MoU Helsinki, Perjanjian yang Tidak Terikat Hukum Internasional

Oleh Muhammad Razi*)

Tulisan ini berangkat dari statement yang berasal dari salah seorang mantan Menteri Pendidikan GAM, Tgk Yusra Habib Abdul Ghani. Ia menganalogikan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki ibarat bangkai. Seperti yang dituliskan olehnya lewat status Facebook. Namun demikian, tulisan ini bukanlah bertujuan menjawab tantangan dari yang bersangkutan. Karena untuk tantangan itu sudah dijawab oleh salah seorang dosen Universitas Gajah Mada terkait status MoU Helsinki ditinjau dari perspektif Hukum Internasional.

Baca juga: Sebuah Bangkai Bernama MoU Helsinki

Lengkap status beliau seperti ini:

MOU HELSINKI termasuk Perjanjian Internasional. Di satu pihak, Indonesia sebagai negara merdeka dan GAM di pihak lain sebagai Belligerent power yang kedudukannya setara sewaktu menandatangani perjanjian.

Ketika salah satu subjek hukum [juru runding GAM] menyerah (Malik Mahmud dan Zaini Abdullah berkewarganegaraan RI), maka MOU Helsinki otomatis batal demi hukum.

Artinya MOU Helsinki adalah bangkai. Oleh karena itu politisi Aceh jangan memperjual beilikan bangkai politik di Aceh. Mana pakar hukum internasional yang berani membantah, berhadapan dengan saya.

Baca juga: MoU Helsinki & Saling Curiga Aceh -Jakarta

Kendatipun demikian, menurut saya kurang tepat kalau MoU Helsinki dikatakan sebagai “bangkai” apabila salah satu pihak bubar (GAM), karena pengertian bangkai sendiri ialah sesuatu yang pernah mengalami yang namanya hidup, dan kemudian melalui proses kematian.

Sementara status MoU Helsinki itu tidak pernah hidup dan diatur di dalam kebiasaan hukum International seperti yang telah dijawab oleh kawan saya di atas. Terus, MoU Helsinki itu apa dan apakah ia hanya sebagai jualan politik? Ya, sepertinya kita tidak perlu berkhayal tinggi-tinggi untuk menempatkan MoU Helsinki pada standar Internasional.

Seperti yang telah diketahui, Indonesia merupakan sebuah negara menganut sistem demokrasi yang berpedoman pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Jadi sudah lama sekali Indonesia mengatur dan komitmet untuk menerapkan system sentralisasi kepada desentralisi, meskipun nyatanya keseriusannya baru muncul setelah kejatuhan Orde baru. Pelaksanaan otonomi daerah mulai efektif dilaksankan pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-undang No 22 Tahun 1999.

Baca juga: Papua Ingin Seperti Aceh yang Punya MoU Helsinki

Kembali kepada persoalan, menurut analisa kami terhadap MoU Helsinki yang ditandatangani delegasi GAM dan delegasi Pemerintah Pusat pada 15 Agustus 2005, itu hanyalah sebuah komitmen kepentingan elit politik untuk menghentikan gejolak yang timbul antara Pemerintah Pusat dan GAM (Rakyat Aceh) pada masa itu. MoU Helsinki bukanlah International Agreement seperti yang telah dipaparkan oleh dosen UGM tersebut. Ini bisa dibuktikan dan dilihat dari konsideran UU No. 11 tahun 2006, dalam UU ini disebutkan hanya beberapa undang-undang saja yang menjadi pertimbangan lahirnya Undang-undang pemerintahan Aceh, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU No 44 Tahun 1999, UU No 37 Tahun 2000, UU Nomor 31 Tahun 2002, UU No 12 Tahun 2003, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, dan UU No 33 Tahun 2004 serta beberapa amandemen dari Undang-undang di atas.

Sampai di sini sangat jelas dapat kita pahami bahwa, untuk menempatkan perjanjian MoU Helsinki di bawah kebiasaan hukum Internasional bisa dikatakan impossible. Karena dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tidak disebutkan sama sekali, apalagi dijadikan hierarchical sources of law bagi pembangunan hukum atau pembuatan qanun di Aceh. Oleh karena demikian, dalam kontek Indonesia saja, MoU Helsinki ini tidak dijadikan salah satu sumber konsideran bagi Pemerintah Aceh dalam pembuatan sebuah qanun-atau aturan, bagaimana mungkin MoU Helsinki diatur dan disimpan di reposipotory kebiasaan hukum internasional?

Besar keyakinan, MoU Helsinki ialah hanya bagian dari beberapa macam bentuk dan model desentralisasi yang diterapkan di bebeberapa negara di Dunia, tepatnya bentuk ini disebut dengan desentralisasi politik (Political decentralization) melalui model yang dikenal dengan devolusi. Tulia G. Falleti (2005) mendefiniskan makna desentralisasi sebagai seperangkat amandemen konstitusi dan reformasi pemilu yang dirancang untuk membuka baru – atau mengaktifkan ruang yang ada, tetapi tidak aktif atau tidak efektif untuk perwakilan dari pemerintah daerah secara politik.

Sementara devolusi itu sendiri, Anand Athana (2013), James Katorobo (2007), dan Rondinelli, McCullough & Johnson (1989) menjelaskan bahwa devolusi ialah kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintahan tingkat tinggi ke tingkat pemerintahan otonom melalui cara kelembagaan dan legislatif. Dengan demikian, pemerintah daerah akan mendapat hak otonomi untuk mengatur daerahnya masing-masing terhadap perkara yang telah disepakati bersama.

Pemerintah Pusat tidak punya wewenang langsung terhadap hak yang telah dilimpahkan ke pemerintah daerah. Jikapun nanti, oleh Pemerintah Pusat ingin mengeluarkan satu kebijakan yang terkena dampak ke atas daerah otonom, maka Pemerintah Pusat terlebih dahulu perlu berkonsultasi dengan pemerintah daerah otonom.

Jelas sekali di sini, dengan adanya wewenang bagi Pemerintah Aceh untuk mendirikan parlok sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006 serta turunanya yaitu Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 sebagai bukti bahwa MoU Helsinki hanyalah sebagai perjanjian yang bersifat politik, bukanlah perjanjian yang bersifat hukum, alih-alih dijadikan sebagai bagian dari kebiasaan hukum internasional. Apalagi berasumsi bahwa jika di kemudian hari terjadi sengketa atas butir-butir MoU atau ada sebagian butir yang belum terealisi; seperti poin tentang bendera dan lambang bagi Aceh, tapal provinsi Aceh dan hak Pembagian hasil migas Aceh yang belum ada titik kejelasan sampai saat ini, perlu dibawa ke Pengadilan Internasional.

Lebih lanjut lagi, Ferizaldi (2016) mengatakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia hanyalah bentuk asymmetrical decentralization, di mana secara umum bisa diartikan sebagai pelaksanaan desentralisasi yang tidak sama dengan yang seharusnya, misalnya Indonesia sistem desentralisasi yang berdasarkan konstitusi Negara Indonesia yang berhaluan kontinental tetapi ada beberapa daerah diberikan desentralisasi layaknya sistem federal seperti Aceh, Papua dan Jogyakarta. Hal ini dipahami untuk memperkuat desentralisasi itu sendiri di dalam Negara Indonesia yang mengalami permasalahan politik yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Atau dengan kata lain sebagai sebuah solusi yang bijak untuk tetap mempertahankan eksistensi Negara Indonesia dalam berbagai tuntutan dan fakta demokrasi yang berbeda.

Mungkin kita sekarang mulai berpikir kemana nanti mau menghadap seandainya sengketa terjadi terkait dengan butir MoU Helsinki yang belum atau sempurna terealisasi. Terlepas dari semua itu, harapan semoga ada komitmen yang serius dari kedua belah pihak, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Aceh untuk terus memupuk perdamaain yang telah dicapai bersama. Prospek ke depan ialah bagaimana Aceh mampu mejadi role model bagi pihak-pihak atau daerah yang sedang terjadi konflik dalam hal penyelesaian konflik.

*)Penulis alumnus MUDI Samalanga,PhD candidate, dissertation on the constitutional dan legal aspects of Devolution in Aceh),Email: almudiram.razi@gmail.com.

KOMENTAR FACEBOOK