Teuku Riefky Mediasi Kasus Pemuda Aceh Perusak Patung Kuil di Malaysia

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Anggota DPR RI Dapil Aceh, Teuku Riefky Harsya, mendesak Kementerian Luar Negeri untuk segera mengadvokasi Hendri (25), warga Aceh yang ditangkap polisi Perak, Malaysia. Putra asal Aceh Barat Daya (ABDYA) ini ditangkap Kepolisan Diraja Malaysia menahan setelah merusak 15 patung di sebuah kuil Hindu di Negara Bagian Perak pada Sabtu (17/8/2019).

Peristiwa itu terjadi pada pukul 01.15 waktu Malaysia. Ia merusak 15 unit patung di Kuil Sri Maha Mariamman, Lapangan Panorama.

“Iya betul, persoalan ini sudah saya sampaikan kepada Dirjen Asia Pasifik Kemenlu. Saya meminta beliau agar segera mendesak pihak KBRI di Malaysia melakukan pendampingan hukum terhadap Hendri,” ujar Anggota DPR-RI Komisi I, Teuku Riefky Harsya kepada aceHTrend via telepon seluler, Sabtu (24/8/2019).

Berdasarkan hasil komunikasi dirinya dengan pihak Kemenlu RI, Teuku Riefky menyimpulkan bahwa Hendri mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari pihak keluarganya. Sementara saat dimintai keterangan polisi Malaysia, Hendri mengaku mendapat perintah dari Nabi Ibrahim, sehingga menjadi bahan pertimbangan pihak Kemenlu RI dan KBRI Malaysia dalam melakukan pembelaan.

Selain itu, Hendri juga ditemukan di sebuah taman 100 meter dari lokasi tempat kejadian perkara sambil tiduran. Hal ini dapat dilihat berbagai kejanggalan yang dilakukan bagi seorang kriminal setelah melakukan aksinya.

“Bila benar bahwa Hendri ada dugaan gangguan kejiwaan, tentu hal ini dapat menjadi dasar pihak KBRI untuk bernegosiasi dengan kepolisian malaysia, sehingga Hendri bisa diberikan keringanan atau bebasnya dari tuntutan hukum. Tentu Kita tetap harus menghormati aturan hukum yang berlaku di Malaysia,” ujar Teuku Riefky Harsya.

Selaku mitra kerja Kementerian Luar Negeri dan wakil rakyat Aceh, politikus Partai Demokrat ini berharap agar Hendri diberikan perlakuan hukum adil dan bisa segera kembali berkumpul bersama keluarganya di ABDYA.

“Insyaallah kasus ini akan terus kami monitor, apalagi respons dari Dirjen Aspas Kemenlu menyatakan sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi WNI yang bermasalah di negeri orang,” ujar Teuku Riefky Harsya lagi.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK