Terkait Kasus Kalista Alam, Ahli Beri Keterangan di Pengadilan

ACEHTREND.COM,Meulaboh- Sidang gugatan pembatalan eksekusi lahan milik PT. Kalista Alam serta gugatan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Yayasan HAKA, yang dilayangkan oleh warga Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kembali dilanjutkan, dengan agenda keterangan saksi ahli dari KLHK.

Sidang yang berlangsung pada Selasa (27/08/2019) di Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dihadiri pengacara Penggugat, Ibenk Syarifuddin Gani,SH dan Didik Kurniawan, SH, MH. Dari KLHK selaku Tergugat satu Saipuddin Akbar dan Yudi Ariyanto, SH, MT. Dari Tergugat dua atau PT Kalista Alam diwakili pengacaranya yakni Ayi Ramadani serta Rido, untuk Tergugat intervensi Yayasan HAKA dihadiri Nurul Ikhsan dan Jehalim Bangun.

Saksi ahli yang hadir yakni Abdul Wahid Oscar. SH, MH. dari Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun majelis hakim dalam sidang tersebut yakni Arizal Anwar selaku ketua majelis dan Edo Juliasnyah dan Rosnainah selaku hakim anggota.

Dalam keterangannya di depan majelis hakim, Abdul Wahid Oscar mengatakan, pada umumnya mengajukan perlawanan karena keberatan terhadap eksekusi atas putusan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, yang memvonis PT. Kalista Alam bersalah. Diharuskan membayar denda serta biaya pemulihan lahan Rp.366 miliar, yang dilimpahkan kepada PN Suka Makmue.

“Perlawanan eksekusi itu bisa diajukan sebelum eksekusi selesai atau sedang berlangsung, tidak boleh saat sudah selesai eksekusi. Sebab adanya tuntutan tersebut sebab menganggu kepentingan salah satu pihak, terganggu karena adanya eksekusi, karena ada eksekusi maka terganggu kepentingannya, sehingga diajukan gugatan,” kata Abdul dihadapan Majelis Hakim.

Ia menafsirkan, dalam keputusan PN Meulaboh, yakni, menghukum tergugat (PT KA) melakukan tindakan pemulihan lahan yang terbakar seluas 1000 hektare dengan biaya yang tidak kurang dari tuntutan Rp 360 miliar, hal itu analogikan sama dengan seperti program pengadaan barang dan jasa.

Ia menerangkan, saat hendak dilangsungkan proses eksekusi tersebut timbullah gugatan baru, bahwa ada klaim lain atas hak milik lahan yang akan dilakukan pemulihan, harus dapat dibuktikan baik secara yuridis berupa dokumen kepemilikan dan bukti fisik.

Namun, menurut pengakuan dari KLHK bahwa tanah yang disengketakan oleh 10 orang warga Puloe Kruet tidaklah masuk dalam wilayah eksekusi PT KA yang dimaksudkan dalam putusan PN Meulaboh. “Kewenangan pengadilan hanya mengoreksi terhadap tuntutan yang dilayangkan, tidak boleh melebihi dari itu. Harus membuktikan secara hukum yang kuat dan menunjukkan di mana objek tanahnya, jika tidak masuk dalam eksekusi, kenapa harus dilawan?” ujarnya.

Pandangannya, dalam objek perkara yang sama itu mengandung dua sengketa, pertama soal kerusakan lingkungan antara KLHK dan PT KA, yang meminta ganti rugi dan pemulihan. Kedua sengketa kepemilikan Lahan PT KA yang hendak dieksekusi diklaim sebagai tanah warga. Karena pemicunya adalah KA yang menggarap, kenapa mengait-ngaitkan dengan KLHK yang tidak tersentuh langsung dengan hak milik masyarakat.

Abdul Wahid memandang bahwa tidak ada keterkaitan antara KLHK dengan sengketa lahan yang dilayangkan oleh warga. Hal itu hanya berhubungan dengan PT KA yang menggarap lahan tersebut.

“Ruang lingkup hanya objek pemulihan, kalau tidak terbukti maka bisa dilanjutkan pemulihan. Jika terbukti bagian dari lahan pemulihan maka kekuatan eksekusi ditunda hingga dikeluarkan keputusan baru yang menyatakan lahan yang dieksekusi akan ditetapkan kembali. Artinya Jika itu lahan masyarakat maka tidak akan dilanjutkan, menunggu putusan baru, mungkin saja akan dikeluarkan dari area tuntutan pemulihan yang hendak dieksekusi,” jelasnya lagi.

Menurutnya, upaya perlawanan terhadap tindakan eksekusi itu merupakan upaya hukum luar biasa, di mana itu dilakukan hanya dalam masa didaftakannya eksekusi dan saat proses eksekusi berlangsung. Namun, tidak bisa digugat lagi saat proses sudah tuntas.

Lebih lanjut Abdul Wahid menyampaikan, bahwa dalam gugatan tersebut pihak majelis haruslah berhati hati dalam perkara ini. Jika bukti secara yuridis telah ada, maka harus bisa dibuktikan secara fisik, di mana lokasi pastinya.

Pengacara Pengunggat, Ibenk mengatakan keterangan yang diberikan oleh ahli KLHK yang menerangkan gugatan diajukan ketika dalam tahap pendaftaran dan proses eksekusi sudah benar. Namun, dirinya tetap fokus pada gugatannya dan memastikan akan memasukan gugatan lain terkait objek perkara serupa dengan orang yang berbeda.

“Keterangannya sangat menguntungkan kita jika demikian, dalam lahan terebut tercatat ada 200 KK yang sudah memiliki sertifikat. Saat ini 10 orang yang menggugat, nanti gugatan baru akan kita ajukan lagi dengan orang yang berbeda, namun perkara tetap ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Perdata Melalui Pengadilan, Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup, KLHK, Saipuddin Akbar mengatakan apa yang disampaikan ahli tersebut merupakan kebenaran, bahwa yang hendak dieksekusi adalah lahan milik Kalista Alam, sehingga tidak ada kaitan dengan KLHK yang menggugat Kalista atas kejahatan lingkungan.

“Kan sudah disampaikan tadi oleh ahli bahwa tidak ada kaitannya dengan kita (KLHK), itu urusan dengan Kalista karena mereka yang garap, dan seharusnya pada tahap sidang lapangan kemarin majelis hakim harus sampai ke objek lahan. Bukan melihat dari jauh. Kemudian kenapa BPN tidak dilibatkan saat sidang lapangan kemarin untuk mengecek tanah tersebut,” ungkapnya.

Sidang keterangan ahli tersebut selesai pada pukul 17.30 WIB dan akan dilanjutkan kembali pada persindangan berikutanya Selasa 3 September 2019 dengan agenda keterangan ahli dari PT Kalista Alam.

Laporan: Feri Firmansyah