Polisi Sudah Periksa Sembilan Saksi terkait Insiden Pemukulan Cage

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Insiden pemukulan terhadap anggota DPRA, Azhari Cage, oleh oknum polisi saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polda Aceh. Sembilan saksi setidaknya telah diperiksa. Tim Polda Aceh juga sedang mendalami siapa aktor intelektual yang memprovokasi untuk menurunkan bendera Merah Putih di DPRA saat aksi pada Kamis (15/8/2019).

“Perkembangan kasus aksi yang terjadi di DPRA, dimana saat aksi tersebut sempat terjadi sedikit kericuhan, saat aksi terjadi dari para pendemo ini memaksa untuk menurunkan bendera Merah Putih, kemudian dihalau oleh petugas yang malakukan pengamanan,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Ery Apriono dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolda Aceh, Minggu siang (18/8/2019).

Ia menambahkan, akhirnya pihak keamanan dengan para pendemo terjadi sedikit kericuhan, terjadi pembubaran secara paksa, karena dalam aksi tersebut tidak memiliki STTP (surat tanda terima pemberitahuan) dari Polresta Banda Aceh, tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

“Karena sempat terjadi kericuhan sehingga petugas memaksa untuk membubarkan paksa, mereka ingin memaksa menurunkan bendera Merah Putih yang ada di kantor DPRA dan ingin menaikkan bendera Bulan Bintang,” jelasnya.

Menurutnya, perlu diketahui bahwa pengibaran bendera Merah Putih itu hukumnya wajib, baik di kantor DPRA ataupun lembaga pemerintahan negara menurut UUD 1945 Pasal 35 dikuatkan dengan UU No 24 tahun 2009, dan PP No 40 tahun 1958 tentang Bendera dan Bangsa.

“Bendera Bulan Bintang pernah digunakan oleh kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI, dan bendera itu adalah bendera separatis, yang disebutkan secara eksplisit dan inplisit dalam PP No 77 tahun 2007, dan Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang telah dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam surat no 188.342723SC tanggal 26 Juli 2016, yang ditujukan kepada Presiden,” katanya.

Kemudian, tindakan menurunkan bendera Merah Putih dengan mengibarkan bendera separatis yaitu Bulan Bintang dinilai sebagai penghinaan terhadap bendera Republik Indonesia, jadi melecehkan harga diri bangsa, maka Polda Aceh sebagai alat negara dapat melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap para pelaku.

“Dalam menangani unjuk rasa mahasiswa di DPRA, polisi masih melakukan secara persuasif dengan membubarkan paksa aksi para mahasiswa,” sebutnya.

Kemudian, sambung Ery, Polda Aceh juga turut prihatin terhadap tindakan di luar kendali yang terjadi dalam unjuk rasa tersebut, yaitu ada terdapat unsur emosional dari petugas di lapangan, sehingga sempat terjadi reaksi dan aksi yang menyebabkan terpukulnya salah seorang anggota dewan, yaitu Azhari Cage sebagai Ketua Komisi I DPRA.

“Azhari telah membuat laporan polisi, laporan itu sudah kita terima, kemudian sudah kita lakukan pemeriksaan pada saat itu, si pelapor sendiri selaku korban sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kita lakukan interogasi dan juga sembilan saksi baik dari anggota sendiri dan saksi lain juga sudah dilakukan interogasi terhadap permasalahan ini,” katanya.

Jadi, tambahnya, penyelidikan tentang masalah pengusutan secara komprehensif secara menyeluruh tentang dugaan adanya petugas yang melakukan pemukulan, apabila terbukti, maka pimpinan Polda Aceh akan melakukan tindakan-tindakan sesuai aturan yang berlaku.

“Polda Aceh juga akan mengusut secara tuntas sesuai ketentuan yang berlaku, terhadap oknum anggota DPRA atau mungkin pendemo, dari LSM atau dari mahasiswa, apabila terbukti melakukan tindakan provokasi atau pengasutan, atau yang menjadi aktor intelektual dalam melakukan unjuk rasa untuk menaikkan bendera Bulan Bintang, dan menurunkan bendera Merah Putih,” katanya.

Dalam hal ini kata dia, Polda Aceh telah melakukan upaya hukum terhadap pelaporan kasus pemukulan anggota DPRA, kemudian Polda Aceh juga tidak akan menutup-nutupi apabila ada oknum dari anggota Polda Aceh yang melakukan tindakan di luar hukum pada saat pengamanan kegiatan unjuk rasa tersebut.

Menurutnya, hingga saat ini kasus tersebut masih dalam lidik, baik dari pelaporan Ketua Komisi I DPRA, sedang dilakukan penyelidikan oleh Ditkrimum Polda Aceh.

“Dan terhadap anggota Polda Aceh yang melakukan pemukulan, sudah kita lakukan lidik oleh Paminal Polda Aceh, untuk melihat apakah melakukan atau tidak, proses ini semuanya masih berjalan, dalam proses pendalaman,” katanya.

Ditanya soal bantahan Kapolresta Banda Aceh tentang tidak ada pemukulan yang dilakukan petugas, sementara di dalam video yang beredar jelas ada keterlibatan oknum anggota polisi, Ery mengatakan itu masih dalam proses lidik yang akan dituangkan dalam berita acara, sehingga masih menunggu proses.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK