Nasib Warga Aceh Besar di Pinggiran Ibu Kota Provinsi

Oleh Usman*

Dulunya ibu kota Provinsi Aceh bagian dari Kabupaten Aceh Besar, kemudian dimekarkan menjadi Kota Banda Aceh. Berbicara teritorial Aceh Besar, pasti akan bersentuhan dengan wilayah Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh. Secara geografis sebagian wilayah Aceh Besar berbatas langsung dengan Kota Banda Aceh, meliputi Kecamatan Krueng Barona Jaya, Lampeuneurut, dan Darussalam.

Daerah yang lengket dengan ibu kota provinsi ini nyaris luput dari pantauan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pernyataan ini didasarkan pada kurangnya sentuhan pembangunan daerah pingiran, yang notabenenya adalah wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Permasalahan masyarakat Aceh Besar yang ada di pinggiran Kota Banda Aceh seharusnya juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Aspek ideal yang mestinya jadi perhatian ialah persoalan air bersih dengan memastikan PDAM memberikan layanan maksimal pada masyarakat. Masalah lain yang juga tidak kalah penting yakni persoalan sampah. Pengelolaan sampah tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan dan dampak sosial lainnya. Di samping itu, perlu juga menaruh perhatian khusus di bidang infrastruktur jalan, saluran air, pelayanan publik, dan persoalan sosial lainnya.

Ada kesenjangan pembangunan yang begitu besar yang dirasakan warga Aceh Besar di perbatasan Kota Banda Aceh. Akibatnya, menyulut terjadinya kesenjangan sosial seperti yang terjadi di daerah Lampeuneurut yang memilih ingin bergabung ke Pemerintah Kota Banda Aceh.

Ini bagian dari akumulasi kekecewaan ketidakmerataan pembangunan oleh pemkab sehingga memberikan kesenjangan yang tajam. Belum lagi persoalan sosial kecamatan atau gampong yang berdekatan dengan Kota Banda Aceh. Tentu akan memberikan kecemburuan secara psikologi bagi masyarakat Aceh Besar. Bagaimana tidak, pada sektor pelayanan publik saja kita sudah kalah jauh dengan Kota Banda Aceh. Seharusnya Pemerintah Aceh Besar bisa lebih peka terhadap berbagai persoalan di wilayahnya, khususnya yang berdekatan dengan Kota Banda Aceh, supaya ketimpangan pembangunan dan pelayanan tidak semakin runcing.

Untuk menjawab tantangan tersebut, barangkali Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bisa berpikir kembali untuk pindah ibu kota kabupaten. Tujuannya supaya letak kabupaten sebagai sentral pelayanan masyarakat bisa diakses secara adil oleh masyarakat. Sehingga ideks rasio pelayanan publik bisa lebih meningkat.

Berkaca dari usia Kota Jantho sebagai ibu kota Aceh Besar yang sudah tidak lagi muda, tetapi belum benar-benar mampu menjadi “ibu kota”. Bila para pejabat saja yang menjadi penggawa pelayanan tidak semuanya menetap di Jantho, bagaimana mungkin cita-cita mulia menyejahterakan masyarakat bisa terwujud. Belum lagi konflik kepentingan di level pimpinan, yang konon belum terselesaikan.

Mari kita berpikir lebih jernih untuk kemajuan Aceh besar ke depan, termasuk agar pemimpin mau hilangkan egoisme dan kembali bekerja bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat Aceh Besar.[]

*Wakil Rektor I Universitas Abulyatama Aceh Besar

Editor : Ihan Nurdin  

KOMENTAR FACEBOOK