuah rumah politik bersama, untuk menjadi bergaining position dengan Pemerintah Pusat. Atau semua tugas ini diberikan mandat kepada anggota DPR RI, yang selama ini dianggap sebagai wakilnya Aceh di Pusat. Tapi, bukankah mereka telah lama mati suri untuk membela kewenangan Aceh?
Penulis adalah CEO aceHTrend.
