Mahasiswa AKN Abdya: Pak Bupati Jujurlah

Muhammad Azmi

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Mahasiswa kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Bupati Akmal Ibrahim jujur terkait persoalan di tubuh AKN yang hingga kini belum ada titik terang mengenai proses wisuda mahasiswa angkatan 2017.

“Kami berharap Pak Bupati jujur kepada masyarakat terutama pada mahasiswa AKN, kalau memang sama sekali tidak ada itikad baik untuk mengurus keberlangsungan kampus AKN, kami juga meminta agar Pak Bupati tidak menggoreng terkait masalah AKN ini. Apalagi Pak Bupati pernah mengatakan kalau Pak Bupati akan membantu AKN sampai hari kiamat, tapi nyatanya itu cuma buat pemanis saja,” ungkap Muhammad Azmi, salah seorang mahasiswa AKN melalui rilis yang diterima aceHTrend, Jumat (23/8/2019).

Permintaan agar orang nomor satu di Kabupaten Abdya tersebut jujur dilandasi pada pernyataan Akmal Ibrahim yang menyebutkan bahwa kampus AKN tahun ini sudah wajib ditutup berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti).

Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan bupati dalam agenda lepas sambut Dandim 0110/Abdya tersebut tidak berdasarkan karena tidak menunjukkan surat keputusan resmi dari kementerian terkait.

“Pak Bupati jangan menipu kami dengan mengatakan bahwa keputusan menteri tersebut diketahui berdasarkan hasil pertemuan Pak Wabup, Sekda, Asisten II, Pak Ubay, Affan Ramli, dan Kamarruzaman dengan pihak PDD Politeknik Payakumbuh. Padahal pihak Payakumbuh tidak pernah menyatakan ada surat keputusan Kemenristekdikti bahwa AKN tahun ini wajib dibubarkan setelah kami melakukan komunikasi dengan pihak pembina AKN di Payakumbuh,” tegasnya.

Berdasarkan Surat Kemenristekdikti nomor 455/C4.2.2/KB.02.00/2019 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Rintisan (PSDR) dan Perguruan Tinggi Negeri di perguruan tinggi terpilih pada poin empat khusus untuk penyelenggaraan PSDR rintisan Akademi Komunitas, kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2019-2020 hanya dapat dilakukan bagi kabupaten/kota yang bersedia membiayai operasional penyelenggaraan kegiatan perkuliahan secara penuh.

“Berarti ang membubarkan AKN itu bukanlah Kemenristekdikti, tetapi Pemerintah Kabupaten Abdya sendiri yang tidak mau mengeluarkan biaya operasional untuk AKN Abdya. Padahal dana hibah itu bisa diberikan untuk lembaga pendidikan,” pungkas Muhammad Azmi.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK