ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Qanun (Raqan) Kota Banda Aceh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pengusaha pengembang perumahan dan konstruksi. Rapat berlangsung di Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Selasa sore (20/8/2019).
RDPU tersebut diselenggarakan untuk mendengar berbagai masukan dan saran publik, baik masyarakat umum, pengusaha, dan stakeholder lainnya terhadap raqan tersebut yang sedang dibahas oleh Komisi C DPRK Banda Aceh.
Katua Komisi C Mahyiddin menyampaikan, Raqan IMB merupakan bagian dari tata ruang wilayah yang melakukan pengendalian melalui proses perizinan IMB sesuai dengan tata ruang. Agar tata ruang kota digunakan semaksimal mungkin untuk kenyamanan bersama.
“Sasaran dari qanun IMB ini bukan hanya mengatur tentang retribusi semata, melainkan juga mengatur agar pembangunan di Banda Aceh ini tertib, rapi, tidak semraut,” kata Mahyiddin usai rapat.
Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi C Zulfikar. Menurutnya isi qanun ini nantinya tidak murni semuanya baru meskipun telah mencabut qanun yang lama.
Menurutnya ada dua alasan mendasar lahirnya qanun ini, pertama karena perintah Undang-Undang 28 Tahun 2010 dan juga munculnya Permen PUPR terkait izin mendirikan bangunan.
Draft raqan tersebut masih membutuhkan masukan dan pemikiran masyarakat untuk melengkapi sebelum dilakukan pengesahan.
“Menurut kami dari legislatif dan eksekutif draf ini sudah memadai, namun untuk menyempurnakan maka dalam kesempatan ini membuka ruang kepada pelaku pengembang usaha perumahan dan asosiasi untuk memberikan masukan,” kata Zulfikar.
Sementara itu, Zulkifli Abdy juga menambahkan bila Raqan IMB ini tidak hanya mengatur retribusi dan PAD, tapi juga bicara tentang kelayakan teknis dari bangunan itu sendiri, baik itu menyangkut sempadan, jarak bangunan terdepan dengan jalan. Kemudian masalah konstruksi struktur bangunan, layak atau tidak untuk mendirikan bangunan.
Selain melakukan public hearing dengan pengembang usaha konstruksi, Komisi C juga mengadakan RDPU dengan para geuchik dan tokoh masyarakat lainya di Aula Balai Kota Banda Aceh.[]
Editor : Ihan Nurdin
