Darussalam ke DarusTalam?

DCIM100MEDIADJI_0003.JPG

Oleh Khairil Miswar

“…Sjiah Kuala muntjul kembali, Ar-Raniry bangkit mendjelma, Pante Kulu ikut berbakti. Djadi penghuni kampung sardjana.” (A. Arify, Darussalam Djantung Hatiku, dalam Dies Natalies I Djami‘ah Ar-Raniry, 1964).

Beberapa waktu lalu saya membaca status facebook guru saya, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) terkait surat dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang meminta pengosongan Asrama Putri UIN Ar-Raniry yang diklaim sebagai kawasan yang masuk dalam peta Unsyiah. Dalam statusnya, guru saya juga menyinggung soal beberapa ruas jalan seputaran kampus yang telah ditembok oleh pihak Unsyiah sehingga “mirip” dengan Jalur Gaza di Palestina. Selang beberapa waktu di media sosial juga beredar surat lainnya dari Unsyiah yang meminta pengosongan sebuah musala di Jl. Inong Balee yang lagi-lagi diklaim sebagai “wilayah” Unsyiah. Sontak saja informasi tersebut heboh dan mendadak viral sehingga menuai respons dari berbagai kalangan.

Menyikapi kehebohan ini, pihak Unsyiah telah melakukan upaya klarifikasi – yang pada kenyataannya bukan “meredam” gejolak, tapi justru memperlebar perdebatan dengan memperkuat klaim bahwa area-area dimaksud memang berada dalam “kekuasaan” Unsyiah. Akibatnya polemik terkait tanah Kopelma Darussalam yang oleh Unsyiah diklaim sebagai bagian dari “wilayahnya” tampaknya akan terus menggelinding dan sewaktu-waktu akan meledak dan meletus.

Baru-baru ini masyarakat Aceh kembali dikejutkan dengan “drama” baru yang juga melibatkan Unsyiah. Seperti dilansir beberapa media online di Aceh, Unsyiah disebut-sebut melarang UIN Ar-Raniry untuk memakai Lapangan Tugu Darusaalam dalam rangka Pengenalan Budaya Akademik dengan alasan tidak adanya permohonan izin. Akhirnya setelah bersitegang dengan pihak Unsyiah, gembok dan palang yang menutup Lapangan Tugu pun dibongkar paksa oleh sejumlah mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Sepintas Kopelma Darussalam

Dari beberapa literature yang dapat dirujuk di antaranya: Sepuluh Tahun D.I Atjeh (Talsya, 1969); Sepuluh Tahun Darussalam (1969); Sjamaun Gaharu: Cuplikan Perjuangan Daerah Modal (Ramadhan KH, 1995); Sepuluh Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan (1969); Sepuluh Tahun IAIN Ar-Raniry (1974); Dies Natalies I Djami‘ah Ar-Raniry (1964); Darussalam (Jajasan Kesedjahteraan Atjeh, 1963) dan sejumlah buku lainnya dapat disimpulkan bahwa Kota Pelajar (Kopelma) Darussalam dibangun dari hasil sumbangan dan waqaf dengan semangat gotong-royong segenap masyarakat Aceh.

Seiring dengan terciptanyanya perdamaian di Aceh pasca meletusnya peristiwa Darul Islam dan diberikannya status keistimewaan, dalam salah satu pidatonya di RRI sebagaimana dicatat dalam Sepuluh Tahun D.I Atjeh (Talsya, 1969), Ali Hasjmy yang saat itu menjabat Gubernur Aceh, menyebut bahwa salah satu agenda penting yang akan dilaksanakan adalah pembangunan Kopelma Darussalam dengan tujuan membentuk manusia-manusia yang berjiwa besar, berpengetahuan luas dan berbudi luhur.

Untuk itu pemerintah kemudian membentuk Jajasan Dana Kesedjahteraan Atjeh yang kemudian dilebur menjadi Jajasan Pembina Darussalam.
Pembangunan Kopelma Darussalam mendapat dukungan dari rakyat Aceh saat itu, di mana kaum hartawan memberikan bantuan dalam bentuk uang dan juga gedung, sementara rakyat menengah ke bawah juga turut memberikan sumbangan sebatas kemampuan mereka baik berupa uang dalam jumlah terbatas maupun barang-barang seperti kambing, itik dan bahkan beberapa botol kosong. Tidak hanya harta-benda, tapi segenap masyarakat juga menyumbangkan tenaga untuk bergotong-royong membangun Darussalam yang melibatkan tentara, polisi, pegawai negeri dan pelajar. Dengan demikian Darussalam benar-benar menjadi milik rakyat Aceh di mana mereka telah menanamkan modalnya di sana (Jajasan Kesedjahteraan Atjeh, 1963).

Lokasi awal yang dijadikan sebagai lahan berdirinya Kopelma Darussalam adalah bekas tanah Erpacht N.V Rumpit milik keluarga T. Nyak Arif (Ramadhan KH, 1995). Peletakan batu pertama pembangunan Darussalam berlangsung pada 17 Agustus 1958 dan kemudian diresmikan pada 2 September 1959 oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itu Kopelma Darussalam dikenal sebagai Jantong Hate Rakyat Aceh sebagai wujud pengorbanan rakyat Aceh yang membangun Darussalam secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan jantong hate rakyat Aceh bukan Unsyiah atau IAIN, tapi Kopelma Darussalam itu sendiri.

Universitas Syiah Kuala adalah perguruan tinggi pertama yang lahir di Darussalam pada 1 Juli 1961 dan diresmikan pada 27 April 1962. Meskipun diresmikan pada 1962, namun keberadaan Unsyiah telah diawali dengan berdirinya Fakultas Ekonomi sebagai fakultas pertama di Darussalam pada 2 September 1959. Dalam tahapan selanjutnya berdiri IAIN Ar-Raniry yang diawali dengan dibukanya Fakultas Syariah IAIN Djamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Cabang Kutaraja yang diresmikan pada 2 September 1960. Saat itu fakultas ini masih merupakan cabang dari IAIN Yogyakarta. Pada 5 Oktober 1963 IAIN Ar-Raniry diresmikan sebagai IAIN yang ketiga di Indonesia. Kemudian pada 25 Mei 1965 juga diresmikan berdirinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Kopelma Darussalam. Selanjutnya pada 31 Agustus 1968, di Kopelma Darussalam juga dibuka Dayah Tinggi Teungku Chik Pante Kulu. (Sepuluh Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan, 1969).

Terkait pembangunan ini juga sempat dilaporkan oleh Hasjmy kepada Soeharto dalam kunjungan pertamanya ke Aceh pada 31 Agustus 1968. Saat itu, Hasjmy menegaskan bahwa di Darussalam telah berdiri beberapa perguruan tinggi yang terdiri dari Universitas Syiah Kuala, IAIN Ar-Raniry, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan APDN. Kedatangan Soeharto saat itu juga dalam rangka meresmikan berdirinya Dayah Teungku Chik Pante Kulu (Sepuluh Tahun Darussalam, 1969).

Di masa-masa awal tersebut tidak terdapat catatan yang menyebut adanya pembagian wilayah antara Unsyiah dan IAIN sebagaimana diklaim oleh Unsyiah saat ini. Pada saat Fakultas Syariah pertama sekali dibuka di Kopelma Darussalam, fakultas tersebut mengambil tempat di Fakultas Ekonomi yang dibangun oleh Jajasan Pembina Darussalam. Sementara untuk perkuliahan menggunakan ruangan SMEA yang kemudian juga digunakan oleh APDN – yang bangunannya juga dibangun oleh Jajasan Pembina Darussalam. Demikian pula ketika lahir Fakultas Dakwah di IAIN Ar-Raniry tahun 1968 pada awalnya juga berkantor di Fakultas Ekonomi Unsyiah yang merupakan gedung perguruan tinggi pertama yang dibangun di Darussalam (Sepuluh Tahun IAIN Ar-Raniry, 1974). Dari fakta-fakta ini tersimpulkan bahwa area Kopelma Darussalam dipakai secara bersama-sama tanpa adanya pembagian atau pemisahan yang jelas. Di sini terlihat jelas adanya semangat kebersamaan dari para pendahulu yang ikhlas.

Menuju DarusTalam?

Alkaf dalam salah satu esainya menulis bahwa Darussalam telah mengalami gejala “kematian kecil” selama tiga kali: pertama dilengserkannya Gubernur Aceh, Sjamsuddin Mahmud pada tahun 2000; kedua, pembunuhan dua rektor, Safwan Idris dan Dayan Dawod; dan ketiga, tertangkapnya Rektor Unsyiah, Darni Daud karena kasus korupsi.
Menyimak polemik “klaim aset” yang dilakukan Unsyiah baru-baru ini bukan tidak mungkin hal ini akan menjebak Darussalam dalam “kematian” keempat yang lebih mengerikan. Kopelma Darussalam yang merupakan wujud warisan ikhlas para “leluhur” telah “ternoda” sehingga Darussalam akan menjadi “Darus-Talam” dengan adanya “insiden” perebutan tumpok.

Dalam Kamus Aceh-Indonesia yang disusun Aboe Bakar dkk (1985), kata “talam” dimaknai sebagai sejenis dulang kayu tanpa kaki. Dalam bahasa Aceh sendiri talam memiliki makna yang serumpun dengan tabak atau baki besar yang digunakan untuk meletakkan berbagai makanan seperti dodoi, timphan, bajek atau haluwa. Talam juga digunakan untuk menyajikan berbagai jenis makanan kepada para tamu pada saat kenduri di kampung-kampung. Tamu-tamu yang “lapar” biasanya akan memasukkan tangannya beramai-ramai ke dalam talam untuk berebut kue paling enak dan menyisakan yang paling tidak enak kepada mereka yang lengah.

Menyimak kondisi Darussalam dalam konteks kekinian – yang oleh para pendahulu digagas sebagai lumbung tempat melahirkan intelektual yang akan mengayomi Aceh – saat ini justru telah menjadi arena “perebutan pengaruh,” “perebutan jabatan” dan terakhir “perebutan aset” alias meurupah tumpoek. Dalam kondisi inilah Darussalam yang tenang, nyaman dan damai berubah menjadi DarusTalam yang riuh dan gaduh dengan perebutan talam.

Nah, agar Darussalam tetap menjadi pusat pencerdasan dan bukan sebagai “lahan pertikaian” maka Sertifikat Hak Pakai dari Kelurahan Kopelma Darussalam yang kononnya dikeluarkan BPN pada tahun 1992 kepada Unsyiah harus segera diluruskan oleh kedua pihak. Sebab kuncinya ada di sini. Jika tidak, talam-talam akan terus beterbangan di Darussalam. Dan mengurus piring terbang di rumah tentu lebih mudah dibanding mengurus talam terbang di ruang publik.

KOMENTAR FACEBOOK