LBH Banda Aceh Dampingi Warga Krueng Raya yang Berkonflik Agraria dengan TNI

Kepala Bidang Operasional LBH Banda Aceh Desi Amelia @aceHTrend/Ihan Nurdin

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh saat ini sedang mendampingi sejumlah warga Gampong Meunasah Kulam, Kemukiman Krueng Raya, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar yang sedang mengalami konflik agraria dengan pihak TNI dari Koramil 05/Mesjid Raya. TNI mengklaim sebagian tanah di Gampong Meunasah Kulam, seluas sekitar 1,5 hektare, yang saat ini menjadi pemukiman warga merupakan milik mereka.

Kepala Bidang Operasional LBH Banda Aceh, Desi Amelia, yang menangani kasus ini kepada aceHTrend pada Jumat, 23 Agustus 2019 mengatakan, kasus ini bermula ketika warga di Dusun Geulumpang dan Dusun Kuta Gampong Meunasah Kulam mendapatkan intimidasi berupa perintah penandatanganan surat perjanjian dari pihak Koramil setempat pada Juni 2019.

Isi surat itu menerangkan bila masyarakat sebagai pihak pertama berjanji akan mengembalikan tanah yang diklaim sebagai milik TNI/AD bila sewaktu-waktu digunakan untuk keperluan TNI/AD tanpa meminta ganti rugi. Sementara dari TNI/AD selaku pihak kedua menyatakan memberi izin kepada warga untuk tetap berada di sana dengan ketentuan tidak mendirikan bangunan permanen, bersedia membongkar bangunan yang sudah ada bila pihak TNI/AD ingin menggunakan lahan tersebut, tidak meminta ganti rugi, dan bersedia pindah dalam tempo dua minggu.

“Beberapa warga ada yang sudah menandatangani surat tersebut karena mereka takut dan mendapat ancaman. Termasuk ada warga yang masih di bawah umur turut menandatangani juga. Mereka diancam dan dikatakan sebagai pemberontak,” kata Desi.

Sebagian warga, termasuk kepala desa menolak untuk menandatangani surat tersebut karena warga beranggapan bahwa tanah itu milik mereka yang berasal secara turun temurun dari nenek moyangnya.

Surat yang diterbitkan oleh Koramil 05/Mesjid Raya untuk ditandatangani oleh warga @ist/LBH Banda Aceh

Mengutip keterangan warga, Desi menjelaskan bila konflik ini sudah berlarut-larut sejak setelah tsunami pada 2004 silam. Tahun 2007 kata Desi, ada NGO asal Kanada yakni Canadian Red Cross yang ingin membangunkan rumah bagi korban konflik sekaligus korban tsunami di desa tersebut, tetapi gagal dibangun karena dilarang oleh TNI. Akibatnya masyarakat juga tidak bisa mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan karena dilarang menerbitkan sertifikat oleh TNI untuk masyarakat.

“Di desa ini ada sekitar 250 KK, sedangkan di dua dusun ini sebelum tsunami terdapat 70-an KK, tetapi setelah tsunami yang tersisa sampai sekarang cuma 14 KK, ini karena warga yang tadinya berencana membangun rumah di sini tidak diizinkan oleh TNI,” kata paralegal LBH Banda Aceh, Muhammad Azhari, menambahkan.

Karena merasa terintimidasi dan sudah tidak nyaman lagi, warga yang diwakili oleh kepala desa dan beberapa warga akhirnya melaporkan kasus ini ke LBH Banda Aceh pada 23 Juli 2019. Hari itu juga kata Desi, pihaknya mendampingi warga tersebut untuk melanjutkan laporan ke Komnas HAM Perwakilan Aceh.

Informasi terkini dari Komnas HAM pada 15 Agustus 2019 lalu, pihaknya sudah menyurati Pangdam Iskandar Muda untuk mendapatkan penjelasan terkait persoalan ini. Setelah mendapatkan pendampingan dari LBH, warga juga telah melaporkan perihal ini ke BPN dan DPRK Aceh Besar.

“Saat kita lapor ke BPN Aceh Besar, status tanah di sana tersebut sebagai tanah sengketa. Hanya saja yang semakin meresahkan warga, pada 21 Agustus kemarin mereka kembali mendapatkan ultimatum dari wakil Koramil setempat yang katanya mendapat perintah dari atasannya, perintah dari Dandim, dan dari Kasad di Jakarta,” ujar Desi lagi.

Ultimatum tersebut berupa perintah agar seluruh warga menandatangani surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Koramil 05, jika tidak seluruh bangunan di sana akan digusur.

Lebih rinci Muhammad Kurniawan menjelaskan, masyarakat telah menguasai tanah gampong tersebut sejak sebelum masa kolonial Belanda. Secara turun temurun mereka telah berdomisili di sana dan mengelolanya untuk area pertanian dan perumahan. Tanah tersebut didapatkan warga dari transaksi jual beli dengan Ulee Balang setempat yang bernama Teuku Mohammad Oesman yang terjadi dalam rentang waktu tahun 1953-1977.

Area yang terjadi tumpah tindih lahan antara milik masyarakat dan TNI terdapat pada kantor Koramil 05/Mesjid Raya. Pada tahun 1972, terbit sebuah surat dengan kop Koramil 05/Mesjid Raya yang isinya sebagai pengakuan/perjanjian masyarakat bahwa masyarakat menumpang pada lahan yang terdapat kantor koramil.

“Berdasarkan pengakuan masyarakat, terdapat kejanggalan pada surat yang diterbitkan seperti adanya tanda tangan orang yang sudah meninggal sebelum surat itu terbut. Rekayasa berupa tanda tangan ini membuat sebagian masyarakat tidak mau menandatangani surat pengakuan tersebut,” ujar Muhammad Azhari.[]

KOMENTAR FACEBOOK