Darmili Disidang, Kuasa Hukum: Dakwaan JPU Banyak yang Rancu

Kuasa Hukum Darmili Akan Eksepsi

Mantan Bupati Simeulue Darmili (berpeci) keluar dari ruang Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (21/8/2019). Ia didakwa terlibat tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Foto: aceHTrend/Taufan Mustafa.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Rabu (21/8/2019) menggelar sidang pertama dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Simeulue Darmili, pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012.

Pada sidang pertama ini, majelis hakim yang diketuai oleh Juandra, SH., mendengarkan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Aceh.

Darmili yang ikut menghadiri sidang, duduk di depan majelis hakim, sembari mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh Kajari Kabupaten Simeuleu Abdul Kahar Muzakkir, SH. Darmili dibidik dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat ( 1) huruf a dan b. ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-l KUHPidana.

Abdul Kahar di depan majelis hakim mengatakan bahwa Darmili memanfaatkan PDKS untuk mengeruk keuntungan pribadi. Termasuk permitaan sejumlah uang dan fasilitas kepada PDKS.

“Penyertaan modal PDKS berasal dari uang daerah, dari PDKS baru digunakan kembali uangnya untuk mencari keuntungan pribadi. Kemudian ada sejumlah permintaan uang dan permintaan fasilitas juga,” kata Abdul Kahar.

Akibat perbuatan terdakwa (Darmili-red) telah terjadi kerugian keuangan negara atau daerah. Berdasarkan hitungan penyidik, baik yang terdakwa nikmati sendiri atau uang keluar tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai berikut, jumlah I Rp. 747.000.000, jumlah ll Rp. 2,345,000,000, jumlah Ill Rp. 5.502.896.9213, dan jumlah total Rp. 8.594.896.920.

“Dari tiga pasal itu tadi, kami menunggu perkembangan persidangan, dari keterangan para saksi, akan mengarah ke mana nanti. Apakah pasal 2 atau pasal 3. Persidangan akan dilanjutkan pada 29 Agustus mendatang dengan agenda mendengar eksepsi dari terdakwa,” sebut Abdul Kahar.

Dia juga mengatakan, terkait permohonan penangguhan penahanan terhadap Darmili, keputusannya ada pada majelis hakim. “Itu bukan ranah kami. Itu semuanya terletak pada keputusan hakim,” jelasnya.

Kuasa Hukum Darmili Akan Eksepsi

Kuasa Hukum Darmili, H. Zaini Djalil, SH., seusai persidangan, kepada aceHtrend mengatakan pihaknya akan melakukan eksepsi (penolakan-red) terhadap dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Aceh.

Menurut Zaini Djalil, ada beberapa hal di dalam dakwaan JPU yang bertolak belakang dengan fakta. Ia memberikan contoh, bahwa audit tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Tapi dalam kasus ini yang melakukan audit justru jaksa.

“Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung, yang berwenang mengaudit adalah BPK, BPKP dan Inspektorat. Dalam kasus ini yang mengaudit justru jaksa selaku penyidik. Atas dasar itu kami menolak dakwaan itu,” ujar Zaini.

Zaini juga mengatakan, dalam dakwaan yang disampaikan oleh JPU, banyak hal yang tidak sesuai. Selain soal audit, juga terjadinya penggabungan peristiwa dari 2002 hingga 2012. Padahal bila merujuk pada fakta, dari tahun itu, telah terjadi peralihan tangungjawab dari Darmili ke pejabat lain.

“Apa yang disampaikan tadi banyak yang harus kita ajukan keberatan,” sebut Zaini.

Amatan aceHTrend, usai sidang Darmili langsung keluar ruangan setelah menyalami majelis hakim dan JPU. Di luar ruang pengadilan Darmili disambut keluarganya. Ia langsung menggendong cucunya yang ikut menunggu sang kakek di luar. Tidak lama kemudian jaksa langsung menuntun Darmili masuk mobil tahanan untuk kembali ditahan di LP Kajhu.

Editor: Muhajir Juli

KOMENTAR FACEBOOK