14 Tahun Otonomi Khusus dan Aceh yang Tetap Miskin

Pemindahan Ibukota RI Ancaman bagi MoU Realisasi Helsinki?

Processed with VSCO with c3 preset

Oleh Muhammad Zaldi*

Pasca Penetapan Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu (CNN Indonesia, 26/08/2019) menimbulkan pro dan kontra serta tanda tanya besar tentang bagaimana nasib Jakarta sebagai ibu kota saat ini. Namun dalam tulisan ini, kita tidak membahas bagaimana nasib Jakarta melainkan mempertanyakan “Bagaimana nasib Aceh Pasca Pindahnya Ibu Kota?”

Sejarah Aceh dan Pemerintah Pusat

Konflik antara elemen di Aceh dengan Pemerintah Pusat sudah dua kali terjadi selama terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu konflik Darul Islam – Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953-1962 dan konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976-2005. Namun dua konflik tersebut berbeda tujuannya, konflik pertama bertjuan untuk memperoleh otonomi sedangkan konflik kedua untuk memperoleh kemerdekaan. Walaupun, dalam perjalanannya konflik ini mampu diselesaikan dengan negosiasi dan nota kesepahaman dan kesepakatan damai. Namun demikian konflik DI/TII menampakan hubungan asimetris dalam mencapai kesepakatan damai, karena Pemerintah Indoenesia lebih dominan, Bahkan Penyelesaiannya diwakili oleh Pemerintah Daerah Aceh.

Sementara itu, dalam konflik GAM kesepekatan damai berupa nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) Helsinki yang mana pencapaian perundingan berada pada posisi yang seimbang (simetris), dan dimediasi oleh pihak ketiga (eksternal) pada tahun 2005 di Kota Helsinki, Finlandia. Oleh karena itu implementasi kesepakatan damai pada masa transisi masih melibatkan pihak internasional dari Uni Eropa dan Asia yang tergabung kedalam satu wadah yang dikenal dengan Aceh Monitoring Mission (AMM) (schulze 2007;Lahdensuo 2007).

Nah, dari sisi inilah yang menjadi dasar dari sebuah tanda tanya besar. Jika ibu kota sudah berada di Kalimantan Timur, lalu bagaimana dengan nota kesepahaman yang terkenal dengan MoU Helsinki dan belum terealisasi? Hubungan yang selama ini Aceh jalankan dengan Pusat apakah akan tetap ada? Rasa-rasanya hal ini akan terpinggirkan, karena Pemerintah Pusat di bawah nahkoda Presiden Joko Widodo menaruh prioritas tingkat tinggi pada program pemindahan ibu kota.

Semua tahu bahwa Aceh adalah daerah modal bagi Indonesia, kemerdekaan Indonesia tidak luput dari peran rakyat Aceh yang tidak pernah menyerah pada penjajah Belanda. Di sisi lain juga kita dapat melihat gejolak perang yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Pusat yang diakhiri oleh Nota Kesepahaman Damai (MoU Helsinki) di Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Memang sejatinya penyelesaian terkait butir-butir MoU Helsinki tidak bisa dilaksanakan sekaligus, dalam artian ini step by step menjadi opsi terdepan dalam merealiasasikan jani-janji perdamaian. Pun begitu, dalam rentang waktu 14 tahun pasca damai misalnya, walaupun diguyur dana otonomi khusus yang berlimpah, pertumbuhan ekonomi Aceh belum seperti diharapkan. Korupsi dan infrastruktur dianggap sebagai biang keladinya, sementara keamanan tidak menjadi masalah.

Kita melihat lagi dari sisi 14 tahun pasca damai, permasalahan yang terjadi masih dengan hal yang sama, pertumbuhan ekonomi Aceh masih belum seperti yang diharapkan. Bahkan kini, Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Konon kita mendapat suntikan dana otsus yang melimpah, namun uang tersebut seperti hanya sebatas singgah. Ditambah lagi belum meratanya bantuan yang diterima para korban konflik yang hingga kini masi hidup terkatung-katung. Realisasi butir-butir MoU yang lamban menjadi titik awal tulisan ini dimulai. Pasalnya, hingga 14 tahun sudah berjalannya damai masih sangat banyak butir MoU yang tidak terealisasi. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini?

Apa yang harus Dilakukan?

Sebagai anak bangsa dan orang Aceh kita harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Namun dalam hal ini yang harus pertama sekali kita jaga adalah kesatuan dan persatuan dalam masyarakat Aceh sendiri. Kita harus sama-sama saling dukung antar anak Aceh walaupun berbeda afiliasi politiknya. Sah-sah saja jika Presiden ingin memindahkan ibu kota, tetapi MoU Helsinki yang sudah ditandatangani 14 tahun silam itu mau dibawa kemana? Pasalnya pemidahan ibu kota menjadi prioritas Pemerintah Pusat dengan dana Rp 446 trilliun, belum lagi dengan gejolak yang sedang terjadi di Papua, ditambah lagi dengan isu pemindahan ibu kota Jawa Barat.

Terlalu banyak yang dipikirkan oleh Pemerintah Pusat. Aceh tidak boleh diam, dalam artian bukan harus kembali angkat senjata tetapi menuntut hak-hak yang sudah disepakati di Helsinki pada 15 Agustus 2005 adalah sebuah kewajiban. Pemerintah harus merealisasikan butir-butir nota kesepahaman ini jika memang tak ingin ada daerah yang kembali bergejolak. Jangan sampai MoU Helsinki malah menjadi bom waktu bagi Indonesia.

*)Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Email : Muhammadzaldi1001@gmail.com.

KOMENTAR FACEBOOK