Irwandi Yusuf dan Balada Partai Tanpa Demokrasi

Irwandi Yusuf bersama Isterinya Darwati A Gani (Foto: Instagram Darwati A Gani)

SENIN sore (19/8/2019) publik Aceh terkejut, dari balik jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) Irwandi Yusuf, menerbitkan dua Surat Keputusan. Mengangkat Darwati A. Gani sebagai Ketua Harian DPP PNA, serta mengangkat kembali Muharram Idris sebagai Sekretaris Jenderal PNA. Surat itu dibuat oleh Irwandi Yusuf sejak 5 Agustus lalu.

Terbitnya SK penunjukkan Darwati A. Gani sebagai Ketua Harian, mengejutkan banyak pihak, khususnya di internal PNA. Keterkejutan itu wajar saja, karena Darwati adalah istri Irwandi Yusuf. Menurut sejumlah kalangan, Teungku Agam sedang melakukan tindakan nepotisme, yang membuat citra PNA sebagai partai kader tercoreng.

Tapi penunjukan Darwati sebagai Ketua Harian DPP PNA, bukanlah lelaku politik yang tabu di dalam politik Indonesia. Sejumlah partai besar di tanah air telah terlebih dahulu mempraktikkan politik “keluarga”. Sebut saja PDI-Perjuangan, Partai Demokrat, NasDem, dan Gerindra.

Di PDI-P, sejak didirikan, sosok Megawati Soekarnoputri tidak pernah lekang dari jabatan ketua umum. Pada periode 2019-2024, Mega juga masih menempatkan kedua anaknya sebagai pengurus sentral di DPP, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Di Demokrat, selain SBY yang tak tergantikan,kedua putranya Edhie Baskoro dan Agus Harimurti menduduki jabatan penting di partai. Bahkan, Agus kini dipercayakan sebagai utusan partai pada hal-hal penting dalam urusan politik. Hal yang sama juga terjadi di NasDem yang mulai mengorbitkan Prananda Paloh dan Gerindra yang tak kunjung lekang dari Letjend (Purn) Prabowo Subianto.

***
Benarkah Irwandi sedang memainkan politik dinasti di PNA? Benarkah Irwandi sedang merencanakan sesuatu yang besar, demi menjaga beberapa kepentingan politiknya, termasuk posisi Wakil Gubernur Aceh?

Jauh sebelum terbitnya surat penunjukkan Darwati A. Gani sebagai Ketua Harian DPP PNA dan Muharram sebagai Sekjend DPP PNA, telah ada konflik serius antara Irwandi Yusuf dengan Ketua Harian DPP PNA yang “demisioner” Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong.

Sebelum Irwandi Yusuf ditangkap KPK pada Selasa (3/7/2018) Tiyong sudah dua kali mengundurkan diri dari jabatan ketua harian. Masing-masing 30 Agustus 2017 dan 25 Juni 2018. Pada kali pertama mengundurkan diri, Tiyong mengajukan alasan jabatannya sebagai Ketua DPW PNA Bireuen, tak memungkinkan dirinya menjabat Ketua Harian DPP PNA. Kali kedua, ia mundur dengan alasan maju sebagai bakal calon anggota DPRA dapil 3.

Banyak yang menilai bila itu hanya dalih saja, karena selama beberapa bulan sebelumnya hingga saat mengundurkan diri, Tiyong dan Irwandi terlibat perang di Facebook. Mereka saling menyindir di media sosial. Bahkan dari kalimat-kalimat yang dilontarkan, mereka tidak sedang dalam “propaganda politik”, tapi memang memiliki sentimen yang tidak bisa dianggap kecil. Termasuk dakwa-dakwi dugaan soal bagi-bagi paket-paket di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Aceh.

Perihal pengunduran diri untuk kedua kalinya itu, Irwandi sudah memberikan restu. Belum pun itu diproses, Irwandi ditangkap KPK. Tidak berselang lama, Tiyong kembali melakukan manuver. Kali ini, di FB dia menulis: Menunggu proses PAW DPRA, dri Partai Nanggroe Aceh,, semoga yang di ganti lebih baik dari saya.

Tidak lama setelah penangkapan Irwandi, DPP PNA menggelar konferensi pers. Mereka menyatakan bahwa Tiyong diminta kembali menjabat Ketua Harian PNA. Pada Jumat (6/7/2018) dia mengatakan bersedia kembali menjabat sebagai ketua harian, dan akan melakukan konsolidasi internal.

Tentang “klaim” dirinya akan di PAW, tidak terbukti sampai Tiyong terpilih kembali sebagai anggota DPRA pemilu 2019.

***
“Pulangnya” Muharram ke PNA tentu sesuatu yang menarik. Mantan kombatan GAM Aceh Rayeuk yang ikut mendirikan PNA, pernah dipecat oleh Irwandi. Bahkan melalui perubahan SK oleh Kemenkumham, namanya hilang dari susunan Pengurus Pusat DPP PNA periode 2016-2018. Muharram sempat menggugat Kepala Kantor Kemenkumham Aceh Gunarso ke PTUN. Karena ia dianggap bertanggung jawab terhadap terbitnya SK: W1-4771.AH.11.01 Tahun 2016. Tapi Muharram kalah. Dia terdepak dari rumah yang ikut dia dirikan.

Kepada media, Irwandi Yusuf pada Senin (20/6/2016) mengatakan bahwa dirinya telah memecat Muharram Idris.

“Muharram bukan mengundurkan diri, tapi dipecat. Pemecatan itu sudah melalui mekanisme partai dan diputuskan di dalam rapim. Saya tidak hadir pada saat rapat itu,” kata Irwandi.

Tapi, pada Selasa (20/8/2019) kepada aceHTrend, Muharram mengatakan bila ia tidak pernah dipecat dari partai. Ia hanya dinonaktifkan dari jabatan Sekjend DPP PNA. Hal itu menjawab Muhammad Falefi Kirani, seorang pengurus DPP PNA yang mempertanyakan pemberian jabatan Sekjend kepada Muharram Idris, menggantikan Miswar Fuadi.

***
Setidaknya ada dua isu besar pasca ditangkapnya Irwandi Yusuf oleh KPK. Pertama, desakan sejumlah pihak di internal PNA agar partai itu segera melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencopot Irwandi Yusuf dari jabatan Ketua Umum PNA. Dengan citra IY sebagai pelaku korupsi, dinilai oleh sejumlah pihak, akan menyulitkan PNA di pemilu akan datang.

Kedua, perihal posisi Wakil Gubernur Aceh yang berpeluang lowong, bila Irwandi dinyatakan berhalangan tetap. Selama ini sejumlah nama di internal PNA digadang-gadang akan menggantikan posisi Nova Iriansyah. Termasuk di dalamnya ada nama Darwati A. Gani dan Zaini Yusuf.

Munculnya kedua nama tersebut, disinyalir dilawan oleh sejumlah pihak yang juga berminat pada jabatan Wakil Gubernur Aceh. Penolakan itu membuat Irwandi tersinggung. Ia pun segera melakukan “pembenahan” di internal dengan cara mencabut “paku besar”.

Benarkah penggantian tersebut adalah upaya Irwandi untuk menjaga penjaga garis kepentingan, sekaligus menjaga “komando kesetiaan”? Hanya waktu yang akan mampu menjawab. Dengan dipulihkannya kembali jabatan Sekjend PNA, apakah Muharram telah membuktikan bila di “masa lalu” Irwandi telah salah memecat orang? []

KOMENTAR FACEBOOK