Ketua Komisi C DPRK Sampaikan Laporan Raqan Retribusi IMB

@aceHTrend/Hendra Keumala

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Komisi C DPRK Banda Aceh, Muhyiddin menyampaikan laporan perkembangan Rancangan Qanun Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rapat paripurna di DPRK Banda Aceh pada Jumat malam (30/8/2019).

Pada kesempatan ini kata Muhyiddin Komisi C DPRK Banda Aceh mendapat kehormatan untuk membahas Rancangan Qanun tentang Retribusi IMB bersama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam rangkaian pembahasan tersebut telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan, baik internal komisi maupun bersama dengan pemerintah kota dan ikut melibatkan tenaga ahli yang telah ditetapkan.

“Bukan hanya itu, kami juga telah melakukan rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dua kali, masing-masing bersama dengan masyarakat dan juga pelaku dunia usaha terkait,” kata Muhyiddin di depan anggota dewan lain.

Dari rangkaian RDPU tersebut tambahnya, ada masukan-masukan penting yang menjadi pertimbangan Komisi C DPRK dan Pemko Banda Aceh sehingga bisa disajikan dalam laporan paripurna tersebut.

Sebelumnya, juga telah dikonsultasikan ke Bagian Hukum Pemerintah Aceh terkait finalisasi Rancangan Qanun Retribusi IMB ini dan masukan yang sangat berharga adalah rancangan qanun ini perlu mendapatkan persetujuan bersama DPRK dengan Pemerintah Kota untuk kemudian draf persetujuan mendapatkan fasilitasi dan koreksi dari gubernur dan juga kementerian terkait kalau diperlukan.

“Karenanya momentum paripurna malam yang berbahagia ini merupakan suatu rangkaian yang sangat penting dalam rangka mendapatkan pengesahan Rancangan Qanun Retribusi tentang IMB menjadi Qanun tentang Retribusi IMB ini,” ujarnya.

Muhyiddin menjelaskan, Banda Aceh pernah ada Qanun Nomor 11 Tahun 2004 terkait dengan Retribusi IMB yang mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 1997. Namun dengan dicabutnya UU Nomor 18 Tahun 1997 dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka QanunĀ  Nomor 11 Tahun 2004 sudah secara De Jure tidak dapat diberlakukan lagi. Artinya, saat ini Banda Aceh kekosongan regulasi terkait Retribusi IMB.

Amanat UU Nomor 28 Tahun 2004 pasal 180 ayat 2, secara eksplisit menyebutkan bahwa peraturan daerah terkait retribusi perizinan tertentu yang sudah ada sebelum UU Nomor 28 Tahun 2009 disahkan hanya berlaku dua tahun.

“Karenanya, mengesahkan Rancangan Qanun Retribusi IMB ini secara cepat dan tepat merupakan langkah strategis bagi DPRK sebagai unsur pemerintahan kota Banda Aceh, terutama memberikan dukungan terhadap kerja-kerja pemerintah kota dalam rangka mengatur perizinan juga meningkatkan pendapatan daerah,” tuturnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK