Pejabat Aceh Bek Lagei Tajoek Bungoeng Bak Bue

Teuku Murdani.

Oleh T. Murdani*

Kalangan penggiat media sosial di Aceh kembali heboh dengan berita pengadaan berbagai bibit oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Kebanyakan mengkritisi pengadaan bibit ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mengusulkan 762 paket dengan total anggaran Rp. 129.965.324.777. (AcehTrend 28/08/19). Publik di sini mempertanyakan pengadaan bibit ikan nila yang menjadi pengadaan paling besar di dinas tersebut.

Di samping itu Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga menyoroti besaran anggaran yang dialokasikan oleh empat SKPA yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Dari keempat SKPA ini memiliki total anggaran Rp.335.486.565,720.

Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan mendasar dari pengadaan benih oleh beberapa SKPA ini. Yang pertama, siapa penerimanya? Kedua, bagaimana melihat dampak dari bantuan ini? Ketiga, mengapa hanya berfokus kepada pengadaan?

Tidak bermaksud menggurui kalangan SKPA, tetapi menjadi catatan penting bagi masyarakat agar nantinya tidak terkesan pengadaan bibit menjadi ajang bagi-bagi paket dan proyek. Untuk itu kalau memang pengadaan tersebut berdasarkan proposal dari masyarakat atau kelompok masyarakat sudah semestinya SKPA juga mempublikasikan target penerima.

Di samping menjaga image SKPA bahwa data tidak berasal dari Jin yang turun dari langit juga menjadi catatan penting bagi masyarakat siapa saja yang telah menerima bantuan dari pemerintah. Catatan ini juga penting untuk menghindari double penyaluran di masa yang akan datang serta untuk pemerataan penerima bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat.

Pemerataan ini sangat penting sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan seluruh masyarakat yang adil dan merata serta pembangunan dasar yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Menurut para ahli pembangunan yang ideal adalah mengisi gap antara yang kaya dengan yang miskin untuk menciptakan kesetaraan kepada semua orang.

Salah satu penanggung jawab terbesar dalam pembangnunan dan pengembangan masyarakat adalah negara dengan memanfaatkan uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Bukan untuk kekayaan individu atau golongan saja. Untuk itu pejabat pemerintah di Aceh sudah sepantasnya menganut keadilan dan kesetaraan dalam melakukan program-program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Outcome dari program yang dilaksanakan tidak hanya sebatas berapa jumlah bibit yang sudah disalurkan dan dibuktikan dengan tanda-tangan penerima saja. Tetapi pemerintah harus memiliki proyeksi yang jelas berapa banyak warga yang mendapatkan bantuan berhasil meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan pendapatan keluarga dan berapa orang sejahtera.

Seandainya program penyaluran bibit ikan, sapi ataupun bibit tanaman yang kemudian dilaporkan mati karena hama atau dicuri dan sebagainya. Pemerintah telah membohongi rakyat dan pejabat yang bertanggung jawab sama sekali tidak memiliki kapasitas dan visi pembangunan Aceh kedepan.

Selama empat tahun kedepan Aceh masih menerima 2% dana Otsus dari total alokasi DAU selanjutnya mulai tahun 2023 sampai 2027 hanya menerima 1%. Pejabat Aceh harus memiliki visi yang jelas dalam menggunakan dana tersebut dan mampu merubah Aceh dari konsumtif menjadi produktif. Dari memasok barang dari luar Aceh menjadi pemasok keluar Aceh. Pejabat harus memiliki work plan dalam bekerja sehingga mampu meproyeksi semisal dalam lima tahun ke depan wajah Aceh akan seperti apa.

Apakah Aceh akan menjadi ekportir ikan nila, ikan bandeng, sapi, kerbau, beras ataupun penghasil buah jernang terbesar. Tetapi kalau tiap tahun pengadaan bibit sapi tetapi harga daging terus naik khususnya setiap hari meugang, beras, ikan, telur, dan sebagainya terus dipasok dari provinsi tetangga berarti pejabat di Aceh sama seperti tajoek bungoeng bak bue (kita berikan bunga kepada monyet) di mana monyet tersebut sama sekali tidak paham makna untuk apa pemberian bunga.

Jika benar data yang dirilis oleh MaTA yang dipublikasikan di AcehTrend, dimana pada tahun 2019 ini ke empat SKPA tersebut memperioritaskan kepada pengadaan, sama saja pejabat hanya pandai menghabiskan dana tetapi tidak mampu berfikir bagaimana dengan keistimewaan dana otonomi khusus mampu menciptakan Aceh yang mandiri di masa yang akan datang.

Detailnya apa yang akan terjadi dengan ikan-ikan nila jika nantinya berhasil dikembangkan, apa yang kan terjadi dengan bandeng, apa yang akan terjadi dengan sapi-sapi? Pemerintah dalam hal pembangunan memiliki dua peran yang pertama adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berkreativitas kemudian membantu akan tetapi jika ada masyarakat yang belum mampu menghubungkan kebutuhan ke depan dengan kreativitas yang ada maka pemerintah harus turun tangan untuk melakukan penyadaran dan penguatan kepada masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan sangat berkonsekuensi kepada akibat dan perubahan. Di sini pemerintah bertanggung jawab agar perubahan itu terjadi kepada better development bukan kepada retrogression (kemunduran) ataupun menyebabkan masyarakat bergantung terus menerus kepada bantuan pemerintah.

Sudah sekian tahun Aceh mendapatkan dana khusus untuk pembangunan, tetapi belum terlihat program yang bermanfaat untuk kemandirian rakyat. Ikan di laut Aceh masih melimpah tetapi kemampuan nelayan Aceh baik dalam menangkap maupun mengolah hasil tangkapan belum sebanding dengan resource yang ada.

Boat dan kapal nelayan Aceh dari nenek moyangnya hanya terbuat dari kayu, sampai hari ini belum ada perubahan. Ikan hasil tangkapan bila terlambat diangkut ke TPI akan membusuk, bila tidak laku dalam beberapa hari terpaksa dibuang. Dari pada melakukan pengadaan bibit mengapa pejabat DKP tidak berfikir untuk menindustrialisasikan perikanan Aceh saja.

Memberikan penguatan kapasitas kepada nelayan dalam menangkap ikan, bagaimana menanganinya setelah ditangkap, atau dengan meningkatkan teknologi kapal yang ada baik sonar pelacak ikan ataupun pengadaan kapal yang mampu memproses ikan kaleng ditengah laut yang nantinya dapat dipasarkan didaratan untuk beberapa bulan pemakaian dan bisa diekport. Sekurang-kurangnya membuka industri perikanan Aceh dengan standar internasional agar pasar ikan Aceh tembus ekpor.

Begitu juga dengan sapi, sebaiknya pejabat Aceh memiliki target khusus sekurang-kurangnya tahun berapa harga daging turun di bawah Rp.100.000 per kilogram agar semua rakyat Aceh mampu mengkonsumsi daging. Dengan rumput yang sangat hijau seharusnya kita yang mengekspor daging ke Australia bukan malah kita yang mengimport dari mereka. Dengan jumlah pengadaan bibit padi setiap tahun, seharusnya kita yang mengirim beras ke Medan (Sumatera Utara) bukan malah kita yang bergantung kepada mereka.

Semoga saja para pejabat yang membuat perencanaan pembangunan dan pengembangan Aceh ke depan memiliki visi yang kuat, sehingga dengan pengadaan bibit-bibit tersebut akan membuat Aceh hebat sebagai mana dicita-citakan. Besar harapan dengan pengadaan berbagai bibit yang telah dipublikasikan oleh AcehTrend akan mampu medongkrak posisi Aceh dari yang termiskin se Sumatera menjadi yang Terkaya. Semoga.

*)T. Murdani adalah mahasiswa program Doktor dalam bidang International Development, Fakultas Art & Design, University of Canberra, Australia, mengajar pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry.

KOMENTAR FACEBOOK