Tantangan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Aceh

Oleh Dyah Tari Nur’aini SST*

Untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara tentunya dibutuhkan input manusia yang berkualitas. Terutama dalam menghadapi perdagangan bebas di era globalisasi ini. Hanya manusia-manusia yang unggul yang dapat bersaing. Untuk mewujudkannya tentu tak mudah, yakni harus melalui upaya yang menyeluruh dari berbagai aspek baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup. Karena masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik tentunya akan lebih dibutuhkan dibandingkan mereka yang kekurangan gizi dan rendah dalam pendidikan.

Hingga kini ukuran yang dijadikan standar keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya nilai IPM merupakan hasil dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Pada era kepemimpinan Jokowi, peningkatan kualitas hidup manusia dilakukan melalui dua program yakni peningkatan kualitas pendidikan dengan program “Indonesia Pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera”.

Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Aceh memiliki pergerakan secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari IPM yang kian meningkat hingga tahun 2018. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Aceh mengalami kenaikan sebesar 4,1 poin dari 67,09 tahun 2010 menjadi 71,19 tahun 2018. Nilai IPM Aceh sejak tahun 2016 memasuki kategori IPM tinggi, sedangkan sebelumnya masih mencapai kategori sedang. Capaian tersebut mengindikasikan adanya kualitas manusia yang semakin membaik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun dalam rangka mencapai nilai ideal IPM yaitu 100, tentunya dibutuhkan pertumbuhan IPM yang tinggi. Untuk saat ini, baru satu Provinsi yakni DKI Jakarta yang memiliki nilai IPM dengan kategori sangat tinggi.

Jika dilihat secara dimensi, IPM terbagi menjadi beberapa indikator yakni Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta Pengeluaran Per Kapita. Di Provinsi Aceh, nilai UHH tahun 2018 adalah sebesar 69,64 tahun. Artinya untuk setiap bayi yang lahir di Aceh tahun 2018 berpeluang hidup hingga usia 69 tahun 7 bulan. Sayangnya, meskipun angka ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih di bawah angka nasional yang mencapai 71,20.

Dilihat dari angka HLS di Aceh, yakni pada tahun 2018 mencapai angka 14,27 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas di Aceh pada tahun 2018 berada pada tahun ketiga di jenjang perguruan tinggi. Sementara angka RLS Aceh tahun 2018 sebesar 9,09, artinya secara rata-rata penduduk Aceh yang berumur 25 tahun ke atas bersekolah selama 9,09 tahun atau sampai dengan kelas 1 SMA. Kedua angka tersebut lebih tinggi dibandingkan HLS dan RLS nasional yang masing-masing sebesar 12,91 dan 8,17 tahun. Hal ini tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan

Aspek terakhir yakni indikator pengeluaran per kapita yang menunjukan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Pengeluaran per kapita masyarakat Aceh pada tahun 2018 sebesar 9.186 juta Rupiah. Nilai tersebut masih lebih rendah dibanding pengeluaran per kapita nasional yang mencapai 10.664 juta rupiah.

Melihat aspek-aspek tersebut, beberapa hal yang harus ditingkatkan di Provinsi Aceh di antaranya adalah pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan serta menjamin kecukupan jumlah tenaga kesehatan hingga ke tingkat satuan daerah terkecil dan daerah terpencil. Hal ini guna meningkatkan standar kesehatan dan meningkatkan harapan hidup masyarakat. Selain itu, sarana pendukung pendidikan seperti jumlah sekolah dan tenaga pengajar juga harus ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. Sehingga dengan modal pendidikan yang tinggi yang berkualitas, bisa tercipta masyarakat yang unggul dan mampu bersaing baik dengan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.

Kemudian yang tidak kalah penting, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh secara merata dan berkelanjutan baik berupa tenaga kerja yang produktif maupun sektor perkerjaan dan pendapatan yang layak untuk semua. Dengan adanya peningkatan perekonomian, diharapkan akan meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang berimbas secara tidak langsung pada bertambahnya pengeluaran per kapita.

*)Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama BPS Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara.

KOMENTAR FACEBOOK