Presiden Jokowi & Tekad Move on dari Jawa-Sentris

Syukri Rizki.

Oleh Syukri Rizki*

Setiap kebijakan yang diputuskan di masa kini tidak hanya berdampak pada insan yang hidup sekarang, namun juga bagi generasi yang akan datang. Saat ini, pemberitaan di media lokal dan nasional begitu heboh dan terus diulang-ulang terkait dengan rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan, karena katanya Jakarta dianggap tidak mampu bersahabat lagi untuk memikul beban nasional dan keruwetan permasalahan ibu kota yang kian hari semakin pelik.

Beberapa waktu yang lalu, gagasan tersebut dilayangkan oleh Presiden Jokowi yang notabene pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan pula sudah menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 2014 sampai 2019. Bagi sebagian pihak, gagasan itu terkesan sangat terburu-buru dan tampak seperti mengkonfirmasi ketidakberhasilannya dalam mengurus ibukota Jakarta, baik itu dalam kapasitasnya sebagai gubernur dan atau presiden. Kendati demikian, di lain pihak ada juga yang melihat gagasan tersebut sebagai sebuah ide yang berani dan luar biasa setelah mempertimbangkan sisi-sisi positifnya.

Pada 16 Agustus lalu dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang bersama MPR/DPR-DPD, Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Sasak – seperti pada banyak acara-acara resmi lainnya Jokowi juga sering menggunakan berbagai pakaian adat. Namun, dalam isi pidatonya, ternyata beliau menyinggung dengan bangga pakaian yang dikenakan tersebut, “ini pakaian adat dari bumi Sasak”, ujarnya. Satu gagasan pintar yang diutarakan ini ternyata semakin eksplisit maksudnya jika kita mengikuti lanjutan pidato beliau yang mana mengatakan “saya mengajak kembali kepada semangat pendiri bangsa. Bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa”. Iya, memang benar adanya, negara ini adalah negara besar. Dalam pembangunan tidak mungkin kita hanya berorientasi kepada Jawa.

Pernyataan demikian terdengar seperti angin segar yang mengimplikasikan komitmen pemerintah untuk menjadi lebih peka terhadap kondisi daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dalam pidatonya juga beliau ‘meminta izin’ kepada parlemen untuk merestui rencananya memindahkan ibukota.

Dalam konteks Aceh, istilah Jawa bukanlah istilah yang asing, bahkan ia terpaut erat dengan berbagai memori kenangan. Rakyat Aceh cukup paham bagaimana penjajah Belanda merekrut bangsa-bangsa non-Aceh termasuk Jawa untuk terlibat sebagai marechausse – pribumi yang menjadi serdadu Belanda – memerangi rakyat Aceh. Rakyat Aceh mengerti sekali bagaimana sistem demokrasi yang pernah diterapkan oleh Bung Karno yang berporos pada kebudayaan Jawa. Mengenai ini, Teungku Hasan Muhammad di Tiro pernah menjelaskan bagaimana ketimpangan Jawa vs. Non-Jawa di dalam bukunya Demokrasi Untuk Indonesia. Buku yang beliau tulis pada tahun 1958 ini memotret jelas – sekaligus mengkritik keras – bagaimana hegemoni partai-partai politik pada masa itu yang – meskipun berskala nasional – pada dasarnya bermotif nilai kesukuan: Jawa, sehingga cabang-cabangnya pun yang tersebar di kawasan ‘seberang’ Jawa tidak bisa diandalkan untuk mewakili aspirasi masyarakat luar Jawa.

Bahkan, masih terngiang dalam ingatan bagaimana di masa konflik Aceh, anak-anak yang lahir ketika itu mesti harus diberi nama yang bernuansa Jawa supaya terhindar dari ancaman pelanggaran HAM. Pada masa itu pula, kita juga tahu persis bagaimana kisah tentang orang-orang Aceh yang menggunakan nama-nama Jawa agar bisa dan mudah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun sudah sejak empat belas tahun lalu Aceh kembali kepangkuan ibu pertiwi, tentu masih ada hati yang belum puas dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang masih sangat ‘terpusat’.

Dalam pidatonya baru-baru ini, tampak presiden mulai menggubris ketimpangan antara Jawa dan luar-Jawa yang sudah parah. Jakarta dianggap sudah teramat letih menanggung beban sebagai pusat pemerintahan merangkap sebagai pusat ekonomi, bisnis, keuangan, dan jasa. Gejala kesenjangan ini akhirnya semakin jelas terpampang saat kepadatan dan kemacetan Jakarta tak kunjung menemukan solusi yang ampuh, juga setelah polusi udara dan air yang telah ikut mencapai pada level yang begitu mengkhawatirkan.

Untuk merespon masyarakat yang menanti kepastian tentang kota apa yang akan ditunjuk sebagai ibu kota yang baru, akhirnya pada Senin 26 Agustus lalu, Jokowi kembali angkat bicara dengan mantap memutuskan kandidat lokasi yang dianggap cocok sebagai ibu kota nantinya. Lokasi yang dimaksud meliputi sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Seakan peka dengan kegelisahan rakyat yang dipimpinnya, presiden mempersiapkan argumen yang dianggap memuaskan pertanyaan yang menggelayut di benak masyarakat mengenai alasan pemindahan ibu kota. Alasan-alasan tersebut tampaknya relevan dengan ‘jualan’ beliau pada pidato sebelumnya tentang ide move-on dari Jawa-sentris.

Selain karena alasan yang jamak diketahui tentang letaknya di tengah-tengah Indonesia, Kalimantan Timur diyakini pantas menjadi ibukota disebabkan kawasannya yang minim terdampak bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Terletak berdekatan dekat kota-kota lainnya yang sudah cukup berkembang, kelengkapan infrastruktur, dan luasnya area yang sudah dikuasai pemerintah, ternyata menambah nilai kestrategisan pada dua kabupaten dalam provinsi Kalimantan Timur tersebut.

Sekali lagi, semakin hari presiden terlihat semakin yakin dengan gagasan berani ini, terlepas dari adanya komentar-komentar beberapa pihak yang menganggap rencana ini terlalu tergesa-gesa. Ada juga yang berpendapat seharusnya presiden memperhatikan hal-hal yang lebih urgen saja seperti mengatasi perekonomian bangsa, pengangguran dan BUMN yang terancam bangkrut. Ditambah lagi kekhawatiran akan bertambahnya hutang negara yang akan diperlukan guna membiayai rencana pemindahan ini.

Jokowi menegaskan bahwa pemindahan sudah selayaknya direalisasikan karena hal tersebut sudah pernah menjadi rencana presiden-presiden sebelumnya, seperti Bung Karno yang melirik Palangkaraya dan Pak Harto yang memilih Jonggol. Dengan meluncurkan mega-proyek ini, Jokowi telah meletakkan obligasi yang maha hebat ke atas dirinya yang mesti dipertanggungjawabkan. Bangsa Indonesia akan menjadi saksi bagaimana ‘niat’ ini diaktualisasikan. Bagi mereka yang terlanjur girang dengan janji ini, tentu tidak ingin di-php-kan, dengan rencana yang bahkan tidak dijual ataupun diiklankan saat debat capres atau kampanye beberapa waktu lalu.

Jika memang benar terjadi pemindahan ini, kita menginginkan agenda besar ini bisa mempercepat pemerataan dan keadilan ekonomi. Ibukota baru diharapkan akan menjadi kota yang visioner tertata dengan rapi, menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dan beragam. Terakhir, harapan semua kita, semoga beban-beban pelik yang dipikul Jakarta sampai saat ini tidak akan menjadi legacy yang harus diwarisi oleh ibukota baru kedepan.

*)Alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Ar-Raniry, Aceh.
Kandidat Master pada program Southeast Asian Studies di Goethe University, Jerman.

KOMENTAR FACEBOOK