Kehadiran Qanun Retribusi IMB di Banda Aceh Dinilai Mendesak

@aceHTrend/Hendra Keumala

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – DPRK Banda Aceh menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Kinerja Komisi C Terkait Rancangan Qanun (Raqan) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Banda Aceh. Rapat berlangsung di lantai 4 gedung baru DPRK Banda Aceh dan dipimpin Ketua DPRK Arif Fadillah, Jumat malam (30/08/2019).

Dalam sambutannya Arif Fadillah menyampaikan, agenda penyampaian laporan Komisi C ini merupakan tahapan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna pengesahan qanun. Hal ini sesuai dengan mekanisme pembuatan perda.

“Sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan, provinsi, kabupaten/kota, serta Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun,” kata Arif Fadillah.

Arif menambahkan, keberadaan Qanun Retribusi IMB ini sudah sangat diharapkan di Kota Banda Aceh,  selain untuk menindaklanjuti perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga untuk penyesuaian terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi IMB yang dianggap sudah kedaluwarsa. Qanun tersebut juga dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan aturan teknis yang terbaru. Selain itu juga untuk penyesuaian kembali tarif retribusi yang sesuai dengan kondisi perkembangan Banda Aceh saat ini.

Di samping untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh, kehadiran Qanun Retribusi IMB tersebut juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan mendidik masyarakat warga kota.

“Qanun ini supaya setiap warga kota ikut berperan aktif serta ikut bertangung jawab demi terwujudnya Kota Banda Aceh dalam bingkai syariah melalui pembayaran retribusi,” ujar Arif Fadillah.

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK