Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Aceh, Ini Amaran DPRA untuk Eksekutif

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Plt Gubernur Aceh untuk melaporkan piutang dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Rokok yang belum ditagih.

Hal itu disampaikan anggota Banggar DPRA Tgk Anwar, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi dewan terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2018, Selasa (3/09/2019).

Di samping itu Tgk Anwar juga meminta Plt untuk menjelaskan selisih penerimaan retribusi Aceh dengan mengacu pada hasil audit BPK-RI sebesar Rp14.412.584.205,00.

“Serta melaporkan secara akrual deviden Tahun Buku 2018 yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Aceh per 31 Desember 2018 dalam bentuk piutang dari masing-masing BUMA, PT. Bank Aceh Syariah, PT. BPRS Mustaqim,” ujarnya.

Selanjutnya dalam rekomendasi itu juga meminta Plt untuk menjelaskan selisih realisasi penerimaan Pendapatan Asli Aceh yang sah antara LKPJ Gubernur Aceh tahun 2018 dengan hasil audit BPK-RI tahun 2018 sebesar Rp93.435.668.049,12.

Selanjutnya menjelaskan penyebab tidak terealisasinya Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik sesuai hasil audit BPK-RI Tahun 2018. Penyusunan anggaran tentang Dana Hibah harus dipastikan jumlahnya dan menjelaskan sumber-sumber dari Dana Hibah tersebut.

Dewan juga meminta eksekutif melaporkan penerimaan infak, sedekah, dan harta agama lainnya dalam LKPJ Gubernur Aceh pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya menagih piutang denda pada Hotel Amazing Kutaraja sebesar Rp675.270.000,00 serta piutang pada Yayasan Tgk. Fakinah sebesar Rp1.200.000.000,00 yang tidak dilaporkan dalam LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2018.

Selain itu, juga harus menyetor semua penerimaan Aceh ke Kas Umum Aceh dan melaporkannya dalam LKPJ Gubernur Aceh. Melaporkan aset dan saldo kas BLUD Mesjid Raya Baiturrahman sebagai UPTD Dinas Syariat Islam ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, dan membentuk Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan BLUD.

“Kami juga meminta saudara Plt Gubernur Aceh menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi dari LHP BPK-RI Tahun 2018,” tutur Tgk Anwar Ramli.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK