Kepala ULP Aceh Diminta Jangan Terlalu Lama Kosong dan Berstatus Plt

Sekretaris LPLA Delky Nofrizal Qutni

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) menilai, penunjukan Plt Kepala Unit Layanan Pengadaan Aceh (ULP) untuk menghormati proses hukum yang kini tengah dijalani Pandu Irawan Negara pascapanggil oleh Kejaksaan Agung sejak beberapa hari lalu terkait lelang proyek Rumah Sakit Regional di Tapaktuan pada 2018 merupakan langkah yang ideal.

“Langkah Plt Gubernur menghormati proses hukum tersebut sudah benar dan patut diapresiasi. Namun, untuk posisi kepala ULP jangan terlalu lama kosong dan tak baik jika terlalu lama berstatus Plt,” ungkap Sekretaris LPLA, Delky Nofrizal Qutni, melalui siaran pers, Selasa (03/09/2019).

LPLA berharap Plt Gubernur Nova iriansyah dapat menunjuk Plt Kepala ULP yang tepat dan mampu menuntaskan kerja menumpuk terkait lelang di Aceh.

“Jangan terlalu lama kosong, nanti ULP-nya ‘masuk angin’. Jika ULP masuk angin maka dampaknya pelaksanaan pelelangan tak akan berjalan maksimal dan serapan anggaran di Aceh akan kembali terhambat, sedangkan Silpa membengkak. Inikan sudah masuk akhir triwulan ketiga, jadi Plt Kepala ULP yang akan ditunjuk harus mampu tancap gas maksimal tentunya. Kalau tidak dampaknya kepada pembangunan Aceh,” ujarnya.

LPLA juga mengingatkan agar Plt Gubernur dapat menunjuk Plt Kepala ULP yang berintegritas dan mempunyai rekam jejak baik dalam pelaksanaan pelalangan.

“Jangan sampai lelang di Aceh saban tahun beraroma tak sedap, ULP harus segera bertransformasi dan berbenah diri agar menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan aturan-aturan terkait pelelangan yang telah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia,” imbuhnya.

Delky juga berharap, penunjukan kepala ULP tidak menjadi ajang pertarungan mafia proyek. “Jangan sampai Plt Kepala ULP yang ditunjuk karena titipan mafia proyek, ini akan berbahaya. Namun, benar-benar sosok yang berintegritas dan diyakini mampu memaksimalkan kerja-kerja ULP melakukan pelelangan menjelang masuk akhir tahun anggaran, tentunya tanpa mengabaikan aturan-aturan. Pak Plt Gubernur sebagai sosok yang jeli dalam melihat aturan hukum pastinya paham bagaimana dan siapa sosok yang ditunjuk benar-benar tepat dan profesional. Publik akan menunggu hasil istikharah Pak Plt Gubernur,” sebutnya.

Di samping itu kata Delky, sembari tugas-tigas Kepala ULP dijalankan oleh seorang Plt, Pemerintah Aceh tentunya harus sesegera mungkin melakukan seleksi terkait pemilihan kepala ULP defenitif yang baru.

“Kalau terlalu lama kepala ULP berstatus Plt juga tak elok karena wewenang dan fungsinya juga tak bakal maksimal. Untuk itu, proses seleksi harus segera dilakukan untuk posisi itu sehingga tak muncul rumor di masyarakat karena gubernur masih Plt, kepala ULP pun harus Plt dulu. Padahal kondisinya memang karena tidak ada lagi stok hasil seleksi untuk mengisi posisi tersebut. Masyarakat Aceh tentunya berharap ke depan pengelolaan Pemerintah Aceh lebih baik, dan cita-cita mewujudkan clean and clean governance dapat terealisasi di Aceh,” harapnya.

Sebagai pemantau Lelang, LPLA akan terus memantau pelaksanaan lelang di Aceh agar menjunjung tinggi aturan dan terlaksana dengan baik.

“Kita akan terus pantau agar pelaksanaan lelang benar-benar menjunjung tinggi aturan, mengedepankan profesionalisme dan persaingan usaha yang sehat serta tidak diselimuti praktik KKN yang merajalela” pungkasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK