ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menyampaikan penjelasan terkait pendapat, usul, saran Badan Anggaran dan Komisi-komisi dewan terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBK Banda Aceh tahun 2019. Hal itu disampaikan Aminullah dalam rapat paripurna dewan di Banda Aceh, Senin (19/8/2019).
Dalam penjelasannya Aminullah merespons satu per satu dari pendapat komisi dewan di antaranya terkait usul dan saran Komisi A mengenai kinerja Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.
Menurut Aminullah, memang perlu adanya prasarana dan sarana yang baik seperti tempat penyimpanan barang sitaan dan penambahan personel, serta biaya operasional dalam menjalankan tugas serta mengaktifkan perangkat desa dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan di masing-masing gampong.
“Perlu kami sampaikan ini akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Aminullah Usman.
Sementara terkait permasalahan PDAM yang disampaikan Komisi B, Aminullah menyampaikan persoalan itu akan dapat segera diselesaikan pada akhir tahun 2019 ini, sehingga tidak terjadi lagi gejolak di tengah-tengah masyarakat seperti yang terjadi di Gampong Cot Lamkuweuh baru-baru ini.
Hal ini akan menjadi perhatian yang serius untuk ditindaklanjuti, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara optimal.
“Dan akan kami instruksikan kepada SKPK terkait yang bersinggungan dengan penanganan air bersih untuk lebih meningkatkan koordinasi bersama agar dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan,” kata Aminullah.
Mengenai usul dan saran Komisi C DPRK Banda Aceh terhadap masih banyaknya jalan-jalan di Kota Banda Aceh yang mengalami kerusakan atau berlubang.
Aminullah menyampaikan, dirinya akan menginstruksikan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dilakukan pemeliharaan atau perbaikan pada jalan-jalan yang berlubang di Kota Banda Aceh. Dengan begitu mobilitas lalu lintas kendaraan masyarakat berjalan lancar aman dan nyaman.
Sementara terkait usul saran Komisi D masih adanya perbedaan mutu dan kualitas antarsekolah yaitu di mana guru-guru yang berkualitas baik, banyak menumpuk di sekolah-sekolah favorit.
Aminullah menjelaskan bahwa untuk pemerataan mutu dan kualitas antarsekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem Zonasi untuk Pemerataan Input Siswa Baru dengan meniadakan tes masuk sekolah.
Selanjutnya kata dia untuk anggaran dana penunjang pendidikan, pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menyusun formula keadilan dengan tujuan meningkatkan anggaran bagi sekolah kecil.
“Mengenai peningkatan kualitas program pendidikan diniyah di sekolah, pada prinsipnya kami setuju dan sependapat dan selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tutur Aminullah di hadapan anggota DPRK Banda Aceh.[]
Editor : Ihan Nurdin
