Masalah Petani Aceh: Dari Kelangkaan Pupuk Hingga Benih yang Bermasalah

ABC Berharap Dinas Pertanian Bukan Corong Cukong Benih

ACEHTREND.COM,Karang Baru- Sejumlah pengurus organisasi petani di Aceh bertemu di Aceh Tamiang, Minggu (25/8/2019). Mereka membicarakan berbagai persoalan yang masih harus dihadapi petani. Di Aceh, petani seperti anak ayam kehilangan induk. Berjuang sendiri tanpa perlindungan dari pemerintah.

Pertemuan para petani di Gampong Saimpaimah, Kecamatan Mayak Payed, Aceh Tamiang, diinisiasi oleh Tasaba Bertani Community yang berbasis di Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Aceh Bertani Community (ABC), Datok Penghulu Kampung Sampaimah, pimpinan Dayah Darussa’adah, serta Komunitas Petani Muda Pase (KPMP) ikut meramaikan “rapat ureung meugo” yang digelar di samping hamparan sawah.

Pertemuan tersebut,lazimnya rapat jelata, tidaklah meriah. Tanpa atraksi pembukaan. Juga tanpa seremonial sambutan para pejabat Aceh yang membicarakan angka-angka capaian pembangunan yang hanya tertera di atas kertas saja. Juga tanpa intonasi, artikulasi dan aksentuasi dari Master of Ceremony (MC) yang menghipnotis hadirin. Pertemuan tersebut tidak didanai oleh anggaran daerah, lazimnya rapat-rapat pemerintah. Hanya sebuah perusahaan penyedia racun hama yang menjadi sponsor pertemuan itu.

Di pinggir hamparan sawah yang menghijau, Ketua Tasaba Bertani Community Samsul Bahri, berkisah tentang kelahiran dan penamaan komunitas yang didirikan secara swadaya tersebut.

“Kata tasaba ini diambil dari kata bahasa Aceh yang bermakna sabar. Penamaan Komunitas baru di Aceh Tamiang dan Langsa ini berawal dari kondisi keadaan lahan persawahan yang bukan lahan irigasi seperti di daerah yang lain yang ada di Aceh sehingga kondisi ini yang membuat iri hati para petani di Aceh Tamiang dan Kota Langsa,” ujar Samsul Bahri.

Bertani padi sawah, tanpa dukungan irigasi teknis, tentu bukan sesuatu yang ideal. Bahkan tanpa irigasi teknis di era modern dengan perubahan cuaca ekstrim, petani harus berjuang lebih keras menghadapi perubahan alam. Di situlah nilai kesabaran harus ditanamkan sekaligus diuji.

“Kami tetap sabar dan berharap Pemkab Tamiang dan Pemko Langsa segera merealisasikan impian kami, agar di masa akan datang, sawah-sawah kami dialiri air dari irigasi teknis,” ujar Samsul.

Hal menarik di pertemuan ini tentu kehadiran Aceh Bertani Community (ABC). Organisasi yang berbasis di Bireuen dan aktif melakukan pengorganisasian dan pelatihan kepada petani dan tanpa bayaran, ikut berbagi pengetahuan tentang pengelolaan padi sawah.

Sekretaris ABC Andali Affan, di depan koleganya sesama petani memberikan bimbingan tentang teknik budidaya padi yang baik dan benar. Termasuk cara penanganan hama padi.

Masalah Klasik Petani Padi di Aceh

Ketua Aceh Bertani Community Mujibul Ikhsan yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan, kehadiran Tasaba di Tamiang dan Langsa, merupakan upaya petani secara swadaya untuk membangun pertanian di Aceh. Fungsi komunitas adalah untuk berbagi pengetahuan tentang teknik budidaya padi.

Perihal ketiadaan irigasi yang dikeluhkan oleh Tasaba, menurut Ikhsan bukanlah cerita baru. Itu sudah menjadi persoalan klasik di Aceh yang tidak kunjung tertangani.

“Kami berharap Pemerintah Aceh melihat dan mendengarkan keluhan petani di Aceh yang masih membutuhkan pembangunan irigasi untuk mengairi areal persawahan,” kata Ikhsan.

Pada kesempatan lain beberapa waktu lalu, kepada aceHTrend, Iksan mengatakan petani di Aceh juga bahwa sebanyak 70 persen petani padi di Aceh masih menghadapi persoalan-persoalan berat. Seperti kelangkaan pupuk, krisis air, serangan hama dan sebagainya.

“Pemerintah semestinya menelusuri kelangkaan pupuk yang seringkali langka di pasaran pada saat musim tanam tiba. Bukan hanya langka, tapi juga dengan harga pupuk yang melambung tinggi. Kejahatan pasar yang tanpa proteksi pemerintah, membuat petani kewalahan melakukan perawatan padi.

Kelangkaan pupuk bukan cerita baru. Tapi sudah menjadi problem klasik di Aceh. Ini perlu ditelusuri ke mana lari pupuk subsidi yang dialokasikan kepada petani.
Selama ini untuk menutupi kelangkaan pupuk, petani harus membeli dengan harga jauh lebih tinggi,” ujar Ikhsan.

Ia mengatakan, selama ini jeritan petani tidak didengar oleh Pemerintah di Aceh. Aturan dibuat hanya untuk mengakomodir cukong.

Bibit Bantuan Pemerintah Bermasalah

Ikhsan juga mengatakan, munculnya dukungan petani di Aceh kepada Teungku Munirwan yang melakukan “pengembangan” IF8 karena petani sudah berkali-kali kecewa kepada Dinas Pertanian Aceh dan dinas yang sama di kabupaten. Setahun lalu, petani di Aceh rugi besar karena menanam benih Inpari 42 dan Inpari 43, yang bulirnya kecil-kecil. Dengan bulir demikian, hasil panen petani sawah tidak diserap pasar. Akibatnya petani harus bertindak kurang terpuji, yaitu mencampuri gabah Inpari 42 dan 43 dengan gabah lainnya.

“Bibit bantuan dari pemerintah yang masuk dalam daftar katalog yang dikeluarkan dinas ada di dalamnya inpari 42 dan inpari 43. Tahun lalu banyak petani yang mengeluh dengan bibit ini. Bulir kecil sehingga tidak laku dijual. Terpaksa petani harus mencampurkan dengan padi yang lain agar tidak ketahuan dan itupun dilakukan oleh pengumpul padi,” ujar Ikhsan sembari berharap Pemerintah Aceh benar-benar melaksanakan program Aceh Troe.

Ia berharap, soal benih segera mendapatkan solusi. Kasus penangkapan Munirwan tidak perlu terulang lagi. Pemerintah Aceh juga harus berhenti menjadi “lahannya” cukong bibit yang hanya berpikir keuntungan sepihak, tanpa peduli akibat yang diterima petani.

“Selain keluaran pemerintah secara resmi, selalu ada istilah bibit palsu oleh pihak terkait. Padahal yang dianggap palsu oleh pihak terkait, malah itu yang paling membantu petani,” imbuhnya.

KOMENTAR FACEBOOK