“WN Harus Diberi Peran Politik”

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi I DPRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Senin (2/9/2019).

Salah satu peserta RDPU, Samsuddin Jalil atau Ayah Panton mengatakan, Lembaga Wali Nanggroe harusnya juga memiliki peran di bidang politik, agar memiliki peranan selain mengurus lembaga adat.

“Wali Nanggroe harus menempatkan delapan orang perwakilan dari keturunan kerajaan Zaman dulu di berbagai daerah Aceh, sebagai perwakilan dan sebagai wujud simbuol Cap Sikureung,” katanya.

Perwakilan ini kata untuk akan mengakomodir segala hal berkaitan dengan suku dan etnis yang ada di Aceh sehingga tidak akan muncul pernyataan-pernyataan yang menilai tidak diakomodir dengan kehadirannya LWN.

Ia menegaskan, LWN bukanlah lembaga politik dan pemerintah, tetapi harus diberikan hak politik dan WN bisa menjadi senatornya Aceh di tataran provinsi.

“Anggotanya nanti dari mukim sehingga mukim ada kerjaan, jangan tidak berfungsi seperti hari ini. Hari ini terjadi paradoks antara mukim dan camat, maka Wali Nanggroe harus sebagai senator dan menjadi pimpinan adat di Aceh,” katanya.

Ia juga menyarankan agar WN Aceh jangan disebut yang ke-9, tetapi yang pertama karena penetapannya berdasarkan perintah UUPA. Bila disebutkan yang ke-9 kata Ayah Panton, akan sulit diluruskan asal-usulnya.

“Lembaga ini harus dipertahankan apa pun risiko, ini menjadi marwah Aceh, harus ada wali yang akan mengurus tatanan adat,” katanya.

Peserta RDPU lainnya, Fajran Zain turut memberikan pandangannya yang memaparkan bahwa LWN harus jadi lembaga pemersatu umat, mampu merangkul semua elemen masyarakat Aceh bak di dalam maupun di luar Aceh.

“Agar Lembaga Wali Naggroe bisa membawa semua kekuatan Aceh di luar, supaya bisa dibangun lebih cepat, tidak hanya mempersatukan rakyat Aceh di Aceh saja, tapi di mana pun, tidak hanya menjadi simbol pemersatu di Aceh, itu penting bagi Lembaga Wali Nanggroe,” katanya.

Pimpinan sidang RDPU, yang juga Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage mengatakan akan mengakomodir semua masukan, apabila tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Rancangan qanun ini, akan disempurnakan dari masukan yang berkembang dalam RDPU, kami akan duduk lagi bersama tim Pemerintah Aceh untuk membahas, selama masukan itu tidak bertentangan dan menyejahterakan masyarakat, tentu itu akan diakomodir,” katanya.

Azhari mengatakan, ditargetkan Kamis mendatang draf raqan tersebut akan difasilitasi kepada pihak Kemendagri.

“Bila dalam jangka waktu 14 hari tidak ada respons dari pihak Kemendagri, maka bisa langsung kita tetapkan menjadi Qanun Aceh,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK