Umar, Kekuasaan dan Pemerintah Aceh

Oleh Boy Abdaz*

“Akulah Umar,” ujar sang Khalifah kepada seorang perempuan yang menunduk pasrah di hadapannya. Ia melalui malam yang panjang bersama perempuan itu. Membawakan makanan, memasaknya lalu makan bersama keluarga kecil perempuan janda yang memiliki seorang anak. Umar mengundangnya ke istana setelah sebelumnya ia memaki-maki khalifah yang abai terhadap nasibnya yang miskin sampai memaksa anaknya untuk berpuasa sambil menunggu uluran tangan. Ia sedang memasak batu kerikil untuk menghibur anaknya yang menangis kelaparan ketika Umar menuju arah tangisan untuk memastikan tidak ada yang sedang sakit.

Perempuan itu meminta dirinya dihukum atas kelancangannya memaki khalifah di depan Umar sendiri yang tidak ia ketahui. Betapa ia merasa bersalah dan berdosa karena setelah memberi makan Umar berpesan agar bicaralah yang baik-baik. Tapi Umar justru membalasnya dengan jaminan ia dan anaknya tidak akan merasakan kelaparan lagi. Sebuah keteladanan yang luar biasa dari Umar bin Khattab.

Lalu apakah kita sedang berada di Jazirah Arab dengan kekhalifahan yang begitu adil? Tidak! Kita sedang berada di belahan dunia yang berbeda, di era modern pula. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Meskipun beberapa pihak ingin mengajak kita kembali ke Arab masa lalu dengan mengabaikan konteks Arab kekinian. Di beberapa kesempatan kita bahkan ingin tampil lebih Arab daripada Arab sendiri. Beberapa aturan yang dibuat untuk konteks ini bahkan mereduksi dan terjadi pelemahan atas hukum dasar ketika dihadapkan dengan Undang-undang yang dibuat oleh Negara.

Pemerintah kita tidak mungkin menyusul khalifah Umar. Tapi apa yang dilakukan Umar adalah keteladanan tentang bagaimana seharusnya pemimpin melihat rakyatnya. Khalifah Umar turun secara langsung untuk memantau sejauh mana dampak musim kemarau yang mengakibatkan kekurangan makanan dan paceklik di Tahun Abu. Lalu apakah pemerintah kita harus menunggu paceklik dulu? Tentu tidak, karena sekali lagi konteks masa lalu sangat jauh berbeda dengan era modern saat informasi dengan mudah bisa didapat.

Kasus pengadaan bibit Nila yang diangkat oleh T Murdani dalam tulisannya di media ini, Pejabat Aceh Bek Lagei Tajoek Bungoeng Bak Bue– bisa jadi merupakan langkah maju pemerintah dalam rangka antisipasi kelangkaan kebutuhan atau sebagai sarana pengembangan ekonomi untuk memakmurkan rakyat. Namun menurutnya pengadaan oleh salah satu dinas di Aceh itu ada indikasi terjadinya kepentingan bagi-bagi proyek. Hal ini layak dikritisi karena program dengan sasaran yang tidak jelas tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa. Aspeknya economic development. Meskipun demikian hal ini bisa menjadi indikator bagaimana pemerintahan dijalankan.

Pemerintahan di Aceh selama ini memberi kesan yang sangat jelas bahwa mereka cenderung disibukkan mengelola kekuasaan ketimbang mengelola pemerintahan. Hampir setiap kebijakan yang lahir tidak lepas dari pengaruh politik kekuasaan, setidaknya mempunyai orientasi keseimbangan kekuasaan dengan dalih keseimbangan pemerintahan. Sayangnya, di sisi lain kita tidak bisa menepis bahwa politik memang merupakan bagian inti dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Jika pemerintahan sudah pada patron tata kelola yang baik, maka aksi demo tolak tambang yang disuarakan para aktivis Gayo tidak mesti harus dilakukan berkali-kali dan berhari-hari. Nyatanya, aksi demo teman-teman aktivis Gayo, kampanye media, long march sampai aksi tunggal yang dilakukan sebagai unjuk sikap penolakan terhadap tambang sejauh ini belum mendapat respon yang sebanding. Para aktivis tidak memperjuangkan kepentingan pribadi, tapi menangkal petaka akibat kerakusan yang mampu membenamkan daerah mereka. Mereka belajar dari kejadian-kejadian lain yang serupa dan memberi edukasi kepada masyarakat untuk membuka mata dan memahami berbagai dampak yang bisa diakibatkan oleh pertambangan.

Kita bisa menakar seberapa besar wibawa Pemerintah Aceh dengan menimbang-bandingkan beberapa persoalan yang tidak pernah mencapai solusi yang memadai. Suplai air bersih kepada masyarakat kota induk pemerintahan saja masih menjadi permasalahan utama. Listrik sebagai kebutuhan energi semua lini bisa padam berjam-jam di tengah kesibukan kota yang mengandalkan kebutuhan energi listrik sebagai penggerak utama. Belum lagi bicara kasus tanah Negara yang hak pengelolaannya masih tarik ulur di tingkat satuan pemerintahan sendiri.

Pemerintahan yang mengedepankan kemakmuran rakyatnya secara nyata pasti akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rakyat. Bukan kemakmuran separuh rakyat atau kelompok tertentu. Bicara kelompok tertentu tentu saja arahnya kekuasaan. Menjaga keseimbangan kekuasaan.

Seharusnya tidak ada yang istimewa antara rakyat dan pemimpin sebagaimana keteladan Umar ra. Meskipun pemerintah telah didapuk untuk memiliki otoritas atas kedaulatan rakyat. Ketika Umar membagikan kain Yaman kepada kaum muslimin, ia diprotes oleh yang lain karena Umar membutuhkan kain yang lebih besar karena posturnya yang tinggi. Dianggap tidak adil karena Umar pasti mengambil bagian yang lebih besar, diistimewakan. Sehingga dengan lantang, saat Umar di mimbar, seseorang menyuarakan ketidakadilan itu. Lalu Umar memanggil anaknya, Abdullah. Anaknya menjelaskan, ia telah memberikan kain yang menjadi bagiannya kepada Ayahnya sehingga khalifah Umar dapat membuat gamis yang sempurna.

Selain berbicara keadilan, peristiwa ini juga menggambarkan bagaimana posisi Umar yang tidak anti kritik. Ia hanya menunggu suasana tenang lalu memberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahan sebenarnya, dan ia menerima kritikan itu dengan santai dan terbuka, lalu menyelesaikannya dengan bijak.

Pemerintah harus tanggap dan cepat terhadap segala persoalan yang timbul. Membiarkan isu seperti pertambangan di Gayo bergulir secara terus menerus akan memicu suasana yang lebih rumit dan dapat memupus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu belum berbicara tentang berapa banyak energi dan sumber daya yang telah dikorbankan oleh para aktivis untuk mengkampanyekan isu tolak tambang. Atau mungkin lebih parah lagi menguatnya kembali isu pemekaran wilayah karena dianggap pemerintah provinsi abai terhadap suara di bawah.

Aceh, paska penetapan Gubernur IY sebagai tersangka memang memiliki dinamika kepemimpinan yang serius. Plt. Gubernur mempunyai keterbatasan secara aturan untuk mengambil tindakan pada persoalan-persoalan tertentu. Tapi itu tidak bermakna harus pasif, mengurung diri dalam bingkai aturan. Publik harus mendapat jawaban atas setiap persoalan yang mengemuka.

Sekali lagi, kita memang tidak sedang di era kekhalifahan dan tidak pula di Jazirah Arab masa lalu. Tapi selaku penganut muslim terbanyak, sepantasnya meneladani kepemimpinan pemimpin besar sebelumnya. Meskipun zaman berubah, pemahaman dasar hubungan antara rakyat dan pemimpin selalu akan sama. Rakyat memilih orang-orang dari kalangannya sendiri untuk menjadi pemimpin mereka, sebagai orang yang memperjuangkan keseteraan hak untuk memperoleh keadilan dan kemakmuran. Melindungi dan mengayomi untuk menjamin hak-hak persorangan dan komunal dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Kebanyakan kita lupa pada permasalahan yang mendasar seperti ini, sehingga membuat bingkai eklusif yang terlalu jauh dari rakyat.

Semangat dan harapan baru akan muncul bersamaan duduknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru. Semoga Pemerintah Aceh akan kuat menghalau kuasa di luar penguasa pemerintahan. Sehingga mengelola kekuasaan tidak lagi menjadi faktor yang terlalu banyak menghabiskan sumber daya dan mampu menempatkan Aceh sebagai provinsi terkaya di masa-masa yang akan datang.

*)Peneliti di PT LSI Network Jakarta.

KOMENTAR FACEBOOK