Menggagas Pembentukan Badan wakaf Jamaah Haji Aceh

Fahmi M. Nasir (kanan).

Oleh Fahmi M. Nasir*

Seperti biasa setiap musim haji, sejak tahun 2006, salah satu berita yang viral di berbagai media adalah pembagian dana hasil usaha wakaf Baitul Asyi di Makkah kepada jamaah calon haji (JCH) embarkasi Aceh. Tahun ini seperti diberitakan oleh Serambi Indonesia pada 28 Juli 2019, JCH Aceh kembali menerima uang dari Baitul Asyi sebesar 1.200 riyal atau hampir Rp 5 juta per orang. Jumlah JCH Aceh tahun ini adalah 4.688 sehingga total dana yang dibagi tahun ini adalah 6 juta riyal atau sekitar Rp 21 miliar.

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan profil singkat Wakaf Baitul Asyi, bagaimana tata kelola wakaf ini dilakukan dan aset apa saja yang dimilikinya kini. Di samping itu, penulis juga ingin menggagas pembentukan Badan Wakaf Jamaah Haji Aceh (BWJHA) untuk mengikuti jejak keberhasilan Wakaf Baitul Asyi.

Pada bulan April 2019 lalu, penulis mendapat kesempatan menemui dua orang nazhir Wakaf Baitul Asyi iaitu Dr. Abdul Lathief Baltho dan Prof. Dr. Abdurrahman Abdulah Ba’id Asyi masing-masing di Makkah dan Jeddah, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai sejarah Baitul Asyi dan sistem tata kelolanya sehingga wakaf ini sangat produktif.

Syaikh Baltho, panggilan akrabnya, menyelesaikan pendidikan master dan doktoralnya di Amerika Serikat. Lalu dia menjadi dosen di Fakultas Pendidikan, Universitas Ummul Qura, Makkah. Setelah pensiun mengajar dia dipercayakan mengelola Wakaf Muhammad Yakub Baik di Makkah, wakaf komunitas muslim yang berasal dari Kirgistan dan Uzbekistan, yang sudah ada sejak 1869 M. Keberhasilannya mengelola Wakaf Yakub Baik membuat pria yang bernama lengkap Abdul Lathief Muhammad Baltho ini kemudian ditunjuk oleh Mahkamah Makkah menjadi salah seorang nazhir Wakaf Baitul Asyi.

Syaikh Abdurrahman pula menyelesaikan pendidikan master dan doktoral di Inggris. Kemudian dia menjadi dosen di Fakultas Kedokteran, Universitas Ummul Qura. Dia juga dikenal sebagai salah seorang pakar bedah di sana. Sekarang dia menetap di Jeddah. Menariknya di depan rumah rumahnya terdapat tulisan ‘Daar al-Ashi’. Dia mengatakan ini untuk membuatnya selalu mengingat dari mana asal usulnya sekaligus menunjukkan kebanggaannya sebagai salah seorang diaspora Aceh di Arab Saudi.

Mengenai sejarah Baitul Asyi, Syaikh Baltho memberitahukan bahwa wakaf ini pada mulanya adalah wakaf sepetak tanah dengan sebuah rumah dua tingkat di atasnya yang berada di daerah Qusyasyiah. Wakaf ini dilakukan oleh Habib Bugak Asyi pada tahun 1809 M ketika beliau datang ke hadapan hakim Mahkamah Syariah Makkah dan mengutarakan keinginannya untuk mewakafkan tanah dan rumah seperti tersebut di atas yang kemudian dituangkan ke dalam Penetapan Mahkamah Makkah tentang Ikrar Wakaf Habib Bugak Asyi. Dia juga menambahkan bahawa lokasi tanah dan rumah itu untuk pertama sekali adalah antara bukit Marwah dan Masjid Haram.

Dalam Akta Ikrar Wakaf itu disebutkan bahwa Habib Bugak Asyi ketika mewakafkan tanah dan rumah itu menetapkan beberapa syarat siapa penerima manfaat dari wakaf ini untuk dilaksanakan oleh nazhir wakaf kelak.

Tata kelola

Ketika terjadi perluasan Mesjid Haram sekitar tahun lima puluhan, tanah dan rumah wakaf Baitul Asyi itu kena gusur. Tanah dan rumah yang digusur itu diberikan kompensasi oleh Pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada nazhir Wakaf Baitul Asyi. Nazhir wakaf kemudian memanfaatkan uang kompensasi ganti rugi itu untuk membeli aset dalam bentuk tanah di lokasi yang strategis setelah mendapatkan izin dari Mahkamah Makkah selaku pengawas aset Wakaf Baitul Asyi.

Selama ini tata kelola Wakaf Baitul Asyi dilakukan oleh nazhirnya mengikut regulasi yang berlaku di sana. Setiap pewakaf dapat mengangkat nazhir yang dia inginkan untuk mengelola harta wakaf itu. Nazhir wakaf ini akan dikukuhkan oleh Mahkamah yang juga bertindak mengawasi nazhir wakaf menjalankan tugasnya.

Begitu pula halnya dengan nazhir Wakaf Baitul Asyi mulai dari Syaikh Muhammad Shalih bin Abdussalam Asyi selaku nazhir pertama yang ditunjuk oleh Habib Bugak sendiri sampai kepada Syeikh Abdul Lathief Muhammad Baltho dan Prof. Dr. Abdurrahman Abdullah Ba’id Asyi, nazhir yang kesepuluh sekarang ini, perubahan atau penggantian nazhir haruslah dikukuhkan oleh Mahkamah Makkah.

Ada satu hal yang cukup mengejutkan penulis ketika diberitahu bahwa sekarang ini Wakaf Baitul Asyi ini dikelola oleh satu tim yang hanya terdiri dari empat orang saja. Mereka adalah Dr. Abdul Lathief Baltho dan Prof. Dr. Abdurrahman Abdullah sebagai nazhir, Muhammad Said, warga negara Mesir, sebagai bendahara dan dibantu oleh Jamaluddin Affan, pria asal Aceh yang sudah berdomisili di Makkah selama 26 tahun, sebagai pegawai dengan tugas-tugas khusus.

Bagi penulis ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena Baitul Asyi ini hanya dikelola oleh satu tim kecil. Ini berarti kinerja mereka sangatlah efektif dan efisien mengingat setiap tahun lembaga wakaf ini mampu mendapatkan keuntungan yang kemudian dibagi kepada JCH Aceh.

Syaikh Baltho memberitahukan bahwa saat ini Wakaf Baitul Asyi memiliki lima aset yang berupa hotel, kantor dan rumah. Aset pertama adalah bangunan perumahan yang ditempati oleh orang Arab Saudi keturunan Aceh yang tinggal di Makkah. Di bangunan pertama itu jugalah terdapat kantor Nazhir Wakaf Baitul Asyi. Di pintu masuk bangunan itu tertulis ‘Daar al-Asyi’ seakan untuk menegaskan keberadaan diaspora Aceh di sana.

Aset kedua adalah Hotel Ramada berkapasitas 1650 kamar yang dibangun di kawasan Jiyad bir Balilla, sekitar 400 meter dari Masjid Haram. Sayangnya beberapa tahun ini Hotel Ramada sudah tidak beroperasi lagi karena terkena kawasan perluasan Masjid Haram. Sekarang masih dalam proses negosiasi ganti rugi antara Pemerintah Arab Saudi, investor bangunan Hotel Ramada dan nazhir wakaf. Tak jauh dari situ pula, sekitar 300 meter dari Masjid Haram, dibangun aset ketiga Hotel Elaf Mashaer berkapasitas 650 kamar.

Kemudian di kawasan Aziziah, di depan Rumah Sakit Alawi Tunisi, terdapat aset wakaf keempat berupa hotel berkapasitas 250 kamar yang dinamakan Hotel Wakaf Habib Bugak Asyi.

Aset kelima pula berupa satu bangunan tingkat lima dengan total 10 unit rumah di distrik Saukiyah. Bangunan yang baru dibeli seharga 6 juta riyal pada tahun 2017 diberikan untuk ditempati oleh warga Saudi keturunan Aceh ataupun orang Aceh yang menetap di sana.

Syaikh Baltho memberitahukan bahwa selain Baitul Asyi ada lagi aset wakaf diaspora Aceh di Makkah. Wakaf ini adalah wakaf keluarga di mana nazhir dan penerima manfaatnya adalah keluarga dan keturunan si pewakaf. Menurut Jamaluddin Affan, di antara wakaf ini adalah wakaf Syaikh Muhammad Nur Asyi dan wakaf Syaikh Abdul Rasyid Asyi. Namun asetnya tidak banyak dan omzetnya pun tidak signifikan bila dibandingkan dengan Wakaf Baitul Asyi.

Syaikh Baltho kemudian menegaskan bahwa dalam tata kelola wakaf setidaknya harus ada tiga syarat utama. Pertama, kerangka hukum yang kuat mulai dari regulasi sampai kepada mahkamah syariahnya. Kedua, nazhir yang cakap dan amanah. Ketiga, ada investor yang handal.
Dia menambahkan mungkin untuk dua hal yang pertama di Aceh mudah diwujudkan, namun untuk hal yang ketiga, nazhir wakaf di Aceh perlu sedikit kreatif dalam mencari investor. Ini tentu berbeda dengan di Makkah, karena lokasinya yang strategis, investor sendiri yang berlomba-lomba memberikan proposal pengembangan terbaik kepada Nazhir. Di Aceh, dengan rekam jejak wakaf yang kuat, sudah pasti dengan kerja keras dan kreativitas nazhir, tentu pada akhirnya sumber-sumber pembiayaan wakaf pun akan dapat kita peroleh.

Dalam diskusi antara Syaikh Baltho, Jamaluddin Affan dan penulis, sempat tercetus wacana supaya Badan Wakaf Jamaah Haji Aceh (BWJHA) didirikan. Mungkin saja ada di kalangan JCH Aceh yang mau melakukan wakaf baik dari dana yang diterima sebagai bagi hasil Baitul Asyi ataupun dari sumber yang lain. Jadi BWJHA ini menjadi wadah untuk menampung niat JCH Aceh untuk berwakaf.

Bayangkan potensi yang dimiliki oleh BWJHA untuk tahun ini saja, kalau setiap JCH Aceh yang jumlahnya sekitar 4.688 itu mewakafkan 100 riyal saja. Dana wakaf yang terkumpul akan mencapai 468.800 riyal atau sekitar Rp 1.77 miliar, suatu jumlah yang cukup signifikan.
Kalau saja dana wakaf ini diberikan untuk membantu usaha kawan-kawan komunitas “Hutan Wakaf” yang menjadikan wakaf sebagai basis konservasi hutan dan alam di Aceh, maka perjuangan mereka sejak tahun 2012 ini akan berkembang dengan pesat. Betapa tidak, sampai sekarang dengan donasi wakaf dari berbagai pihak mereka baru mampu membeli lahan seluas 5 hektar di kawasan Jantho, Aceh Besar. Dana wakaf sebesar Rp 1.77 miliar tentu akan mampu membeli ratusan hektar lahan yang akan dijadikan hutan wakaf. Ini hanya sekedar contoh saja, tentunya alokasi dana wakaf BWJHA ini dapat digunakan untuk berbagai proyek wakaf lainnya sesuai dengan kesepakatan si pewakaf dan pengelolanya.
Berdasarkan rekam jejak Wakaf Baitul Asyi yang terus dirasakan manfaatnya oleh JCH asal embarkasi Aceh dan potensi besar yang dimiliki, maka sudah tibalah waktunya bagi pemangku kepentingan di Aceh untuk mengambil inisiatif mendirikan BWJHA. Ini adalah langkah strategis menjadikan wakaf sebagai ‘game changer’ untuk memberikan solusi terhadap sejumlah persoalan yang sedang mendera Aceh.

*)Pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa D’Meusara (JDM) Banda Aceh & Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia). Email: fahmi78@gmail.com.

KOMENTAR FACEBOOK