Menunaikan Zakat bagi ASN

Mukhsinuddin, S .Ag., M.M.

 Oleh Mukhsinuddin, S .Ag., M.M.

Wacana Kementerian Agama RI menyusun dan menjadikan perpres tentang pungutan zakat dari Aparatur Sipil Negara terus bergulir, baik di kalangan masyarakat umum maupun di DPR RI. Berbagai macam tanggapan muncul, ada yang mengatakan lebih baik membantu umat dan menjadi potensi besar bagi umat muslim di Indonesia. Ada juga yang berpendapat, tak perlu dipaksakan karena ASN telah dipotong pajak dari gaji mereka hingga 15% bagi golongan IV dan seterusnya.

Bila kita memahami makna zakat dengan makna suci, subur, tumbuh, dan berkah bagi orang yang menunaikannya, berarti orang yang menunaikan zakat akan terus suci dari pada harta dan jiwanya. Bagi seorang muslim, zakat ada dua, yaitu zakat harta dan zakat jiwa atau zakat fitrah. Ketentuan wajib mengeluarkan zakat juga ada dua, yaitu bila telah sampai tahun (haul) dan sampai batas (nisab). Zakat wajib dikeluarkan oleh orang Islam bila sudah memenuhi persyaratan yang sesuai ketentuan agama. Disalurkan kepada orang-orang tertentu pula yang berasal dari delapan golongan sebagaimana tercantum dalam Alquran surah At-Taubah ayat 60, artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Zakat dengan makna tumbuh dan berkah adalah bagi orang yang menunaikan zakat, dan hartanya terus berkembang dan berkah bagi kehidupannya. Dalam Alquran disebutkan bahwa harta kita akan berlipat ganda Allah Swt berikan kepada orang yang menunaikan zakat sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 39: “Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Swt. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu inginkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah bagi orang-orang yang Allah melipatgandakan”.

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan tentang proses pelaksanaan zakat yang sebelumnya didahului dengan penjelasan tentang persoalan riba. Jadi makna ayat tersebut Allah Maha Pemberi Rizki menegaskan bahwa riba tidak akan pernah melipatgandakan harta manusia, yang dapat melipatgandakannya adalah menunaikan zakat dari hartanya akan menambah berkah dan suci. Bagi orang yang menunaikan zakat, hartanya akan selalu tumbuh dan berkah serta jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, perampokan, hilang, dan lain sebagainya dikarenakan mereka tidak menunaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka. Dalam harta kita itu ada hak fakir dan miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah Swt sebutkan dalam Alquran. Dalam kitab fiqih disebutkan bahwa zakat yang wajib harus ditunaikan oleh seseorang muslim adalah zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat profesi, zakat hadiah, zakat simpanan, zakat fitrah, zakat saham dan investasi.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam wajib hukumnya bagi muslim yang telah mampu dan telah mencapai nisabnya dalam setahun. Pada dasarnya zakat ini adalah kewajiban orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin sebagai tanda syukur atas kelebihan hartanya. Dengan membayarkan zakat diharapkan tak hanya membersihkan harta bagi muzaki (pembayar zakat), tetapi juga menyucikan hatinya (QS At-Taubah:103). Selain itu juga disucikan dari sifat tamak dan sifat kikir sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa: 128.

Jadi, zakat tidak hanya berdimensi teologis tentang ketaatan seorang hamba terhadap Rabb-nya, juga berdimensi sosiologis untuk menggugah kesadaran kemanusiaan kita. Bahwa dalam harta kita terdapat hak orang-orang yang tidak mampu. Dengan begitu, harta umat Islam tidak hanya berputar di golongan orang-orang kaya saja. Zakat diharapkan mampu mempersempit jurang antara si kaya dengan si miskin dalam artian keadilan sosial akan benar-benar terwujud. Namun, yang menjadi keprihatinan saat ini ialah rendahnya kesadaran orang Islam untuk membayar zakat. Bahkan tak sedikit yang beranggapan zakat yang perlu ditunaikan hanya zakat fitrah saja menjelang Idulfitri.

Bila dikelola dengan baik, zakat akan sangat berguna untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Penduduk Indonesia sendiri yang secara demografi mayoritas Islam tentu sangat potensial dalam upaya menghimpun zakat. Namun, realita yang terjadi saat ini potensi ini belum maksimal sesuai harapan kita semua. Zakat yang telah terkumpul secara nasional masih sangat jauh dari target yang diharapkan. Jumlah zakat yang terkumpul secara nasional belum terlaksana dengan optimal.

Dewasa ini berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik yang didirikan pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun oleh swasta seperti Rumah Zakat, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS), dan lain sebagainya telah terbentuk di Nusantara ini. Meski begitu, masyarakat masih saja banyak yang enggan membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran umat untuk menunaikan perintah berzakat masih kurang. Penyebabnya di antaranya dalam proses tata kelola organisasi zakat yang belum profesional, masih minimnya edukasi zakat kepada masyarakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi zakat, serta ditambah tingkat kepedulian masyarakat yang masih rendah.

Selama ini yang dipahami masyarakat tentang zakat yaitu hanya sekadar perintah dari Allah Swt, di mana berhubungan dengan dosa atau pahala semata. Belum banyak masyarakat yang menyadari bahwa zakat memiliki dampak sosial yang besar serta berkorelasi linier sebagai solusi problem perekonomian negeri. Zakat tentunya dapat digunakan untuk membantu korban bencana, pembangunan mental-spiritual, dan dalam lingkup negara dapat sebagai program pemberdayaan umat  juga salah satu solusi strategis dalam mengentaskan kemiskinan.

Dengan terbentuknya organisasi perzakatan akhir-akhir ini, kita menginginkan adanya perubahan bukan hanya sekadar mengikuti tren organisasi sosial semata, melainkan juga turut berupaya untuk pemberdayaan umat dalam mengentaskan problem kemiskinan Indonesia. Organisasi zakat tersebut bukan hanya perlu dikelola secara profesional, akan tetapi juga perlu mengadakan promosi agar dikenal masyarakat dan dipercayai keberadaannya. Selama ini masih banyak badan perzakatan kurang  memberikan edukasi dalam mempromosikan lembaga itu, sehingga banyak masyarakat terutama yang berada di daerah pendalaman kurang mengetahui keberadaannya serta apa visi-misinya.

Selain itu, organisasi zakat juga memiliki program untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat yang sesuai dengan syariah termasuk dampak sosialnya. Hal ini perlu dilakukan supaya dalam masyarakat timbul kesadaran diri untuk membayar zakat serta menyalurkannya ke organisasi zakat yang ada di Nusantara ini. Di samping itu, organisasi zakat hendaknya tidak hanya menerima zakat dan infak saja tetapi menghimpun dengan menjemputnya. Dan  banyak masyarakat yang belum tahu proses bagaimana cara membayar zakat pada lembaga zakat yang telah terbentuk secara formal. Sinergi di antara organisasi zakat juga sangat diperlukan terutama dalam hal sinergi mempersamakan fikih, manajemen, dan sosialisasi zakat kepada masyarakat secara masif.

Potensi Zakat untuk Umat

Potensi Zakat Indonesia sangat besar, termasuk dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin, saai ini sedang menyusun draf  menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur zakat atas gaji pokok ASN. Bila perpres ini dijalankan maka semua ASN di kementerian dan lembaga bisa dipungut zakatnya dari gaji pokok yang diterima. Penjelasan itu disampaikan menag saat membuka munas ke-8 Forum Zakat di Lombok beberapa waktu lalu. (Republika, 1 Februari 2018)

Dana zakat di Indonesia hingga tahun 2018 yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp8 triliun, tetapi potensinya bisa mencapai Rp200 triliun. Angka tersebut sudah naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Menag menyampaikan apresiasi kepada Forum Zakat, seluruh lembaga amil zakat, dan pegiat zakat yang telah bekerja keras sehingga zakat bisa berdampak lebih daya guna bagi masyarakat luas di Indonesia. Dalam Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Agama RI akan mempertimbangkan usulan-usulan dari DPR dan ormas-ormas Islam dalam penyusunan draf Perpres Zakat ASN. Penjelasan Menag pastinya akan berkomunikasi dengan DPR, lembaga amil zakat nonpemerintah dan ormas-ormas yang ada di Indonesia. Lembaga amil zakat nonpemerintahan juga akan dilibatkan dalam pengelolaan zakat ASN. Selama ini mereka sudah berjalan dengan sistem yang baik sehingga bisa diandalkan untuk penyaluran dana zakat secara luas kepada mustahik atau penerima zakat.

Polemik pemotongan zakat bagi ASN memang terus diwacanakan, tetapi dalam ketentuan nanti bagi ASN yang tidak mau untuk menyalurkan zakat melalui mekanisme potongan 2,5% setiap bulan dari gaji, mereka bisa mengajukan permohonan menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat nonpemerintah yang sudah ada. Sebenarnya perpres yang dalam proses itu bukan merupakan produk hal baru. Sebelumnya telah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi penerimaan zakat dari aparatur negara. Hanya saja potensi zakat itu memang besar apalagi ASN jumlahnya terus bertambah dan ini kewajiban bagi umat muslim untuk mengeluarkan zakat bila sudah sampai nisabnya. Dalam perpres itu  bukanlah berarti zakat mal (harta benda) keseluruhan, melainkan hanya untuk zakat profesi. Sehingga bila ada ASN yang memiliki penghasilan di luar gaji bulanan mereka tetap akan membayar zakat malnya secara perorangan sesuai dengan aturan zakat dalam Islam. Dan bila tidak mencapai gaji menurut ketentuan yang ada para muzakki bisa mengeluarkan infak saja dan hal tersebut tidak dalam dipaksakan.

Bila mengacu pada sistem pemungutan zakat di Aceh, bagi ASN yang belum mencapai nisab hanya dipungut infak sebesar 1%. Karena di Provinsi Aceh sudah ada UU Keistimewaan, serta telah ada Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang setiap orang Islam atau Lembaga yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memenuhi syarat menunaikan zakat wajib membayar pada Badan Baitul Mal di Provinsi Aceh. Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwewenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak, dan harta agama lainnya.

Menurut data, pada 2018 Baitul Mal Aceh mampu menghimpun zakat sebesar Rp250 miliar. Penerimaan ini meningkat dari sebelumnya dan dari tahun ke tahun trennya semakin bertumbuh. Kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Aceh juga semakin meningkat. Bahkan kini tersedia layanan membayar zakat melalui ATM Bank Aceh Syariah yang sangat memudahkan bagi muzaki.

Pendapatan zakat di Baitul Mal Aceh selain pemotongan langsung dari pegawai negeri yang sudah mencapai nisab zakat, juga banyak perorangan yang mendatangi langsung lembaga itu untuk menunaikan kewajibannya. Ke depan, Baitul Mal diharapkan bisa menjadi rumah atau solusi bagi pengentasan kemiskinan di Aceh melalui program-program produktif. Bila kita melihat dana zakat merupakan bentuk dari pengentasan kemiskinan, begitu juga dana zakat dari ASN di seluruh Indonesia bila perpres itu terwujud dan berjalan dengan baik penyalurannya kepada mustahik. Baik dalam program pemberdayaan masyarakat atau dalam bentuk konsumtif. Dengan demikian, pemungutan zakat dari ASN di Indonesia berpotensi besar dalam mengentaskan kemiskinan bila dikelola dengan baik dan modern. Semoga.[]

Penulis adalah dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Saat ini sedang mengambil penelitian tentang penguatan  zakat di Aceh dalam program Doktor Ilmu Manajemen Unsyiah Banda Aceh. email: muhmuhsin@gmail.com.

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK