Sidang Lanjutan Pembatalan Eksekusi PT Kalista Saksi Fakta Beri Keterangan di Hadapan Hakim

ACEHTREND.COM, Meulaboh – Sidang gugatan sepuluh warga Puloe Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, terhadap Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) dan perusahaan perkebunan PT Kalista Alam serta tergugat intervensi yakni Yayasan HAKA kembali dilanjutkan. Sidang yang berlangsung pada selasa (20/8/2019) tersebut menghadirkan saksi fakta dari penggugat atau pelawan.

Dalam sidang tersebut, sempat bersitegang antara pengacara penggugat, Ibenk Syarifuddin Rani dengan Saipuddin Akbar dari KLHK, lantaran dinilai ada beberapa pertanyaan dari Saipuddin Akbar yang menjurus pada hal-hal yang dinilai oleh Ibenk tidak sesuai dengan etika persidangan.

Aksi adu mulut dalam ruang sidang tersebut, berhasil ditenangkan oleh majelis hakim, sehingga sidang dapat kembali dilanjutkan. Hadir pada sidang tersebut, pengacara penggugat, Ibenk Syarifuddin Gani dan Herman, sedangkan dari KLHK selaku tergugat satu Saipuddin Akbar, serta Bagus Wijayadi. Dari Tergugat dua atau PT Kalista Alam diwakili pengacaranya yakni Ayi Ramadani serta Rido, untuk tergugat intervensi dihadiri Nurl Ikhsan dan Fahmi Muhammad.

Adapun saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang tersebut Samsuar mantan geuchik Pulo Kruet 2006-2012, dan juga Muhammad Hatta. Di muka persidangan, Geuchik Samsuar, mengungkapkan jika gugatan yang dilayangkan oleh sepuluh warga Pulo Kruet, yakni Teungku Ilyas, Abdul Rafar, Atip PA, M.Amin, Siti Hawa, Saini, Darma Putra, Mariana dan Musliadi tersebut setelah memperoleh informasi jika lahan milik mereka akan dieksekusi oleh KLHK atas perkara gugatan yang dimenangkan oleh KLHK terhadap PT Kalista Alam dengan jumlah lahan mencapai 1,605 hektare dan dari luas tersebut.

Sebanyak 400 hektare merupakan milik warga Pulo Kruet, karena itu pula warga desa tersebut melakukan perlawanan, di Pengadilan Negeri Suka Makmue, dengan nomor gugatan 01/pdt-bth/2019/pnskm. Samsuar mengaku, jika ia mengetahui adanya upaya eksekusi lahan milik warga yang akan dilakukan KLHK awal Agustus lalu, atau sebelum berlangsungnya sidang lapangan.

Lahan yang sedang disengketakan tersebut tidak memiliki hubungan dengan PT Kalista Alam, lantaran lahan tersebut merupakan lahan yang dibagikan pemerintah kepada warga melalui program nasional atau prona, dimana sertifikatnya di mana sertifikat lahan tersebut langsung diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada masyarakat Pulo Kruet.

“Ada empat ratus hektare semuanya. Lahan itu dikuasai oleh dua ratus warga dengan masing-masing memperoleh dua hektare,” kata Samsuar.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh majelis hakim Arizal Anwar, selaku ketua majelis, dan Edo Juliasnyah dan Rosnainah lahan tersebut telah dimiliki oleh warga setempat sejak tahun 2008 lalu.

Ia menerangkan, adanya informasi akan dilakukannya eksekusi lahan milik PT Kalista Alam dan juga ikut didalamnya milik warga setelah KLHK memenangi sidang gugatan perdata atas PT Kalista Alam terkait dengan persoalan lingkungan, yang menyatakan lahan tersebut merupakan hutan lindung.

Di lahan seluas 400 hektare tersebut, lanjutnya juga ada lahan miliknya, yang juga ia peroleh dari Prona. Lahan itu, kata dia, diperoleh warga hasil setelah diusulkan ke Pemerintah Aceh agar lahan yang izinnya dibatalkan oleh Gubernur Aceh.

“Sebelum dilakukan pembagian saat itu, kami membentuk kelompok. Sebagai pengurusnya saat itu ada M Amin, hingga akhirnya tanah itu disetujui,” ungkapnya.

Saat ditanya lebih lanjut apakah ia mengetahui adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan itu, Samsuar menyebutkan jika ia mengetahuinya. Dan menurut Samsuar, luas karhutla saat itu yang ia ketahui hanya berjumlah 13 hektare. Lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan milik warga yang luasnya mencapai 400 hektare. Dari luas lahan yang terbakar tersebut, kata dia, merupakan milik para penggugat yang saat ini melakukan gugatan di Pengadilan Suka Makmue.

Namun, Samsuar mengaku tidak tahu penyebab dari kebarakan lahan seluas 13 hektare tersebut, serta juga tidak mengatahui adanya kebakaran lahan yang lebih luas dari lahan tersebut seperti gugatan yang pernah dilayangkan oleh KLHK terhadap Kalista Alam saat itu di Pengadilan Negeri Meulaboh yang perkaranya dimenangkan oleh KLHK saat itu.

Samsuar mengaku kejadian karhutla di kawasan Rawa Tripa tepatnya Desa Pulo Kruet hanya terjadi di tahun 2011, saat itu KLHK ikut mempidanakan PT Kalista Alam atas tindakan perusakan lingkungan terkait pembakaran lahan. Bahkan ia mengaku sempat jadi saksi dalam sidang pidana tersebut.

Meski mengetahui KLHK saat itu melakukan tuntutan pidana terhadap PT Kalista Alam, namun ia tidak pernah tahu jika KLHK melakukan gugatan perdata atas kasus tersebut, dan berujung pada upaya eksekusi yang akan dilakukan kementerian tersebut, yang di dalamnya ada lahan milik masyarakat.

Sidang pemberian keterangan saksi fakta tersebut selesai pada pukul 17.40 WIB, dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa 27 Agustus 2019 pekan depan dengan agenda serupa mendengar keterangan saksi fakta.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK