Tingginya Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia

Oleh Dyah Tari Nur’aini SST*)

Marak diperbincangkan di media berita mengenai tercemarnya lingkungan tempat tinggal masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya sekedar mengganggu pandangan, tapi hingga menyebabkan gangguan kesehatan kronik yang membahayakan. Pencemaran melanda hingga ke seluruh bagian yakni air, tanah, dan udara. Tak bisa tergantikan, semua hal tersebut berhubungan dekat dengan keperluan sehari-hari masyarakat. Kini mulai dari krisis air bersih, tanah yang tak subur, hingga udara yang kotor tak bisa dihindari lagi.

Yang sedang gencar digaungkan adalah perihal polusi udara. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa pada Hari Raya Idul Fitri 5 Juni 2019 kemarin bertepatan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) sedunia. Untuk tahun ini, HLH sedunia mengambil tema polusi udara dengan tuan rumah penyelenggara adalah Tiongkok. Pengambilan tema ini tentunya bukan tanpa alasan, mengingat berbagai jenis polusi udara global yang semakin mengkhawatirkan dan mempengaruhi kesehatan manusia serta ekosistem alam. Bahkan PBB menyatakan 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar. WHO juga menyatakan hal ini menyebabkan krisis kesehatan global dengan 7 juta kematian orang per tahun. Tentunya kondisi tersebut bukanlah hal yang main-main karena telah menyangkut nyawa orang banyak. Lantas bagaimana kenyataan kondisi di Indonesia?

Pencemaran udara di Indonesia bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Jakarta sempat kembali menjadi kota paling berpolusi di dunia menurut keterangan laman AirVisual, dengan Air Quality Index berada di angka 195 pada 28 Juli kemarin. Kita ambil contoh yakni penyumbang terbesar terjadinya polusi udara di Indonesia, yakni keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara. Indonesia memiliki puluhan PLTU batu bara yang tersebar di seluruh wilayah yang untuk menghasilkan tenaga listriknya harus melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Partikel halus dan beracun dengan mudah menyusup kedalam paru-paru masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU batubara tersebut. Akibatnya berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, stroke, jantung, dan beragam penyakit pernafasan mengintai masyarakat.

PLTU batubara hanyalah salah satu dari sumber penyebab pencemaran, peran industri atau pabrik juga sangat mempengaruhi terhadap kualitas lingkungan disekitarnya. Seringkali limbah hasil industri mengandung banyak zat beracun dan membahayakan, baik dalam bentuk cair maupun padat. Selain zat berbahaya, terdapatnya limbah anorganik membuat sangat sulit diuraikan sehingga akan mengotori tanah dalam waktu yang lama.

Aktivitas pertambangan juga memiliki dampak yang besar, yakni terhadap pencemaran tanah. Pertambangan menyisakan lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali menyebabkan terjadinya kubangan air besar dengan kandungan asam yang sangat tinggi dan zat kimia beracun bagi ekosistem tanaman. Tidak hanya itu, kubangan besar ini nyatanya telah memakan banyak korban jiwa yang tidak sengaja tergelincir ke dalamnya ataupun tertimbun longsor akibat resapan air yang buruk. Seperti terjadi di areal bekas pertambangan di Kalimantan Timur yang hingga kini telah memakan korban jiwa sebanyak 30 orang.

Selanjutnya, ulah buruk masyarakat juga seringkali berdampak pada terjadinya pencemaran. Data BPS menyebutkan bahwa berdasarkan indeks perilaku ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup yang nilainya 0 hingga 1, nilai indeks masyarakat Indonesia adalah 0,51. Hal ini menggambarkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup yang masih cukup jauh dari kata ‘peduli’ dan masih harus terus ditingkatkan. Misalnya saja yang terjadi pada pemukiman sekitar kali Ciliwung. Kebiasaan membuang sampah rumah tangga hingga pembuangan tinja langsung ke kali membuat air sungai bisa berubah menjadi hitam dan berbau menyengat, terutama dikala musim kemarau tiba. Jangankan tempat untuk membuang sampah, bahkan masyarakat di sekitar kali tidak mempunyai septic tank meskipun memiliki jamban masing-masing. Bahaya sudah pasti mengintai warga sekitar kali yang memanfaatkan air disana, mulai dari gatal-gatal, diare, hingga penyakit kulit.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendataan podes 2018, jumlah pencemaran di seluruh desa di Indonesia tercatat ada 16.847 desa tercemar air, 2.200 desa tercemar tanah, dan 8.882 tercemar udara. Persentase tertinggi dengan banyaknya desa tercemar terjadi di Kalimantan Tengah, yakni mencapai 58,63 persen dari total desa yang ada. Sementara persentase terendah terdapat di Papua, yakni hanya 5,75 persen saja desa yang mengalami pencemaran. Sayangnya selain Papua hanya ada dua Provinsi lagi yang memiliki persentase desa tercemar dibawah 10 persen yaitu Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Hal ini menunjukan banyaknya daerah yang telah tercemar di Indonesia.

Pemerintah harus segera membenahi penyebab-penyebab polusi yang membahayakan masyarakat dan lingkungan. Perihal tenaga pembangkit listrik misalnya, memang tidak bisa dihindari kebutuhannya mengingat masih banyak wilayah di Indonesia yang belum tersentuh oleh listrik. Namun sudah seharusnya Indonesia beralih dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan seperti matahari. Berkaca pada negara Amerika Serikat yang menutup sekitar 200 PLTU batubara sejak tahun 2015. Sementara Jerman menutup 84 PLTU batu bara dan menargetkan tidak ada lagi pembakaran batu bara pada tahun 2038. Bahkan India pun telah menyadari kerusakan akibat PLTU dan beralih menargetkan pembangunan PLTS (tenaga surya)

Indonesia seharusnya merasa malu melihat negara-negara lain sudah bergerak maju sementara Indonesia yang memiliki polusi udara terbesar justru malah melanggengkan keberadaan PLTU. Hilangkan bisnis dan politik dibalik batu bara di kalangan pemerintahan. Sudah saatnya perhatian pada keselamatan rakyat didahulukan. Pemerintah perlu memprioritaskan kesiapan dana yang cukup untuk membangun infrastruktur pengembangan energi terbarukan. Kemudian dukung dengan peraturan pemerintah yang baik, sehingga investor tidak akan segan dalam menyubang permodalan.

Selanjutnya atas persoalan galian tambang, pemerintah juga perlu bertindak tegas dalam pelaksanaan proses reklamasi. Pemerintah seharusnya tidak menutup mata atas terbengkalainya lubang-lubang bekas galian tambang. Tidak kalah penting, pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) juga merupakan hal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran. Diharapkan dengan adanya peralatan IPL yang baik, pengolahan limbah padat maupun cair hasil limbah industri maupun rumah tangga dapat secara aman dibuang maupun digunakan kembali. Tentunya semua itu harus didukung dengan komitmen dan alokasi yang baik. Maka peran pemerintah menjadi sangat urgent dalam mengatasi pencemaran di Indonesia ini.

*)Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama BPS Kab. Kolaka.

KOMENTAR FACEBOOK