Kuasa Irwandi dari Balik Jeruji KPK

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersenyum usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/7). Irwandi Yusuf kembali diperiksa terkait penerimaan suap dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh tahun 2018.@merdeka.com

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Publik Aceh terkejut, pengurus Partai Nanggroe Aceh (PNA) juga kaget luar biasa. Tiba-tiba, dari balik jeruji besi, Ketua Umum PNA Irwandi Yusuf membuat keputusan kontroversial. Gubernur Aceh non aktif itu menetapkan Darwati A. Gani, sebagai Ketua Harian PNA. Serta menunjukkan Muharram Idris sebagai Sekretaris Jenderal partai.

Kepada awak media, Senin (19/8/2019) Darwati sempat buka suara, bila pengangkatan dirinya sebagai Ketua Harian PNA, merupakan hal biasa di dalam partai. Bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Sebagai kader ia menerima keputusan itu dan siap melaksanakannya.

Keputusan Irwandi yang sepihak, membuat sejumlah orang bereaksi. Muhmmad Rizal Fahlevi Kirani, salah seorang petinggi di DPP PNA, mengatakan pengangkatan Darwati serta sejumlah orang lainnya, serta pemberhentian Samsul Bahri bin Amiren (Tiyong) dari Ketua Harian dan Miswar Fuady dari kursi Sekjend, bertentangan dengan AD/ART PNA.

Khusus perihal pengangkatan Muharram Idris, menurut Fahlevi, dengan jelas bertentangan dengan aturan partai. Karena yang bersangkutan adalah orang luar.

Tanggapan Muharram

Teungku Muharram Idris, Selasa (20/8/2019) kepada aceHTrend mengatakan dia sudah menerima SK yang diterbitkan oleh Ketua Umum DPP PNA. Dia pun menepis kabar bila dirinya bukan bagian dari PNA.

Menurut Muharram, pengangkatan dirinya sebagai Sekjend PNA tidak melanggar aturan. Karena sebelumnya dia hanya dinonaktifkan dari posisi sekjend.

Selain itu Muharram juga bagian dari pencetus dan pendiri PNA. “Saya ikut mencetuskan dan ikut pula mendirikan PNA. Selain itu, dulu saya hanya dinonaktifkan dari jabatan sekjend. Bukan dipecat dan saya adalah bagian dari PNA,” terang Muharram.

Pada kesempatan itu Muharram juga menjelaskan, yang sedang terjadi di tubuh DPP PNA hanyalah penggantian posisi. Tidak ada pemberhentian kepada siapapun. “Hanya penggantian posisi saja. Semuanya masih di dalam PNA,” terangnya.

Posisi Wakil Gubernur

Menurut sejumlah sumber, pergantian pucuk pimpinan DPP PNA erat kaitannya dengan posisi Wakil Gubernur Aceh yang lowong semenjak Irwandi Yusuf ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Walau Irwandi masih melakukan upaya hukum melawan KPK, tapi banyak pihak menilai bila Irwandi tidak berpeluang bebas dari jeratan hukum. Mau tak mau ia harus melepas jabatan Gubernur Aceh yang disandangnya setelah memenangkan Pilkada Aceh 2017.

Sejumlah pihak di kalangan internal PNA disebut-sebut sebagai pengganti Nova Iriansyah. Termasuk di antaranya Tiyong dan Darwati. Apakah penunjukkan Darwati dan pemberhentian Tiyong bagian dari strategi Irwandi untuk memuluskan salah satu di antara mereka menuju kursi Aceh dua? Entahlah.

Hingga saat ini, aceHTrend belum berhasil meminta tanggapan dari Tiyong dan Miswar Fuadi. Nomor telepon mereka tidak bisa dihubungi. Darwati sendiri, berkali-kali dihubungi untuk dimintai penjelasan lebih lanjut, tak kunjung menjawab telepon. Seorang kerabatnya mengatakan, untuk mengkonfirmasi lebih lanjut, sebaiknya menemui Darwati di kediamannya. []

Disclaimer: Berita ini sudah mengalami revisi sebanyak dua kali.

KOMENTAR FACEBOOK