Sejarah Aceh seabad terakhir adalah sejarah kekerasan. Katakanlah hal ini bermula sejak tahun 1873 hingga 1942, ketika Belanda menginvasi, menduduki, dan mengeksploitasi tanah Aceh untuk kepentingannya. Upaya ini mendapat perlawanan dari Kerajaan Aceh dan masyarakatnya, seperti pembunuhan bersifat sporadis oleh kelompok-kelompok ultra-radikal yang dikenal dengan sebutan ‘Aceh pungo.’ Kemudian niat baik mengundang Jepang ke Aceh (1942) ternyata juga melahirkan kekerasan kembali. Masyarakat dipaksa untuk bekerja membangun infrastruktur Jepang demi menghadapi Perang Dunia Kedua. Dari isi “krong padee” yang dikuras demi kebutuhan logistik perang hingga disuruh untuk membungkuk di hadapan matahari, sebuah hal yang dianggap syirik oleh masyarakat Aceh yang notabene ‘strong believers of Islam‘.
Setelah Jepang angkat kaki di tahun 1945, aura kekerasan kembali bersemi. Kali ini meletusnya gesekan antara kaum ulama dan kaum uleebalang. Dipicu oleh konflik kekerasan antara pengikut Tgk. M. Daud Beureueh atau dikenal dengan sebutan Abu Beureueh (kaum ulama) dan Teuku Daud Cumbok (kaum uleebalang) di Lameulo (sekarang Kota Bakti) pada pengujung tahun 1945, konflik ini melahirkan revolusi sosial yang digerakkan oleh Amir Husein Al-Mujahid dari kawasan Aceh Timur hingga ke Aceh Besar. Alhasil, ratusan uleebalang dan keluarganya menjadi korban kekerasan masa itu.
Tak sampai sewindu, konflik kekerasan kembali membuncah di nanggroe endatu. Berawal dari kekecewaan dengan sikap Jakarta yang “mengkhianati janji-janji” atas keistimewaan Aceh, Abu Beureueh dan pengikutnya memberontak pada tahun 1953. Infrastruktur militer pemerintah yang telah terbangun saat itu digunakan untuk memukul mundur para pemberontak yang (awalnya) mengafiliasikan dirinya sebagai bagian daripada Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan revolusioner ini akhirnya berangsur melemah. Bermula pada Ikrar Lamteh (1957) yang memecah kekuatan gerakan menjadi dua kubu, dan akhirnya memaksa Abu Beureueh ‘turun gunung’ di tahun 1962.
Tak sampai lima tahun, kekerasan kembali datang. Program pembasmian Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya yang dipelopori oleh TNI (saat itu ABRI) juga sampai ke Aceh. Menurut Melvin (2015), di Aceh saja terdapat sekitar 10.000 anggota PKI dan simpatisannya (1965-1966) – baik itu yang terbukti maupun yang dituduh–dibunuh secara masif dan sistematis, baik dilakukan oleh militer atau sipil yang berafiliasi dengan militer. Besarnya angka ini juga memiliki relasi dengan kondisi sosial masyarakat Aceh yang tidak simpati dengan ideologi komunis serta pandangan politiknya terhadap penyelesaian konflik antara pemerintah dan DI/TII sebelumnya.
Tak berhenti sampai di situ, tahun 1976 menjadi titik penting lahirnya periode kekerasan selanjutnya yang berlangsung hingga 2005. Meskipun tidak selalunya fase kekerasan berlaku (Fase pertama: 1976-1981; Fase kedua: 1989-2005), namun konflik kali ini memiliki pengaruh besar mengkristalkan “budaya kekerasan” dalam alam pemikiran masyarakat Aceh. Dalam konteks penghentian kekerasan, tuahnya pula tsunami datang di akhir Desember 2004. Bencana ini mengikis idealisme para pihak berkonflik, kemudian melahirkan perundingan dan berujung pada kesepakatan untuk mentransfomasikan budaya kekerasan kepada budaya damai pada 15 Agustus 2005 (Baca MoU Helsinki).
Catatan
Dari cuplikan sejarah “kekerasan” Aceh seabad terakhir setidaknya terdapat satu kali konflik horizontal inter-state, satu kali kekerasan inter-state bersifat vertikal, satu kali konflik horizontal intra-state, dua kali konflik vertical intra-state, dan satu kali kekerasan intra-state bersifat genosida). Praktis sejauh ini, 14 tahun setelah MoU Helsinki (2005-2019) adalah masa jeda damai paling lama yang dilalui oleh ‘nanggroe teulebeh ateuh rueng donya’ (baca: Aceh) sejak seabad terakhir. Angka ini cukup positif, mengingat catatan Suhrke & Samset (2007) menunjukkan bahwa 25 persen kawasan pascakonflik kembali bertikai dalam rentang waktu 10 tahun setelah berakhirnya kekerasan. Bahkan sebelumnya Collier et. al. (2003) beranggapan angka tersebut mencapai 50 persen sebelum tahun 2002.
Kemudian dibandingkan dengan (konflik kekerasan) sebelumnya, penyelesaiaan konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM mempunyai output legalitas yang jelas, political will yang lebih kuat, dan cakupan penerima manfaat atas peace dividend yang lebih luas. Sehingga periode transisi setelah kekerasan tampak lebih positif berbanding sebelumnya. Contohnya, tidak ada konsep pengungkapan kebenaran usai pendudukan Belanda, Jepang, revolusi sosial, dan pemberontakan DI/TII, sedangkan pascakonflik GAM dan RI poin tersebut dilegitimasikan meskipun dalam pelaksanaannya tidak mendapat dukungan dari pemerintah bahkan masyarakat sendiri.
Lantas, apa catatan menarik lainnya terkait transformasi konflik selama 14 tahun terakhir? Ada persoalan psikologis akibat budaya kekerasan (setidaknya seabad terakhir) yang begitu kentara mengonstruksikan alam bawah sadar masyarakat Aceh. Perlu diingat bahwa ‘budaya kekerasan’ (culture of violence) yang telah bertumpuk sekian lama, mengkristal menjadi nilai dan diwariskan ke anak cucu, tidak mudah ditransformasikan begitu saja menjadi ‘budaya damai’ (culture of peace) yang toleran, saling menghormati, dan menghargai. Singkatnya, warisan budaya kekerasan yang telah menghancurkan ‘modal sosial’ (Putnam, 1993) dalam masyarakat menjadi masalah tak tersentuh selama 14 tahun terakhir. Contoh mudahnya adalah masih tingginya perasaan curiga terhadap sesama (internal) bagi sebagian besar masyarakat yang diwariskan dari imajinasi masa konflik secara tak sadar. Perasaan ini seringkali bermuara pada sifat ku’eh (dengki) yang cukup merusak hubungan sosial yang ideal. Konstruksi keacehan sebagai bangsa berbagai identitas tampaknya perlu dipertanyakan kembali apabila merujuk pada konteks hari ini.
Dengan menilik lebih jauh, sesungguhnya persoalan psikologis ini berpotensi merusak perdamaian yang berpunca dari dalam alam pikiran orang Aceh sendiri. Teringat akan sebuah kesimpulan diskusi bersama seorang teman di pojok salah satu warung kopi, “Aceh sejatinya dipenuhi dengan konflik, beruntungnya saja beberapa konflik kecil itu ditutupi oleh konflik-konflik besar sejak invasi Belanda hingga GAM. Dan tidak tertutup kemungkinan konflik kecil itu akan menjadi besar suatu saat nanti.”
Dengan menghubungkan simpulan diskusi di atas, warisan budaya kekerasan boleh saja memberikan stimulus yang efektif atas kelahiran konflik kekerasan kembali suatu saat nanti. Toh, sejarah kekerasan di Aceh tidak hanya dapat dianggap sebagai kebetulan semata, melainkan ketika perdamaian tiba di titik jenuh (peace ripeness), konflik kekerasan akan muncul kapan pun dan dengan alasan apa pun. Naudzubillah!
Penulis adalah Publication Manager The Aceh Institute & Dosen FISIP UIN Ar-Raniry. Email: danylabay@gmail.com
Editor : Ihan Nurdin
