KPK: Dana Desa Jangan Dipakai untuk Kawin Lari

Azril @aceHTrend/Masrian

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Azril, meminta para kepala desa terutama di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) agar dapat mempertanggungjawbkan penggunaan Dana Desa di desa masing-masing sesuai dengan program-program yang diajukan dalam musrenbang.

“Kita meminta agar aparatur desa ini memakai sistem yang sudah ada, apalagi pemda Abdya sudah menyediakan sistem Siskedes dalam pengelolaan Dana Desa agar prosesnya semakin mudah,” ungkap Azril, kepada aceHTrend, usai rapat monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di Aula Bappeda Abdya, Selasa (27/8/2019).

Ia juga mendorong agar aparatur desa melakukan publikasi Dana Desa dan pertanggungjawaban, sehingga masyarakat di desa masing-masing bisa mengetahui jumlah dan program apa saja yang dilakukan aparatur gampong dengan menggunakan dana tersebut.

“Di sini harus ada transparansi, jangan sampai kepala desa menganggap itu uang dia, itu di tempet lain banyak itu, ada yang diselewengkan, ada yang dipakai lari, kawin lagi dan segala macam, maka publikasi Dana Desa sangat diperlukan minimal ada lewat spanduk atau baliho,” jelasnya.

Dengan adanya publikasi tersebut, kata Azril, masyarakat di desa masing-masing mengetahui jumlah dana desanya berapa dan digunakan untuk apa.

“Nanti setelah selesai pertanggungjawaban juga dipublikasi lewat spanduk atau baliho, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terkait penggunaan Dana Desa itu,” terangnya.

Azril juga meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Kabupaten Abdya agar terus melakukan sosialiasi kepada aparatur des, sebab masih banyak desa-desa yang kemungkinan masih mengalami keterbatasan SDM.

“Tadi juga ada disentuh terkait adanya kepala desa di Abdya yang lari karena adanya temuan opname cash. Tapi katanya itu sudah diproses oleh penegak hukum. Maka tadi saya sampaikan agar dalam penggunaan dana desa ini jangan sampai ada penyelewengan dana, karena dana desa itu besar jumlahnya. Jika ada pihak desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dana desa, itu pidana dan akan berurusan dengan penegak hukum,” pungkas Azril.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK